MEDAN- Keputusan Kemenpera terkait dengan FLPP masih sulit diterima, salah satunya terkait kebijakan dalam bank penyalur KPR. Dimana, hanya 4 bank dan 1 Asbisindo (Asosiasi Bank Syariah Indonesia) yang menyalurkan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan).
Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah ini, membuat REI (Real Estate Indoneis) Sumut berinisiatif bekerja sama dengan bank lain untuk mempermudah pembiayaan KPR (Kredit Perumahan Rakyat).
“Saat pertama kemunculan program FLPP, ada 14 bank yang menyalurkan, tapi saat ini hanya tinggal 4, jadi kita coba untuk bekerja sama dengan bank lain,” ujar Ketua DPD REI Sumut, Tomi Wistan di Medan, saat pertemuan dengan pengurusan REI Sumut, Senin (5/3) kemarin.
Hal ini disambut baik Bank Sumut Syariah, karena sebelumnya, BPD ini sudah bekerja sama dengan beberapa anggota REI Sumut. Kerjasama dengan Bank Syariah ini akan membantu penyediaan rumah khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (BPR).
“Bank Syariah memberi pilihan tambahan bagi pengembang dalam membantu pembiayaan perumahan di Sumut,” kata Tomi didampingi Sekretaris REI Sumut, Umar Husein, Sekretariat REI Sumut, M Fajri dan Wakil Ketua, Hery Mashuri Hanafiah.
Selain itu, kerja sama ini akan membantu developer untuk membangun RST (Rumah Sederhana Tapak), mengingat target REI untuk tahun ini sebanyak 10 ribu unit. Mengingat permintaan untuk rumah menengah ke atas dengan harga Rp300 juta masih tinggi. “Semoga dengan kerja sama ini akan membantu kita mencapai target, karena permintaan untuk rumah menengah ke atas juga masih tinggi,” tambahnya.
Kepala Cabang Bank Sumut Syariah Wilayah Jalan S Parman Medan, M Amin Lubis mengatakan, kerja sama pembiayaan KPR ini sudah dilakukan setidaknya lebih dari 15 anggota REI Sumut. Tetapi bukan berarti pemberian KPR ini hanya untuk anggota REI, melainkan semua developer bila mereka mampu memenuhi syarat.
“Seluruh developer di Sumut bisa kerja sama dengan kita, asal memenuhi syarat,” ujarnya ditempat yang sama.
Amin menjelaskan, pihaknya bukan pelaksana FLPP, namun dengan kerja sama ini dapat mempermudah kinerja developer dalam pembiayaan KPR. (ram)
“Tahun lalu, target kita tercapai, Rp20 miliar tersalurkan untuk KPR, dan tahun ini lebih tinggi lagi, mengingat bertambahnya developer yang akan bekerjasama dengan kita,” tambahnya.
Tahun lalu, sebut Amin, ada 15 devoloper yang tergabung di REI yang bekerjasama dengan pihaknya dan tahun ini akan terus bertambah apalagi dengan adanya pertemuan antara Bank Sumut Syariah dan REI.
Salah satu kemudahan yang ditawarkan dari perbankan syariah adalah bunga yang tetap (flat), tidak tergantung dengan pasar. Selain itu, untuk pelunasan tidak akan dikenakan pinalti. “Itulah yang menjadi kelebihan kita, dengan bunga yang tetap dari awal hingga akhir KPR,” tambah Amin.
Untuk bunga KPR dari Bank Sumut Syariah sendiri yakni dengan cicilan dari 1 hingga 10 tahun dengan bunga KPR sebesar 7,5% dan 11 tahun sampai 15 tahun mencapai bunga 8%. Dan yang menarik lagi, bagi nasabah yang ingin memiliki rumah dengan harga dibawah Rp100 juta akan mendapatkan kemudahan, salah satunya tidak dikenakan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
Sementara itu, pemerintah memprioritaskan lokasi pembangunan rumah murah di pinggiran kota. Selain harga tanah yang masih terjangkau, banyak masyarakat berpenghasilan rendah tinggal di pinggir kota.
“Karena plafon rumah murahnya Rp25 juta, makanya tanahnya harus murah. Di bawah Rp300 ribu per meter lah. Kalau di kota, tanahnya sudah tinggi. Beda dengan pinggiran, masih bisa dapat tanah murah,” kata Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz di Jakarta, Senin (5/3).
Politisi PPP ini berharap, program rumah murah dapat membantu masyarakat memiliki rumah. Apalagi kalau gaji masyarakat terus meningkat, akan semakin memudahkan membayar cicilan rumahnya.
“Ke depan gaji masyarakat pasti naik terus, sedangkan cicilan rumahnya tetap Rp300 ribu sampai Rp500 ribu. Malah, cicilannya nanti terasa semakin kecil karena pendapatan meningkat,” ucapnya.
Lebih lanjut dikatakannya, pembangunan rumah murah diharapkan juga bisa membantu mengurangi kekurangan kebutuhan (backlog) perumahan yang mencapai angka 13,6 juta unit rumah. Apalagi masyarakat bisa mencicil rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang suku bunganya rendah yaitu 7,25 persen. (ram/esy/jpnn)
