MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mendorong OPD di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk menerapkan sistem administrasi digital atau elektronik. Sehingga berdampak dengan kinerja yang baik dan penghematan Alat Tulis Kantor (ATK).
“Kedepannya, administrasi harus digital. Sekarang kita sudah mulai menerapkan sistem digital,” sebut Edy kepada wartawan, Rabu (26/4).
Edy mengungkapkan, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut banyak menghabiskan kertas dan tinta untuk membuat laporan secara administrasi. “Di setiap meja ada printer, berapa banyak tinta yang dihabiskan? Kedepan, hanya mengirimkan via elektronik, online nanti,” sebut Edy.
Edy mengungkapkan laporan administrasi secara digital yang sampai kepadanya baru 10 persen. Sisanya, laporan masih dalam bentuk kertas. “Yang sampai ke meja saya secara digital masih 10 persen. Sisanya masih kertas sehingga menumpuk di meja saya,” tegasnya.
Edy menambahkan bila pelayanan dilakukan secara digital, Pemprov Sumut akan menghemat anggaran belanja ATK mencapai Rp 10 miliar per tahun. Anggaran itu, bisa digunakan untuk kepentingan yang lain dalam pembangunan di Sumut.
“Penghematan. Satu tahun habis sekitar Rp 10 miliar utuk pengadaan ATK. Kita menghabiskan kertas dan menimbulkan sampah juga,” pungkasnya. (gus)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mendorong OPD di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk menerapkan sistem administrasi digital atau elektronik. Sehingga berdampak dengan kinerja yang baik dan penghematan Alat Tulis Kantor (ATK).
“Kedepannya, administrasi harus digital. Sekarang kita sudah mulai menerapkan sistem digital,” sebut Edy kepada wartawan, Rabu (26/4).
Edy mengungkapkan, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut banyak menghabiskan kertas dan tinta untuk membuat laporan secara administrasi. “Di setiap meja ada printer, berapa banyak tinta yang dihabiskan? Kedepan, hanya mengirimkan via elektronik, online nanti,” sebut Edy.
Edy mengungkapkan laporan administrasi secara digital yang sampai kepadanya baru 10 persen. Sisanya, laporan masih dalam bentuk kertas. “Yang sampai ke meja saya secara digital masih 10 persen. Sisanya masih kertas sehingga menumpuk di meja saya,” tegasnya.
Edy menambahkan bila pelayanan dilakukan secara digital, Pemprov Sumut akan menghemat anggaran belanja ATK mencapai Rp 10 miliar per tahun. Anggaran itu, bisa digunakan untuk kepentingan yang lain dalam pembangunan di Sumut.
“Penghematan. Satu tahun habis sekitar Rp 10 miliar utuk pengadaan ATK. Kita menghabiskan kertas dan menimbulkan sampah juga,” pungkasnya. (gus)
