TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pj Wali Kota Tebingtinggi, Drs Syarmadani mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada Kantor Cabang BPJS Ketenegakerjaan Tebingtinggi, atas pembayaran santunan yang telah diberikan bagi tenaga kerja di Kota Tebingtinggi.
Menurut Syarmadani, hal ini merupakan bentuk kepedulian dan cepat tanggapnya BPJS Ketenagakerjaan terhadap hal yang terjadi, kaitannya dengan tenaga kerja, khususnya di Kota Tebingtinggi.
“Kami sangat senang, bisa berkolaborasi, apalagi ini untuk kesejahteraan rakyat. Hanya saja kondisi kita sedang tidak memungkinkan untuk mengalokasikan langsung dari APBD,” papar Syarmadani ketika menerima menerima Kacab BPJS Ketenagakerjaan Tebingtinggi di rumah dinas Wali Kota Jalan Sutomo, Kota Tebingtinggi, Selasa (19/9/2023).
Terkait dengan ASN Peduli, Syarmadani mengatakan bahwa itu merupakan ide yang bagus, namun pihak Pemko Tebingtinggi hanya akan memberikan sebatas imbauan.
“Sifatnya kita memberikan imbauan, terlebih kami baru saja masuk dalam Bapak Asuh Anak Stunting (BPA), dengan besaran diberikan Rp500.000- Rp600.000 per orang. Bukan berarti tidak mungkin, hanya saja kita coba meyakinkan siapa yang punya keleluasan atau penghasilan usaha lain untuk berpartisipasi,” jelasnya.
Sebelumnya, Arif Arfan selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tebingtinggi, mengatakan bahwa kunjungan audiensi dimaksudkan untuk menyampaikan pelaporan klaim BPJS Ketenagakerjaan di Kota Tebingtinggi, mulai dari klaim Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan, Jaminan Meninggal, Beasiswa Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
“Dari tanggal 1 Januari sampai dengan 5 Desember 2022, kita sudah membayarkan manfaat sebanyak Rp5,5 miliar, juga ada pembicaraan tentang perlindungan pekerja rentan dan petugas pemilu,” ungkapnya.
BPJS Ketenagakerjaan juga menawarkan solusi bagi masyarakat pekerja yang belum tercover/ terlindungi BPJS Ketenagakerjaan, melalui ASN Peduli. “Terkait keterbatasan anggaran daerah, kita coba cari pola melalui ASN Peduli. Harapannya satu orang ASN bisa melindungi 3 atau 4 orang pekerja informal, mungkin dimulai dari keluarga sendiri. Otomatis hal ini bisa semakin banyak terlindungi dan juga tidak terlalu membenani APBD,” ujar Arif.
Diuraikannya, untuk peserta di Kota Tebingtinggi terbagi dalam 3 sektor, sektor formal pemberi dan penerima kerja sekitar Rp 11.000 perorang, sektor informal seperti wiraswasta, pedagang sekitar 2 ribu orang dan sektor jasa kontruksi (sifat temporer) berdasar kontrak kerja sekitar Rp 3.000 perorang.
“Mudah-mudahan kami berharap semakin banyak masyarakat pekerja khususnya di Kota Tebingtinggi bisa kita lindungi. Sehingga dengan adanya perlindungan ketika terjadi resiko sosial, otomatis sudah ada santunan negara dan akan mendongkrak perekonomian di Kabupaten Kota,” pungkasnya. (ian/ram)
