Oleh: Nurul Qoedatul Khairiyah Siregar, SH (227005119/Pembaharuan Hukum Pidana/Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara)
SISTEM hukum pidana di Indonesia adalah bagian penting dari upaya negara untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak-hak individu. Namun, seiring berjalannya waktu, perubahan sosial, dan tantangan yang berkembang, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperbarui sanksi hukum pidana di Indonesia. Artikel ini akan membahas mengapa pembaruan sanksi hukum pidana di Indonesia sangat penting dan menguraikan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mencapai pendekatan yang lebih adil dan efektif dalam sistem hukum pidana.
1. Pemahaman Proporsionalitas Hukuman
Salah satu langkah penting dalam pembaruan sanksi hukum pidana di Indonesia adalah memastikan pemahaman yang lebih baik tentang proporsionalitas hukuman. Terlalu sering, hukuman yang dijatuhkan di Indonesia tidak sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan yang jelas. Reformasi harus melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap hukuman yang lebih adil, dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran, niat pelaku, dan dampak sosial.
2. Alternatif untuk Penjara
Pembaruan sanksi hukum pidana di Indonesia juga harus mencakup eksplorasi lebih banyak alternatif untuk penjara. Penjara bukanlah solusi yang efektif untuk semua pelanggaran, dan Indonesia memiliki masalah serius dengan penjara yang penuh sesak. Program rehabilitasi, pengawasan elektronik, dan layanan masyarakat harus lebih banyak digunakan untuk menghindari penahanan yang berlebihan dan mempromosikan reintegrasi yang sukses.
3. Pencegahan Kejahatan yang Lebih Baik
Selain menghukum, pembaruan sanksi hukum pidana di Indonesia harus mencakup pendekatan yang lebih proaktif terhadap pencegahan kejahatan. Ini melibatkan investasi dalam pendidikan, pelatihan keterampilan, akses ke pekerjaan yang layak, dan dukungan bagi individu yang berisiko terlibat dalam kejahatan. Pencegahan adalah kunci untuk mengurangi tingkat kejahatan dan mengurangi beban sistem pidana.
4. Pemulihan dan Restorasi
Reformasi sanksi hukum pidana di Indonesia juga perlu memperhatikan peran pemulihan dan restorasi dalam sistem hukum. Program restoratif memungkinkan pelaku dan korban untuk berbicara dan mencari solusi bersama, yang dapat membantu memulihkan kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan dan mempromosikan pertobatan yang nyata.
5. Transparansi dan Akuntabilitas
Sistem hukum pidana yang adil di Indonesia harus didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Masyarakat harus dapat mempercayai bahwa sistem ini beroperasi dengan jelas dan adil. Ini dapat dicapai melalui audit independen, pemantauan eksternal, dan kebijakan yang transparan terkait etika dalam penegakan hukum.
KESIMPULAN
Pembaruan sanksi hukum pidana di Indonesia adalah suatu keharusan untuk mencapai keadilan yang lebih adil dan efektif. Ini memerlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga hukum, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat. Dengan mengedepankan pemahaman yang lebih baik tentang proporsionalitas hukuman, menggali alternatif untuk penjara, mendorong pencegahan kejahatan, memprioritaskan pemulihan dan restorasi, serta menegakkan transparansi dan akuntabilitas, Indonesia dapat menciptakan sistem hukum pidana yang lebih baik, yang tidak hanya memberikan sanksi yang sesuai tetapi juga berusaha untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan adil. (*)
