MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara mendorong publik dan jurnalis, ikut serta dalam partisipasi dalam pengawasan selama tahapan Pemilu tahun 2024. Dengan tujuan, dapat minimalisir pelanggaran hingga kecurangan dalam pesta demokrasi ini.
Hal itu, disampaikan Komisioner Suhadi Sukendar Situmorang dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif kepada stakeholder, digelar Grand Central Premier Hotel, di Jalan Merak Jingga, Kota Medan, Jumat (1/12/2023).
Suhadi, yang juga menjabat sebagai Kordinator Divisi Pencegahan, Pengawasan dan Partisipasi dan Sosialisasi (P3S) Bawaslu Sumut, mengajak publik bersama-sama dapat melakukan pencegahan berita bohong atau hoaks hingga ujaran kebencian di media sosial, memiliki potensi terjadi selama kampanye hingga hari pencoblosan 14 Februari 2024.
Suhadi mengatakan bahwa dengan keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga tidak dapat mampu memantau keseluruhannya dengan aktivitas akun media sosial milik peserta Pemilu 2024 di Medsos.
“20 akun media sosial peserta pemilu tambah Caleg lagi, jujur Bawaslu tidak bisa memplototi. Kami mengharapkan teman-teman media juga melakukan pencegahan hoaks, politik uang, ujaran kebencian,” jelas Suhadi.
Dalam kegiatan ini, Suhadi mengharapkan input dan saran dari peserta dalam diskusi ini, sebagai masukan dalam peningkatan pengawasan dilakukan Bawaslu Sumut bersama jajaran selama tahapan Pemilu 2024.
“Di mana kita menghimpun berbagai masukan dari masyarakat. Apa yang harus dilakukan Bawaslu ke depan dalam rangka, melakukan tugas-tugas pengawasan partisipatif. Melakukan pengawasan tahapan Pemilu yang sedang berjalan saat ini,” kata Suhadi.
Suhadi mengungkapkan bahwa pihak Bawaslu dengan jadwal pengawasan, yang padat. Dimana masa kampanye beririsan dengan pengawasan pencetakan logistik atau surat suara hingga pendistribusian surat suara.
“Selain itu mengikuti tahapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) ini berlangsung sampai 15 Januari 2024,” jelas Suhadi.
Suhadi juga mengungkapkan pihaknya sudah melakukan pemetaan terhadap rawan Pemilu hingga rawan bencana, yang dinilai dapat menggangu pelaksanaan masyarakat memberikan hak suara hingga pemungutan suara.
“Sisi lain yang dianggap rawan dalam tahapan Pemilu, oleh karenanya kami sangat mengapresiasi kalau multi stakeholder ini memberikan masukan ke Bawaslu, ini urgensi dari kegiatan ini,” ujar Suhadi.
Untuk pemetaan kerawanan Pemilu itu, Suhadi mengatakan bahwa setiap tahapan Pemilu dan locus atau tempat itu, harus pihaknya deteksi sesuatu yang rawan, tujuannya adalah positif. Bawaslu Sumut, sedang membuat peta kerawanan TPS.
“Seperti yang kita ketahui ini, di TPS itu multi kerawanan, kerawanan SDM yang kurang memahami terkait tentang tugas pokok dan fungsinya di TPS, kerawanan bertukarnya surat suara, kerawanan terlambat distribusi logistik yang disebabkan beberapa faktor antara lain, adalah medan atau alamnya, jarak tempuhnya, potensi pemilih yang tidak memiliki hak,” jelas Suhadi.
” Tapi, memberikan suara dan ada pemilih yang meneruskan suaranya lebih dari satu kali, di TPS masih ada distribusi logistik untuk mendukung Caleg-caleg atau Paslon-Paslon tertentu. Dan itu sedang kita Mapping,” tandas Suhadi.
Dalam diskusi tersebut, menghadiri narasumber Pemerhati Pemilu, Benget Manahan Silitonga, Pengamat Politik dari Universitas Sumatera Utara (USU), Faisal Mahrawa dan Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Medan, Jeffry S.
Kegiatan ini, dihadiri para jurnalis Kota Medan, dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Medan.(gus/ram)
