Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, perolehan suara pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin unggul 63 persen. Sedangkan Prabowo-Sandiaga hanya 37 persen.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merilis hasil hitung cepatnya. Hasilnya, pasangan Jokowi-Ma’ruf unggul dari Prabowo-Sandi.
Sebagaimana dikatakan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, perolehan suara pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin unggul 63 persen. Sedangkan Prabowo-Sandiaga hanya 37 persen.
Angka itu berdasarkan perolehan suara dari BSPN PDIP hingga pukul 14.10 WIB dengan suara masuk berdasarkan rekapitulasi dokumen C1 sebanyak 10.692.923 pemilih atau 7,3 persen dari jumlah total suara.
“Ini data-data masuk, dokumen C1 bisa saja dicek secara random,” ujar Hasto di DPP PDIP, Jakarta, Jumat (19/4).
Hasto juga mengatakan, data yang dimiliki oleh PDIP siap diaudit ataupun dibandingkan dengan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
“Kalau KPU mau membandingkan antara data kami dengan Gerindra, BPN kami juga siap untuk dicek,” katanya.
Menurutnya, hasil quick count yang dibeberkannya ini untuk menunjukan transparansi ke publik. Sehingga tidak ada lagi main klaim kemenangan seperti yang dilakukan oleh kubu pesaingnya.
”Ini bagian transparansi ke publik. Terlalu bahaya untuk urusan strategis, kalau isinya main klaim,” ungkapnya.
Terpisah, Kepala BSPN Arif Wibowo menjamin keaslian hasil penghitungan suara Pilpres dari PDIP yang berdasarkan salinan C1. Bahkan dia mengatakan hasil quick count bukan rekayasa angka-angka.
“Di TPS mana saja misalnya, itu kita bisa tunjukkan, daerah yang belum menginput data itu belom bisa tercover,” pungkasnya.
Sementara itu, ketua umum Relawan Almisbat, Hendrik Sirait mengatakan, siap beradu data C1 hasil Pilpres dengan BPN Prabowo-Sandi. Mereka juga akan minta semua diaudit keabsahannya.
“Tidak hanya parpol koalisi, relawan Jokowi juga memiliki data C1 hasil pemungutan suara di TPS. Kami tantang BPN, kita adu data terbuka,” kata Hendrik, Jakarta, Jumat (19/4).
Lebih lanjut, Hendrik menilai, klaim kemenangan seperti yang dilakukan paslon 02 Prabowo – Sandi sudah pernah mereka hadapi pada 2014 dan terbukti kalah. Bahkan kubu Prabowo – Hatta waktu itu mau menggugat ke MK dengan bukti 10 truk surat suara, tapi pada akhirnya nol besar.
Senada, Ketua Umum relawan Arus Bawah Jokowi (ABJ) Michael Umbas mengatakan, tantangan untuk kubu Prabowo karena klaim BPN terkesan sengaja ingin membingungkan rakyat. Padahal paslon 02 sudah jelas kalah berdasarkan hasil quick count.
Dia juga mempersilakan publik mengecek di google dan database jejak digital, sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hasil quick count sudah bisa diterima publik dan elite politik.
“Bahkan era Pilkada DKI yang memenangkan Anies – Sandi, malah Prabowo sendiri yang mengumumkan hasil kemenangan dengan acuan quick count. Sekarang mau gertak dengan acuan real count. Langkah denial the truth ini akan makin membuat Prabowo terperosok,” tutur Umbas.
Oleh karena itu, lanjut Umbas, klaim Prabowo meraih 62 persen suara Pilpres 2019 di luar logika kaum intelektual yang percaya penelitian ilmiah. “Bila angka itu nyata, maka harus dibuka datanya ke publik,” pungkasnya. (gunawan/JPC)
