MEDAN, SUMUTPOS.CO- Setelah Sumatera Utara dihebohkan dengan adanya oknum komisioner Bawaslu Kota Medan yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT), baru-baru ini Sumatera Utara kembali dikejutkan dengan adanya komisoner KPU Padang Sidempuan yang turut terjaring OTT.
Alhasil, kondisi itu pun semakin mempertegas persepsi liar masyarakat terkait ketidaknetralan para penyelenggara Pemilu 2024.
Ditanya terkait hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan, Mutia Atiqah memastikan bahwa pihaknya di KPU Kota Medan akan tetap netral dalam Pemilu 14 Februari 2024. Saat ini, pihaknya juga sudah menandatangani pakta integritas terhadap seluruh komisoner KPU Kota Medan.
“Saya pastikan kita (KPU Medan) netral. Begitu juga terhadap seluruh petugas PPS dan KPPS, terus kita ingatkan agar bekerja sesuai amanat UU,” ucap Mutia, Selasa (30/1/24).
Dikatakan Mutia, kemarin pihaknya bersama perwakilan KPU di seluruh Sumatera Utara (Sumut) juga diberikan penguatan oleh KPU RI melalui sambungan zoom.
“Jadi kita diminta agar mengurangi berkumpul-kumpul di luar sampai waktu Pemilu nanti. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi yang rentan terjadi menjelang Pemilu,” ujarnya.
Kalaupun nanti ada komisioner maupun petugas PPS dan KPPS yang terbukti melakukan pelanggaran, Mutia menyebut bahwa semua perbuatan tersebut tentu akan menuai sanksi.
“Kalau memang sudah melenceng dari amanat UU dan peraturan KPU, tentu oknum-oknum tersebut akan ada sanksinya. Kasus OTT terhadap rekan kita yang terjadi di Padangsidempuan harus menjadi pembelajaran. Kita prihatin atas peristiwa itu. Oleh karenanya, saya imbau rekan-rekan KPU Medan agar menjalankan tugasnya sesuai amanat UU,” pungkasnya.
Hal serupa juga dikatakan Ketua Bawaslu Kota Medan, David Reynold Tampubolon. Ia menyebutkan, penandatanganan pakta integritas membuktikan bahwa Bawaslu Kota Medan juga qkan bersikap netral dalam Pemilu 2024 nanti.
“Selalu kita ingatkan, baik itu komisioner maupun PKD agar bekerja sesuai tupoksinya. Tugas Bawaslu sebagai pengawas Pemilu tentu sarat banyaknya godaan, makanya selalu kita ingatkan jajaran kita agar selalu netral,” katanya.
David menyadari bahwa pelanggaran bisa saja terjadi, baik itu dari Peserta Pemilu maupun penyelenggara. Hanya saja, dirinya menegaskan bahwa hal-hal seperti itu terjadi terhadap oknum saja.
“Sanksinya pasti ada bagi setiap oknum yang melanggar, apakah itu etik ataupun pidana. Namun saya tegaskan jika sikap kita (Bawaslu Medan) netral dalam Pemilu ini,” pungkasnya. (map/ram)
