SUMUTPOS.CO – Adanya kemungkinan Pilpres 2024 dilakukan dua putaran, menguatkan hubungan partai pendukung pasangan Anies-Muhaimin (Amin) dan Ganjar-Mahfud, beberapa waktu terakhir. Sinyalemen tersebut kembali menguat, seiring makin ‘mesranya’ hubungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belakangan ini.
MESKI dikenal punya perbedaan massa akar rumput mencolok, kedua partai tersebut sama-sama menunjukkan sinyal terbuka untuk koalisi. Kemarin (1/2), Wakil Ketua DPP PKS Bidang Ketenagakerjaan Indra mengakui, pihaknya memang berkomunikasi dengan semua pihak. Tidak terkecuali dengan PDIP. Hanya, dia enggan menyebut sejauh mana komunikasi yang dimaksud. ”Yang jelas kita berkomunikasi dengan semua pihak,” kata Indra, kemarin (1/2).
Soal hubungan ‘mesra’ antara elit PKS dan elit PDIP yang mencuat beberapa waktu lalu, Indra melihat hal tersebut sebagai bagian dari pesta rakyat. Di mana, semangat yang diusung adalah perbaikan untuk Indonesia. “Dengan siapa pun kita bergandengan bersama, visi yang sama, dengan siapa pun kita akan bersama-sama,” ungkapnya.
Indra menambahkan, saat ini partainya fokus menuntaskan kerja memenangkan pasangan Amin. Dia menegaskan, target yang dipatok Koalisi Perubahan adalah menang Pilpres 1 putaran. “Kalau nanti ada takdir yang lain, tentu akan kita kaji dan analisis. Yang pasti PKS ingin Anies menang,” imbuhnya.
Terpisah, PDIP masih enggan berkomentar terkait peluang koalisi dengan PKS jika Pilpres berlangsung dua putaran. Politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, untuk kepentingan bangsa dan negara, para tokoh partai wajib menyamakan persepsi dan pemahaman kolektif. “Semua harus dalam bingkai konsensus-konsensus kebangsaan kita,” terangnya saat dihubungi Jawa Pos (grup Sumut Pos), kemarin.
Terkait peluang kerja sama dengan PKS, Hendrawan enggan memberi tanggapan. Yang jelas, kata dia, para elite partai harus berusaha membuat konsensus kebangsaan demi kepentingan Indonesia Menurutnya, politik adalah seni untuk menghadirkan kemungkinan-kemungkinan yang lebih produktif. “Bagi kepentingan negara dan bangsa,” terang anggota DPR RI Fraksi PDIP itu.
Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan, sejauh ini komunikasi PKS dengan partai lain terbangun dengan baik. Menurutnya, meski Pemilu dan Pilpres 2024 merupakan ajang kompetensi menarik simpati masyarakat, PKS tidak beranggapan agenda lima tahunan tersebut sebagai sarana untuk saling bermusuhan satu sama lain.
“Saya terbuka pada semua kalangan karena kita enggak tahu apakah kita masuk (putaran kedua). Mudah-mudahan itu harapannya,” ujar Syaikhu usai menghadiri haul ke-45 Kyai Bisri Syansuri di Denanyar, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (13/1).
Lebih lanjut Syaikhu menjelaskan, dirinya pernah bertemu dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di sebuah acara yang digelar KPU. Menurutnya, dalam pertemuan itu ada sejumlah pembicaraan politik dan situasi nasional yang terjadi. Dalam pertemuan tersebut, Hasto menerima dengan hangat, walaupun PKS dan PDI-P berbeda pilihan dalam Pilpres 2024. “Saya kira dalam perpolitikan menurut saya hal-hal seperti ini perlu ditunjukkan dengan kedewasaan,” ujar Syaikhu.
Adapun wacana membuka kerja sama dengan PDIP, partai pengusung Ganjar-Mahfud, sempat dilontarkan Cawapres Anies, Muhaimin Iskandar. Muhaimin menilai, peluang bergabungnya partai pendukung Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3 bisa terjadi.
Menurutnya, koalisi antarpartai bisa saja terjadi kembali jika Pilpres 2024 belum ada yang memperoleh suara lebih dari 50 persen. Hasil tersebut bisa dilihat setelah tanggal 20 Maret 2024, atau di akhir masa rekapitulasi suara Pileg dan Pilpres 2024.
Menurutnya, bisa saja PKB nantinya akan berkoalisi dengan PDI-Perjuangan atau dengan partai lain. Namun itu semua akan ditentukan oleh hasil Pilpres 2024. “Pasti (ada peluang koalisi). Semua kita buka peluang untuk koalisi. Dan tentu masih belum bisa kita putuskan karena kita lihat siapa yang akan masuk di putaran kedua,” ujar Cak Imin usai menghadiri acara di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (10/1).
DPP PDIP Tanggapi Intimidasi
Sementara itu, DPP PDIP menggelar konfrensi pers untuk menanggapi berbagai intimidasi yang dilakukan aparat kepada partai banteng. “Kami ingin mengajak teman-teman untuk mendengarkan rekaman ini,” terang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengawali keterangan persnya di DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, kemarin.
Hasto kemudian memutar rekaman percakapan yang berisi suara Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih. Endah menceritakan kondisi Kabupaten Gunungkidul yang mencekam ketika Jokowi datang. Tank dan mobil Brimob lalu-lalang. “Seperti mau perang. Dua orang yang mengaku Paspamres minta untuk menurunkan bendera,” ungkapnya. Endah menanyakan, mengapa Jokowi sampai takut dengan bendera PDIP. Anggota Paspampres beralasan ingin mengamankan Presiden Jokowi. Endah ngotot tidak mau menurunkan, karena bendera yang sudah dipasang pantang untuk diturunkan.
Dia juga menanyakan, apakah sedemikian takutnya Jokowi dengan bendera PDIP. Dia menegaskan, Jokowi menjadi presiden juga atas perjuangan PDIP yang benderanya berkibar di seluruh Indonesia.
Hasto mengatakan, Pemilu 2024 bukan persoalan Ganjar-Mahfud atau PDIP, tetapi kedaulatan rakyat. “Rakyatlah yang menentukan pemimpin nasional ke depan termasuk partai politik, bukan orang per orang, apalagi menggunakan kekuasaan. Mengerahkan segala potensi kekuasaan,” tegasnya. Dia mengatakan, kendaraan-kendaraan militer dikerahkan untuk menakut-nakuti rakyat. Mereka meminta agar bendera PDIP diturunkan, padahal partai banteng merupakan peserta pemilu.
Hasto menegaskan, pihaknya menunggu respons dari Presiden Joko Widodo terkait tindak ini. Hasto menyinggung keberpihakan Jokowi pada salah satu pasangan capres-cawapres tertentu pada Pemilu 2024. “Kalau mau berpihak seperti itu buat apa dilaksanakan pemilu?. Buat apa demokrasi kalau rakyatnya menjadi (korban) diskriminasi,” tandas Hasto. (tyo/lum/jpg)
