JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Minggu (18/2) malam, menimbulkan banyak pertanyaan. Sebab, Nasdem kini mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk maju dalam pemilihan presiden (Pilpres). Memang Nasdem sebelumnya merupakan partai koalisi Jokowi.
Kemarin (19/2), Jokowi akhirnya angkat bicara soal pertemuan dengan Paloh. Dia menyebut pertemuan itu sebagai pertemuan politik biasa. “Bicara masalah politik biasa,” tuturnya.
Dalam pertemuan itu, ada dua kabar yang berbeda. Pertama, Jokowi yang mengundang Paloh ke Istana Merdeka. Kedua, Paloh yang meminta pertemuan itu. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun enggan untuk membeberkan siapa yang pertama kali ingin bertemu. “Tidak perlu siapa yang ngundang. Yang paling penting ada pertemuan dan bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara,” ucapnya.
Pasca munculnya hasil quick count yang menyatakan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenangkan kontestasi pilpres, beberapa pihak menyatakan akan menjadi oposisi. Hingga kini Nasdem belum menentukan sikapnya. Apalagi setelah pertemuan dengan Jokowi lalu. Jokowi pun juga enggan terang-terangan menyebut apakah kedatangan Paloh merupakan sinyal akan merapat kembali. Dia menyatakan pertemuan pada Minggu sore itu baru awal. “Saya itu sebetulnya hanya jadi jembatan. Yang penting nanti partai-partai,” kata Jokowi.
Dia menegaskan bahwa posisinya adalah menjembatani semuanya. “Urusan politik itu urusan partai,” imbuhnya. Jokowi juga enggan mengomentari pernyataan PDI Perjuangan yang sudah menyatakan diri siap jadi oposisi.
Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ikut menyoroti pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh. Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto mengatakan, jika semua proses pemilu berjalan dengan baik, maka tidak perlu dilakukan proses konsolidasi pasca pemilu, karena semuanya berjalan natural sesuai dengan kehendak rakyat.
Tetapi, kata Hasto, ketika proses konsolidasi justru tetap dilakukan, hal itu menunjukkan adanya question mark atau tanda tanya terkait proses pemilu. “Itu semua harus dijawab bersama-sama bahwa demokrasi kita sedang berada dalam masalah besar,” terangnya di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat kemarin.
Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) itu menyatakan bahwa sebenarnya pemilu belum selesai, karena masih dalam proses rekapitulasi secara berjenjang. Selama pemilu berlangsung, kata Hasto, banyak kecurangan yang terjadi. Hal itu sesuai dengan apa yang disampaikan dalam film Dirty Vote. “Kami tidak menutup mata bahwa yang disampaikan di dalam Dirty Vote, demokrasi kita itu turun ke titik nadir,” paparnya.
Hasto mengatakan, persoalan itu harus menjadi perhatian bersama, karena hal tersebut menyangkut masalah masa depan bangsa. “Bagaimana proses demokrasi dibangun di bawah intervensi kekuasaan yang luar biasa,” bebernya.
Hasto menegaskan, Presiden Jokowi menjadi sosok yang harus bertanggung jawab terhadap kualitas demokrasi sekarang ini. “Pak Jokowi seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap kondisi demokrasi kota saat ini,” tegasnya.
Beragam reaksi terus mengalir usai pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo. Setelah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kemarin (19/2) giliran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memberikan respons pertemuan SP dan Jokowi pada Minggu (18/2) tersebut.
Juru Bicara PKS M Kholid mengatakan pihaknya menghargai langkah politik Surya Paloh sebagai kewenangan otonom partai. “Kami menghormati setiap langkah partai politik lain dalam membangun komunikasi politik,” kata Kholid dalam keterangannya, kemarin.
Sebagai partai koalisi yang sama-sama mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) pada Pilpres 2024, PKS tidak ingin berspekulasi lebih jauh mengenai pertemuan SP dan Jokowi di Istana Merdeka tersebut. PKS mengaku ingin fokus mengawal suara pemilu.
Kholid menegaskan, para saksi PKS di seluruh Indonesia sedang berjuang keras mengawal suara rakyat. Partai berlambang bulan sabit dan butiran padi itu ingin pemilu berjalan jujur dan adil (jurdil) tanpa kecurangan. “Jika ada kekurangan dan kecurangan ya harus dikoreksi dan diluruskan,” ungkapnya.
Mengenai sikap PKS usai pemilu nanti, Kholid menegaskan partainya bakal berpijak pada keputusan Musyawarah Majelis Syura, lembaga tertinggi dalam struktur PKS. Dia menyebut, musyawarah rencananya akan dilakukan setelah semua proses penghitungan suara secara resmi di KPU selesai. ”Sekali lagi, jangan buru-buru (mengambil sikap, Red), ojo kesusu, perjuangan kami mengawal suara rakyat belum tuntas,” imbuhnya.
Di sisi lain, Nasdem menegaskan pertemuan SP dengan Jokowi hanya makan malam biasa. Kehadiran SP tersebut merupakan undangan Jokowi dan berlangsung secara tertutup. Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim menegaskan, pertemuan itu bukan permintaan SP sebagaimana disebut pihak Staf Presiden. ”Kehadiran Ketum NasDem Pak Surya Paloh adalah memenuhi undangan makan malam Presiden Jokowi,” ujar Hermawi dalam keterangannya, kemarin.
Ketua DPP Nadem Willy Aditya menambahkan, SP merupakan sosok yang terbuka untuk berkomunikasi dengan siapa saja. Dia menyebut, dalam pertemuan dengan Jokowi, SP bicara tentang banyak hal tentang kebangsaan dan dinamika politik Indonesia saat ini. “Banyak sekali yang mereka bahas selama satu jam,” ujarnya.
Mengenai pesan khusus yang disampaikan Jokowi ke SP, Willy mengaku pertemuan keduanya hanya silaturahmi dan dialog biasa. Dia menegaskan, pertemuan semacam itu bukan hal baru. Menurutnya, komunikasi itu menjadi kunci dalam proses silaturahmi dua belah pihak.
Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam menilai wajar internal Koalisi Perubahan mulai gusar, karena khawatir merasa akan dikhianati. Ia menduga, mulai muncul pertanyaan-pertanyaan di internal PKS dan PKB tentang komitmen spirit perubahan dalam diri Surya Paloh dan Partai NasDem.
”Selain itu, manuver Paloh ini seolah membenarkan penyataan Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan dalam debat Capres pertama, yang pernah menyatakan banyak pemimpin politik yang tidak tahan menjadi oposisi, karena membuat mereka tidak bisa berbisnis,” kata Umam dalam keterangannya, Senin (19/2).
Umam menjelaskan, manuver Paloh tampaknya memanfaatkan momentum pasca statemen capres terpilih Prabowo Subianto, yang menyatakan siap merangkul semua pihak di kubu 01 dan 03 untuk memperkuat pemerintahannya. Terlebih, realitas Pilpres 2024 tidak menghadirkan coat-tail effect sama sekali, dimana partainya Prabowo yakni Gerindra harus berpuas diri di peringkat ketiga dengan elektabilitas 13 persen.
“Konsekuensinya, Prabowo akan memiliki tingkat ketergantungan politik (political dependency) yang sangat tinggi untuk menjaga stabilitas politik dan pemerintahannya di fase transisi awal kekuasaan yang seringkali penuh turbulensi. Untuk mengamankan itu, Prabowo setidaknya harus bisa mengumpulkan sekitar 70 persen kekuatan politik di parlemen,” papar Umam.
Oleh karena itu, kesempatan itu seolah menjadi peluang emas bagi partai-partai menengah dan untuk putar balik dari koalisi lama, dengan membelot pada kubu pemenang. Sebab, partai-partai kelas tengah cenderung tidak siap berhadap-hadapan dengan kekuasaan.
“Mereka juga tampaknya tidak siap untuk menanggung risiko dan konsekuensi ekonomi politik dan stabilitas internal partainya, ketika mereka harus berpuasa dari kekuasaan. Problemnya, keputusan untuk bergabung dengan kekuasaan ini merupakan ujian riil terhadap konsistensi atau keistiqomahan partai-partai politik itu terhadap gerakan perubahan dan narasi kritis yang mereka usung selama kampanye jelang Pemilu 2024 lalu,” papar Umam.
Berdasarkan informasi yang dihimpunnya, lanjut Umam, Partai NasDem dikabarkan positif akan masuk ke pemerintahan setelah mengeruk cerug massa properubahan yang menentang pemerintahan. Selain itu, lingkaran istana dan Prabowo juga sedang mengusahakan pendekatan untuk meyakinkan PDIP bersedia ikut memback up pemerintahan ke depan.
”Sebagaimana PDIP dulu mempersilakan Prabowo masuk ke kekuasaan pasca kekalahannya dari Jokowi di Pilpres 2019. Sementara itu, PPP jelas tidak kuat bertahan dari luar kekuasaan dan akan terus mencari jalan untuk bergabung,” ungkap Umam.
Sementara jika PKS dan PKB bergabung, tampaknya agak problematik di fase awal. Sebab, PKS tergolong paling kuat menyerang pemerintahan Jokowi. Sedangkan PKB sendiri intens menggunakan ‘slepetnya’ untuk menghantam kredibilitas pemerintahan dan Jokowi secara personal. ”Namun, semua itu akan bergantung pada basis kebutuhan penciptaan stabilitas politik dan pemerintahan di fase awal transisi kekuasaan Prabowo ke depan,” pungkas Umam. (far/lyn/lum/tyo/jpg)
