SUMUTPOS.CO – Pelantikan dua menteri baru di Kabinet Indonesia Maju, menyita perhatian. Terlebih, ada nama-nama yang biasa hadir dalam pelantikan menteri atau pejabat tinggi namun terlihat absen, kemarin (21/2). Sebut saja Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Hingga akhir acara, Mantan Panglima TNI itu tak juga terlihat batang hidungnya. Padahal, ia kerap hadir dalam acara pelantikan di istana
DALAM pelantikan kemarin, tampak juga beberapa pejabat lain seperti Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.
Lalu, ada pula Menteri Koordinator Bidang Kemaritimandan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas, Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung. Selain itu, hadir pula Ketua Dewan PertimbanganPresiden (Wantimpres) Wiranto, Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan, dan Jaksa Agung RI ST Burhanuddin.
Disinggung soal ketidakhadiran Moeldoko dalam pelantikannya, AHY tidak merespons banyak. Dia hanya menunjukkan mimik kaget mendapat pertanyaan tersebut dari awak media saat menunggunya tiba di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta. “Waduh,” ujarnya singkat sambil melangkah pergi kearea sertijab.
Tidak hadirnya Moeldoko ini tentu menarik perhatian. Sebab,bisa jadi kehadiran ataupun keabsenannya merupakan cerminan dari sikap Moeldoko atas perseteruannya dengan AHY sebelumnya. Keduanya diketahui pernah berseteru karena persoalan kepengurusan Partai Demokrat pada 2022 lalu. Masing-masing pernah saling mengklaim sebagai ketua partai yang sah berdasarkan kongres Partai Demokrat.
Moeldoko pernah terpilih menjadi Ketua Umum DPP Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021. KLB itu digagas sejumlah politisi Demokrat yang tak setuju dengan kepemimpinan AHY. Beberapa tokoh di balik KLB itu antara lain Marzuki Alie dan Jhoni Allen.
Kisruh itu berlanjut ke jalur hukum. Mahkamah Agung menolak kasasi Moeldoko terkait kepengurusan Demokrat pada 3 Oktober 2022. Moeldoko sempat mengajukan peninjauan kembali (PK), tetapi MA kembalimenolaknya pada 10 Agustus 2023. Kepemimpinan AHY di Demokrat berlanjut. Ia kemudian membawaDemokrat masuk ke Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo-Gibran di Pemilu serentak 2024.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan puntak ambil pusing atas absennya Moeldoko. Dia pun menilai, hal itu biasa saja karena bisa jadi ketidakhadiran Kepala KSP tersebut lantaran kesibukannya. “Saya pikir kehadiran tergantung kesibukan masing-masing. Malah saya lihat menteri-menteri banyak yang ngak datang ya. Jadi saya pikir bukan karena (ada masalah, red) itu. Mungkin karena sibuk,” ungkapnya ditemuiusai menghadiri sertijab Menteri ATR/BPN di Jakarta, kemarin.
Seharian “menghilang”, Moeldoko akhirnya muncul melalui postingan akun Instagramnya.”Yang cari saya hari ini, tenang-tenang, saya ada di sini,” tulisnya.
Dia mengaku tengah bertugas untuk menjadi pembicara konferensi FAO Asia Pasifik, di Sri Lanka, kemarin. Karenanya, dia menyampaikan permohonan maaf lantaran tidak bisa menghadiri pelantikan. “Mohon maaf, saya tidak bisa menghadiri pelantikan karena harus menjalankan tugas saya sebagai kepala @kantorstafpresidenri untuk menjadi pembicara forum @fao di Sri Lanka. Saya ucapkan juga selamat kepada pak @hadi.tjahjanto dan mas @agusyudhoyono yang telah dilantik oleh presiden @jokowi menjadi Menteri Kabinet Indonesia Maju,” ujarnya. Dalam forum yang dihadiri oleh 34 delegasi negara tersebut.
Dalam pelantikan dua menteri Jokowi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hadir. Yang menjadi perhatian adalah posisi Prabowo saat pelantikan dan pin yang dikenakan. Prabowo berdiri di sisi Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Sementara menteri lain berjarak cukup jauh.
Selain itu, di dada kiri Prabowo terpasang pin kenegaraan. Sekilas mirip punya Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf. Pin merah putih memanjang ke bawah. Lalu ada benda bulat untuk menunjukkan jabatan. Hanya Prabowo saja yang mengenakan tanda ini. Menteri lain hanya menggunakan pin tanda jabatan tanpa ada pita merah putih.
Menurut Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanda Jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan Pejabat Setingkat Menteri. Pada Pasal 5 disebutkan tanda jabatan presiden dan wapres dipasang dengan cara digantungkan pada pita warna merah putih yang bagian tengahnya terdapat lambang negara. Sementara untuk tanda jabatan menteri tidak diatur, apakah menggantung dengan pita merah putih.
Hapus Bayang-bayang PDIP
Direktur Eksekutif Institute for Democracy Ahmad Khoirul Umam menilai, dilantiknta AHY menjadi Menteri ATR/BPN seolah menegaskan, Jokowi saat ini independen dan tidak lagi berada di bawah bayang-bayang intervensi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurut Umam, sejak 2019 Jokowi memang ingin mengajak AHY masuk ke pemerintahan, namun terhalang veto politik Megawati, karena AHY adalah anak SBY.
“Meskipun hanya menjabat delapan bulan, AHY akan bisa mendapatkan double portofolio di pemerintahan pada tahun 2024 ini. Pertama sebagai Menteri ATR, dan pada Oktober 2024 nanti akan menjadi menteri baru di kabinet Prabowo-Gibran jika dinyatakan menang secara sah oleh KPU,” kata Umam dalam keterangannya, Rabu (21/2).
Umam menyatakan, jabatan Menteri ATR/BPN yang diemban AHY akan menghapus semua cibiran tentang stempel tidak berpengalaman, yang selama ini di alamatkan ke AHY. Bahkan, posisi AHY yang menggantikan posisi Hadi Tjahjanto yang juga seorang mantan Panglima TNI menghapus stereotype yang selama ini membayangi AHY berpangkat Mayor TNI. “Ini menjadi bukti akselerasi bagi AHY pasca keputusannya masuk ke dunia politik,” tegas Umam.
Sementara, keuntungan bagi Jokowi dengan memasukkan AHY akan bisa memastikan Demokrat ikut bekerja optimal untuk menjamin Jokowi bisa soft landing di akhir pemerintahannya. Sehingga, kehadirkan Demokrat bisa menghadirkan proteksi politik untuk mengantisipasi potensi turbulensi di fase akhir pemerintahan Jokowi, terutama jika akhirnya PDIP mulai menyalakan mesin politik bercorak oposisi ke depan. ”Karena itu, rekrutmen Demokrat ini merupakan langkah strategis yang jitu oleh pemerintahan Jokowi, sekaligus untuk menciptakan landasan yang lebih kokoh bagi transisi kekuasaan ke kepemimpinan yang lebih smooth,” pungkas Umam.
PKS Oposisi Tunggal
Dengan dilantiknya AHY menjadi Menteri ATR/BPN, menjadikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai oposisi tunggal. Sebelumnya, selama hampir 10 tahun, Demokrat dan PKS berada di luar pemerintahan sejak Pilpres 2014.
Dengan bergabungnya AHY, delapan dari sembilan partai DPR RI berkoalisi dengan Jokowi. Jokowi perlahan-lahan menambah barisan pendukung di periode keduanya.
Saat bertarung di Pilpres 2019, Jokowi didukung PDI Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, PKB, Partai NasDem, dan PPP. Barisan itu setara dengan 60,7 persen suara di DPR RI. Kekuatan Jokowi bertambah sesaat setelah Pilpres 2019. Dia berhasil meyakinkan Prabowo Subianto dan Partai Gerindra untuk masuk pemerintahan.
Jokowi menunjuk Prabowo, rivalnya di dua pilpres berturut-turut, sebagai Menteri Pertahanan. Jokowi juga menunjuk Sandiaga Uno, yang kala itu berstatus kader Gerindra, sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jokowi mendapat tambahan dukungan 78 kursi DPR RI dari Gerindra. Jokowi menguasai 81,91 persen kursi di DPR RI sejak awal periode kedua.
Di tengah jalan, tepatnya 15 Juni 2022, Jokowi menggandeng Partai Amanat Nasional (PAN). Ia memberi jatah kursi Menteri Perdagangan untuk Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Kemarin, Jokowi memberi jatah menteri untuk Partai Demokrat. Dengan bergabungnya AHY, Jokowi menguasai hampir seluruh kursi di DPR RI.
Total kursi partai-partai pendukung Jokowi di DPR saat ini mencapai 525 dari 575 kursi. Artinya, kekuatan Jokowi di parlemen mencapai 91,3 persen.
PKS mengaku tak masalah menjadi satu-satunya oposisi. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan tak terpengaruh keputusan Demokrat merapat ke Jokowi. “Semua bebas buat pilihan. PKS istiqomah, Insya Allah,” kata Mardani. (lyn/mia/jpg/adz)
