JAKARTA-Ancaman Hardi Mulyono Cs yang akan menggugat Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar bila Surat Keputusan (SK) pencopotannya sebagai Sekretaris DPD Golkar Sumut, tidak digubris DPP. Sebaliknya, DPP Golkar malah balik mengancam Hardi. Jabatan Hardi sebagai Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumut pun terancam.
“Saya harap saudara Hardi Mulyono menenangkan diri dulu, supaya lebih konsentrasi di fraksi. Sudahlah, tenang dulu, dukunglah pengurus yang baru hasil revitalisasi ini. Bila tetap melawan, ya malah terjadi hal yang tidak kita inginkan. Ya, dia bisa di-PAW (pergantian antarwaktu, Red), karena PAW itu hak DPP,” ujar Wakil Sekjen DPP Golkar Leo Nababan kepada Sumut Pos, Minggu (6/5).
Mengenai ancaman gugatan Hardi bila SK pencopotannya sebagai sekretaris Golkar Sumut diterbitkan, Leo pun dengan enteng menanggapi, bahwa proses revitalisasi pengurus partai merupakan kewenangan DPP. “Dan SK sudah keluar, sudah saya sampaikan ke beliau (Hardi),” imbuh Leo.
Terkait tuduhan Hardi bahwa ada orang nonkader Golkar yang tak punya Kartu Tanda Anggota (KTA) masuk kepengurusan baru, Leo enggan memberikan tanggapan. Lagi-lagi, Leo minta agar Hardi saat ini tenang-tenang saja, jangan terus membuat perlawanan.
Mengapa perubahan pengurus ini tak sekalian saja dilakukan lewat Musdalub, toh putusan hukum incrach Ketua DPD Golkar Sumut nonaktif Syamsul Arifin sudah keluar? Dengan gaya kalimat khas politisi, Leo malah mengatakan, justru proses revitalisasi kepengurusan ini atas permintaan kelompok yang dimotori Hardi Mulyono. Jadi, revitalisasi kepengurusan Golkar Sumut untuk menuruti aspirasi Hardi dkk. “Yang buat surat (minta revitalisasi pengurus, Red) itu ‘kan Hardi,” ujarnya.
Lah, bukankah yang diminta kubu Hardi penggantian Andi Ahmad Dara sebagai Plt Ketua DPD Golkar Sumut? Lagi-lagi Leo balik menyalahkan Hardi dkk. Menurutnya, tidak bisa Hardi dkk mendesak-desak DPP untuk mencopot Adey – panggilan Andi Ahmad Dara – lewat mekanisme Musdalub.
Alasan Leo, Adey ditunjuk sebagai Plt Ketua DPD Golkar Sumut itu berdasar SK DPP. Jadi, tidak bisa dilengserkan dengan Musdalub. Kalau posisi Syamsul, bisa diganti dengan Musdalub. “Jadi salah tembak dia (Hardi),” cetus Leo.
Tak Ada Musdalub Dalam Waktu Dekat
Lantas, kapan digelar Musdalub karena toh putusan Syamsul dinyatakan bersalah sudah incrach? DPP rupanya berubah sikap. Jika sebelumnya, baik Leo maupun Adey sendiri dengan tegas menyatakan Musdalub akan digelar jika sudah ada putusan incrach Syamsul, kini pernyataan itu tak ada lagi.
Leo mengatakan, kepengurusan yang baru hasil revitalisasi perlu diberi waktu dulu untuk bekerja. “Jadi, saya pastikan tidak akan ada Musdalub dalam waktu dekat. Buat judulnya, tidak ada Musdalub dalam waktu dekat,” ulang Leo.
Berarti tidak konsisten? Leo tak menjawabnya. Dia mengatakan bahwa dalam perkembangannya, terjadi revitalisasi kepengurusan Golkar Sumut. Berkali-kali dia katakan, pengurus baru harus diberi kesempatan untuk bekerja dulu. Dia pun tak menyebutkan tenggat waktu digelarnya Musdalub.
Terkait konflik Golkar Sumut ni, Terkait hal itu, pengamat politik dari Universitas Medan Area (UMA), Dadang Darmawan kepada Sumut Pos menuturkan, berdampak signifikan pada prosesi Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2013 mendatang, terlebih soal pencalonan.
“Saya kira, Ketum Golkar Abu Rizal Bakrie sedang menunjukkan kewenangannya, dengan memecat mereka yang nyata menentang Plt Ketua DPD Golkar Sumut, Aday. Tentu ini akan mengubah secara signifikan, arah Golkar Sumut dalam Pilgubsu nanti. Di mana Abu Rizal Bakrie lah yang akan menentukan cagubsu dan mengamankan Golkar Sumut, untuk pencalonan Ical pada pilpres 2014 ke depan,” ungkapnya.
Hal senada juga dikemukakan pengamat politik lainnya, dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Rafdinal. Dikatakannya, sangat erat kaitannya antara Pilgubsu 2013 dan Pilpres 2014 mendatang. Ada indikasi, seandainya tidak dilakukan pemecatan terhadap fungsionaris DPD Golkar Sumut, yang dinilai pembangkang, bisa jadi Ical beranggapan akan sulit mendapat dukungan suara dari Sumut di Pilpres nanti.
Terlebih, telah terjadi friksi-friksi di DPP Golkar, antara Ical dan Akbar Tanjung. Apalagi, Akbar Tanjung relatif memiliki nama besar di Sumut. Namun, sambungnya, sebenarnya pada persoalan isu revitalisasi yang ada, tidak perlu sampai ada pemecatan baik kepada Hardi Mulyono dan fungsionaris lainnya.
Mulkan Ritonga, anggota DPRD Sumut dari Fraksi Golkar yang juga masuk dalam struktur kepengurusan DPD PG Sumut pascarevitalisasi, enggan mengomentari soal isu pemecatan atau PAW terhadap Hardi Mulyono. “Saya tidak tahu soal itu. Kebetulan saya lagi di luar kota. Dan tidak mungkinlah, saya mengomentari itu,” akunya kepada Sumut Pos yang mengkonfirmasinya melalui seluler. (sam/ari)
