DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Calon Bupati Deli Serdang nomor urut 01, Sofyan Nasution, SE menegaskan bahwa pelayanan publik, khususnya kesehatan, akan dimaksimalkan di era Sofyan-Junaidi (SANDI) jika terpilih sebagai Bupati-Wakil Bupati 2024-2029. Selain itu, oknum-oknum di bidang pelayanan kesehatan dipastikan akan diberikan tindakan tegas, misalnya dipindahtugaskan, jika tidak memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, khususnya kepada warga Deliserdang.
Hal ini ditegaskan Sofyan Nasution, Jumat (8/11/2024) di hadapan warga di Dusun III Desa Sidodadi, Kecamatan Biru-biru. Dia menegaskan telah mendapatkan berkali-kali pengaduan terkait minimnya pelayanan kesehatan di fasilitas-fasilitas publik di Kabupaten Deliserdang.
“Saya baru saja menerima keluhan lagi dari warga, pasien gula (diabetes) berobat ke RS daerah di Deliserdang, pelayanannya tidak bagus. Dia cuma ditanya-tanya saja, tidak ada tindakan apa-apa hingga akhirnya pasien tersebut sampai harus terpaksa diamputasi jarinya.
Dia juga sampaikan ke petugas pihak rumah sakit bahwa perbannya itu sudah kotor, malah hanya disuruh untuk bersihkan sendiri di rumah. Hal-hal itu tidak harus terjadi lagi,” ujarnya mengulangi keluhan warga itu.
Karena itu, dia menegaskan, di era kepemimpinan Sofyan-Junaidi (SANDI), jika terpilih sebagai Bupati-Wakil Bupati nanti, oknum-oknum tersebut akan ditindak tegas. “Jangan mentang-mentang BPJS, pelayanannya begitu,” tegasnya lagi.
Calon Bupati-Wakil Bupati Deliserdang nomor urut 01, Sofyan-Junaidi diketahui memiliki delapan program prioritas, yang beberapa di antaranya berupa pelayanan di bidang kesehatan. Pertama, berobat hanya menggunakan KTP. Kedua, layanan gawat darurat 24 jam yakni ambulan dan mobil jenazah gratis. Dua program ini juga akan didukung dengan pelayanan yang maksimal sekaligus SDM yang benar-benar melayani masyarakat.
Ketika warga Desa Sidodadi menanyakan kapan program berobat gratis pakai KTP bisa berlaku, Sofyan menjawab, jika terpilih, maka bahwa program tersebut akan terlaksana secepatnya.
“Setelah menjabat, kita target ini sudah berjalan enam bulan setelah menjabat. Yang bayar jadi gratis, yang menunggak kita bayarin,” jelasnya. (ila)
