TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Unjuk rasa kembali digelar oleh elemen masyarakat yang menamakan diri Tebingtinggi Bergerak (TTB). Puluhan massa mendatangi Balai Kota Tebingtinggi menuntut bertemu Wali Kota Tebingtinggi Senin (2/2).
Adapun aksi tersebut dilakukan dengan menggunakan satu unit kendaraan pikap yang dilengkapi pengeras suara serta membawa sejumlah spanduk.
Massa aksi berkumpul di Lapangan Merdeka sebagai titik awal, kemudian bergerak menyusuri Jalan Sutomo menuju Gedung Pemko Kota Tebingtinggi, sesuai dengan rute aksi yang biasa dilalui sebelumnya.
Setibanya di depan gerbang kompleks DPRD Tebingtinggi, massa sempat ditahan oleh petugas Satpol PP bersama aparat kepolisian. Di lokasi itu, para pengunjuk rasa menyampaikan orasi yang menyoroti berbagai persoalan di Kota Tebingtinggi.
Beberapa isu yang disampaikan antara lain dugaan kuat adanya kecurangan dalam pemilihan kepala lingkungan (kepling), persoalan Beasiswa Urusan Daerah (BUD) yang dinilai tidak transparan, serta sejumlah proyek akhir tahun yang menurut massa sarat dengan kejanggalan dan masalah.
Proyek-proyek tersebut meliputi pembangunan kolam renang dengan nilai anggaran Rp3,3 miliar, Pasar Inpres sebesar Rp3,7 miliar, pembangunan pujasera di area yang sebelumnya digunakan sebagai lokasi manasik haji di Halaman Masjid Agung, serta persoalan belum optimalnya pemanfaatan pasar oleh pedagang meskipun telah dilakukan renovasi.
Setelah dilakukan negosiasi oleh pihak Polres Tebingtinggi, massa aksi dipersilakan memasuki halaman Balai Kota. Selanjutnya, para pengunjuk rasa melanjutkan orasi sambil menunggu kehadiran Sekretaris Daerah Kota Tebingtinggi, Erwin Suheri, yang pada saat itu masih mengikuti rapat bersama DPRD Sumatera Utara.
Sekdako Erwin Suheri akhirnya menemui massa didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3M). Dalam pertemuan tersebut, perwakilan TTB kembali menyampaikan tuntutan terkait berbagai persoalan yang mereka angkat.
Terkait pemilihan kepala lingkungan, juru bicara pengunjuk rasa meminta agar dugaan pelanggaran dan kecurangan dapat segera mendapat perhatian dan diselesaikan oleh pemerintah kota.
Mereka menilai Pemko Tebingtinggi terkesan tidak serius menindaklanjuti pelanggaran, seperti pemberhentian kepling yang masa jabatannya masih berlaku atau proses pemilihan yang dinilai cacat namun tetap dilantik. Selain itu, massa juga mempersoalkan program BUD yang dituding lebih menguntungkan anak pejabat.
Menanggapi tuntutan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Tebingtinggi, Erwin Suheri Damanik menyampaikan agar massa aksi menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai bahan tindak lanjut. Ia menyatakan, “Coba buat DIM, nanti kita lihat bagaimana.”
Pernyataan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari massa aksi yang menyampaikan ketidakpuasan.
Sementara itu, Wali Kota Tebingtinggi dilaporkan sedang berada di Jakarta untuk menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Hingga berita ini diturunkan, proses dialog antara Sekretaris Daerah Kota Tebingtinggi (Sekdako) dengan perwakilan massa aksi berlangsung tertib dan kondusif.
Usai penyampaian aspirasi, massa aksi menyatakan akan kembali menggelar aksi lanjutan pada Jumat mendatang. Setelah itu, massa membubarkan diri dengan tertib dan situasi di sekitar Balai Kota Tebingtinggi kembali kondusif. (mag-3/azw)
