Mahasiswa Geruduk DPRD Binjai, Zainuddin: Momentnya Tidak Tepat

BINJAI,SUMUTPOS.CO – Seratusan mahasiswa di Binjai menggeruduk gedung DPRD Binjai, di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kelurahan Nangka, Binjai Utara, Selasa (2/10).

Pada wakil rakyat Binjai tersebut, ada lima point yang mereka suarakan, yakni mengecam sikap represif oknum polisi terhadap mahasiswa yang terjadi di Bengkulu dan di Medan, mendesak agar oknum tersebut dipecat atau dinonaktifkan dari kedinasan Polri.

Lalu, massa mendesak keseriusan pemerintah yang dipimpin Joko Widodo dalam meningkatkan daya tukar rupiah terhadap dolar. Massa menilai, pemerintah tidak bijak terkait persoalan ekonomi Indonesia.

Selanjutnya, mahasiswa juga menyoroti Peraturan Presiden terkait tenaga kerja asing. “Kami menilai selama ini pemerintah belum mengoptimalkan tenaga kerja lokal. Malah membuka peluang bagi tenaga kerja asing. Selain itu, poin keempat, mahasiswa mendesak agar DPR mengkaji Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Keuangan Negara serta ambang batas hutang negara. Terakhir, stop kegiatan impor bahan pokok dan berdayakan petani lokal,” ujar Ade, orator aksi.

Menjawab aspirasi mahasiswa tersebut, Ketua DPRD Binjai, Zainuddin Purba didampingi sejumlah anggota DPRD lainnya, seperti Jonita Agina Bangun dan Irfan Ahmadi menyambut hangat kedatangan mahasiswa. Kemudian, mahasiswa dan kalangan legislatif duduk bersama tanpa alas di halaman DPRD untuk saling tukar pendapat.

Zainuddin menyampaikan, aksi mahasiswa menyuarakan isu-isu nasional di akhir periode pemerintahan Jokowi, tidak tepat momentumnya.

Dikhawatirkan, jika aksi tersebut berpotensi ditunggangi oknum tidak bertanggungjawab lantaran sekarang tahun politik.

“Aksi teman-teman ini saya rasa kenapa di akhir periodesasi pemerintahan. Saya rasa momentumnya tidak tepat. Teman-teman harus belajar jadi agent of changes. Apalagi ini tahun politik, saya khawatir bisa saja ditunggangi orang-orang tidak bertanggungjawab,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Aksi berjalan damai. Sejumlah aparat kepolisian dan Satpol PP turut mengawal jalannya massa aksi.

Pada kesempatan itu, mahasiswa juga mengajak para dewan untuk menyisihkan rezekinya membantu korban gempa dan tsunami di Palu serta Donggala, Sulawesi Tengah yang akhirnya ditutup dengan doa bersama. (ted/han)

BINJAI,SUMUTPOS.CO – Seratusan mahasiswa di Binjai menggeruduk gedung DPRD Binjai, di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kelurahan Nangka, Binjai Utara, Selasa (2/10).

Pada wakil rakyat Binjai tersebut, ada lima point yang mereka suarakan, yakni mengecam sikap represif oknum polisi terhadap mahasiswa yang terjadi di Bengkulu dan di Medan, mendesak agar oknum tersebut dipecat atau dinonaktifkan dari kedinasan Polri.

Lalu, massa mendesak keseriusan pemerintah yang dipimpin Joko Widodo dalam meningkatkan daya tukar rupiah terhadap dolar. Massa menilai, pemerintah tidak bijak terkait persoalan ekonomi Indonesia.

Selanjutnya, mahasiswa juga menyoroti Peraturan Presiden terkait tenaga kerja asing. “Kami menilai selama ini pemerintah belum mengoptimalkan tenaga kerja lokal. Malah membuka peluang bagi tenaga kerja asing. Selain itu, poin keempat, mahasiswa mendesak agar DPR mengkaji Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Keuangan Negara serta ambang batas hutang negara. Terakhir, stop kegiatan impor bahan pokok dan berdayakan petani lokal,” ujar Ade, orator aksi.

Menjawab aspirasi mahasiswa tersebut, Ketua DPRD Binjai, Zainuddin Purba didampingi sejumlah anggota DPRD lainnya, seperti Jonita Agina Bangun dan Irfan Ahmadi menyambut hangat kedatangan mahasiswa. Kemudian, mahasiswa dan kalangan legislatif duduk bersama tanpa alas di halaman DPRD untuk saling tukar pendapat.

Zainuddin menyampaikan, aksi mahasiswa menyuarakan isu-isu nasional di akhir periode pemerintahan Jokowi, tidak tepat momentumnya.

Dikhawatirkan, jika aksi tersebut berpotensi ditunggangi oknum tidak bertanggungjawab lantaran sekarang tahun politik.

“Aksi teman-teman ini saya rasa kenapa di akhir periodesasi pemerintahan. Saya rasa momentumnya tidak tepat. Teman-teman harus belajar jadi agent of changes. Apalagi ini tahun politik, saya khawatir bisa saja ditunggangi orang-orang tidak bertanggungjawab,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Aksi berjalan damai. Sejumlah aparat kepolisian dan Satpol PP turut mengawal jalannya massa aksi.

Pada kesempatan itu, mahasiswa juga mengajak para dewan untuk menyisihkan rezekinya membantu korban gempa dan tsunami di Palu serta Donggala, Sulawesi Tengah yang akhirnya ditutup dengan doa bersama. (ted/han)