25 C
Medan
Monday, February 9, 2026

Gelar FGD Terkait Board of Peace, M Nuh: Kompromis tapi Tidak Boleh Larut

MEDAN, SumutPos.co- Anggota DPD RI asal Sumatera Utara KH Muhammad Nuh MSP menginisiasi gelaran Focus Group Discusion (FGD) terkait polemik bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace (BoP) buatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. FGD yang mengangkat tema “Board of Peace, Sebuah Langkah Strategis atau Penyimpangan Mandat” ini digelar di Hotel Putra Mulia, Jalan Gatot Subroto Medan, Minggu (8/2/2026).

Pada pemaparannya, Muhammad Nuh mengatakan, sikap Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina sudah jelas dan sudah tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama berbunyi, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka pejajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan”.

Menurut Nuh, dalam menyikapi polemik yang terjadi saat ini, memang dibutuhkan nafas panjang dan perjuangan yang kompleks seperti ini. “Masing-masing kita punya sudut pandang. Saya kurang sepakat kalau kita larut, tapi memang harus kompromis juga. Harapan itu tidak boleh hilang. Persoalan kemenangan itu ada di tangan Allah SWT,” kata Nuh yang juga Dewan Pertimbangan MUI Sumatera Utara ini.

Ia juga berharap, Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam perjuangan rakyat Palestina. Nuh lalu mencontohkan, bagaimana Indonesia telah mengambil peran penting dalam terlaksananya Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 18-24 April 1955 yang diikuti 29 negara.

“Indonesia juga mengambil peran penting dalam perang Bosnia-Sebia, bahkan membentuk panitia untuk mengirimkan bantuan ke Bosnia seperti makanan, obat obatan dan senjata. Peran seperti itulah yang seharusnya dimainkan oleh pemerintah kita saat ini. Memang peran Indonesia dalam mendukung rakyat Palestina ada, tetapi tidak terdepan,” sebutnya.

Sementara Anggota DPR RI periode 2019-2024, Ustad Hidayatullah SE dalam pandangannya mengungkapkan alasan Amerika Serikat membuat PBB tandingan yang bernama Board of Peace. Menurutnya, pembentukan Board of Peace ini karena Amerika sudah kehilangan pamor di PBB, sehingga dengan dibentuknya Board of Peace dapat mengangkat kembali citra Amerika.

“Jangan kita hanya menjadi pelengkap penderita. Intinya, kita harus tetap aktif memperjuangkan kemerdekaan Palestina meskipun ikut serta dalam BoP. Dan kita juga harus punya cara sendiri dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, jangan terbuai dengan BoP atau PBB. Dengan cara kita sendiri, banyak jalan untuk membantu Palestina,” tegas Hidayatullah.

FGD kali ini dihadiri para perwakilan ormas Islam yang ada di Sumatera Utara, seperti Al Washliyah, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Persis, PUI, Al Itihadiyah, Matlaul Anwar, Syarikat Islam, JPRMI Sumut, KNRP Sumut, KAHMI MEDAN, Pemuda Persis, MUI Sumatera Utara,Yakesma, IZI, Rumah Zakat, Baik Berisik dan beberapa perwakilan Mahasiswa dari BEM USU dan UIN Sumatera Utara. (adz)

MEDAN, SumutPos.co- Anggota DPD RI asal Sumatera Utara KH Muhammad Nuh MSP menginisiasi gelaran Focus Group Discusion (FGD) terkait polemik bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace (BoP) buatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. FGD yang mengangkat tema “Board of Peace, Sebuah Langkah Strategis atau Penyimpangan Mandat” ini digelar di Hotel Putra Mulia, Jalan Gatot Subroto Medan, Minggu (8/2/2026).

Pada pemaparannya, Muhammad Nuh mengatakan, sikap Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina sudah jelas dan sudah tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama berbunyi, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka pejajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan”.

Menurut Nuh, dalam menyikapi polemik yang terjadi saat ini, memang dibutuhkan nafas panjang dan perjuangan yang kompleks seperti ini. “Masing-masing kita punya sudut pandang. Saya kurang sepakat kalau kita larut, tapi memang harus kompromis juga. Harapan itu tidak boleh hilang. Persoalan kemenangan itu ada di tangan Allah SWT,” kata Nuh yang juga Dewan Pertimbangan MUI Sumatera Utara ini.

Ia juga berharap, Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam perjuangan rakyat Palestina. Nuh lalu mencontohkan, bagaimana Indonesia telah mengambil peran penting dalam terlaksananya Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 18-24 April 1955 yang diikuti 29 negara.

“Indonesia juga mengambil peran penting dalam perang Bosnia-Sebia, bahkan membentuk panitia untuk mengirimkan bantuan ke Bosnia seperti makanan, obat obatan dan senjata. Peran seperti itulah yang seharusnya dimainkan oleh pemerintah kita saat ini. Memang peran Indonesia dalam mendukung rakyat Palestina ada, tetapi tidak terdepan,” sebutnya.

Sementara Anggota DPR RI periode 2019-2024, Ustad Hidayatullah SE dalam pandangannya mengungkapkan alasan Amerika Serikat membuat PBB tandingan yang bernama Board of Peace. Menurutnya, pembentukan Board of Peace ini karena Amerika sudah kehilangan pamor di PBB, sehingga dengan dibentuknya Board of Peace dapat mengangkat kembali citra Amerika.

“Jangan kita hanya menjadi pelengkap penderita. Intinya, kita harus tetap aktif memperjuangkan kemerdekaan Palestina meskipun ikut serta dalam BoP. Dan kita juga harus punya cara sendiri dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, jangan terbuai dengan BoP atau PBB. Dengan cara kita sendiri, banyak jalan untuk membantu Palestina,” tegas Hidayatullah.

FGD kali ini dihadiri para perwakilan ormas Islam yang ada di Sumatera Utara, seperti Al Washliyah, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Persis, PUI, Al Itihadiyah, Matlaul Anwar, Syarikat Islam, JPRMI Sumut, KNRP Sumut, KAHMI MEDAN, Pemuda Persis, MUI Sumatera Utara,Yakesma, IZI, Rumah Zakat, Baik Berisik dan beberapa perwakilan Mahasiswa dari BEM USU dan UIN Sumatera Utara. (adz)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru