MEDAN- Puluhan massa yang tergabung dalam Pemuda Pujakesuma Sumatera Utara melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Kamis (31/5). Dalam aksinya, massa mendesak Kejatisu untuk mengusut kasus dugaan korupsi bansos yang banyak melibatkan pejabat.
Massa yang sebagian besar mengenakan pakaian Pemuda Pujakesuma ini datang dengan membawa sejumlah spanduk dan poster bergambar Plt Gubsu, Gatot Pujo Nugroho. Dalam orasinya, massa mendesak agar Kejatisu segera melakukan pemeriksaan terhadap Gatot Pujo Nugroho atas dugaan keterlibatan dalam aliran dana bansos. Massa juga menilai, Gatot adalah orang yang bertanggung jawab atas terjadinya penyelewengan dana bansos tersebut.
Selain memeriksa Plt Gubsu, massa juga meminta agar Kejatisu memeriksa pengurus Golkar Sumut, Hanfiah Harahap. Karena diduga anggota DPRD Sumut tersebut turut terlibat dalam proyek bantuan sosial triliunan rupiah itu. “Kami meminta Kejatisu segera mengusut tuntas kasus korupsi bansos yang sudah menjamur. Kami juga meminta kejatisu untuk memeriksa aktor-aktor di balik proyek bansos ini,” kata Amran selaku koordinator aksi.
“Kita meminta tanggungjawab Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu, Gatot Pujo Nugroho yang kuat dugaan turut mengakibatkan terjadinya penyelewengan dana Bansos. Dan kita secara tegas meminta, anggota DPRD Sumut yang selama ini turut menikmati aliran dana itu, untuk dengan tegas mengakuinya dan berani mempertanggungjawabkannya,” tambahnya.
Massa memanfaatkan arus lalu lintas untuk menunjukkan spanduk dan poster bergambar Gatot Pujo Nugroho serta tulisan berupa tuntutan mereka kepada para pengguna jalan yang melintas di depan gedung Kejatisu Jalan AH Nasution Medan. Sempat terjadi kemacetan jalan akibat aksi tersebut.
Staff Intelijen Kejatisu, Henri Nainggolan langsung menerima massa. Pihaknya mengatakan bahwa kasus tersebut masih terus didalami. “Hingga saat ini kita masih melakukan pemeriksaan,” katanya.
Dana untuk Unimed akan Dievaluasi
Sementara itu, Pemprovsu menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang berlaku terhadap para pejabat yang tersandung kasus dugaan korupsi dana Bansos. “Itukan preskum atau proses hukum. Ya kita serahkan kepada hukum. Itu sudah proses hukum dan sudah berjalan. Ya itu, berjalanlah sesuai prosesnya. Kita tidak bisa melakukan yang lain, kita tetap menghormati,” kata Sekdaprovsu, Nurdin Lubis, kemarin.
Menurutnya, persoalan adanya indikasi penyelewengan dana yang sama di institusi pendidikan di Sumut seperti Unimed, ke depan Pemprovsu akan melakukan evaluasi pemberian dana bantuan tersebut. “Itu komitmen kita. Saya sudah minta Pak Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumut (Bappedasu), untuk segera merapatkan. Unimed, kita (Pemprovsu, red), Universitas Terbuka (UT) dan lainnya. Kita jangan saling tuding. Toh kita menganggarkan,” tegasnya. (mag-11/ari)
