JAKARTA – Rencana Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menetapkan bakal calon (balon) Wagubsu yang akan mendampingi Gatot Pujo Nugroho, pada pekan ketiga Juni 2012, dipastikan mengalami kegagalan.
Pasalnya, sejumlah partai lain yang akan diajak berkoalisi oleh PKS, masih harus melalui mekanisme internalnya sebelum memutuskan siapa yang akan diusung untuk digandengkan dengan Gatot, balongub Sumut dari PKS itu.
Koordinator DPP PKS Wilayah Dakwah Sumatera, Iskan Qolba Lubis, mengatakan, melihat perkembangan yang seperti ini, maka ada kemungkinan pasangan Gatot baru bisa ditetapkan menjelang pendaftaran calon ke KPU Sumut.
“Sejarah pilkada, banyak yang last minute. Kita sih inginnya lebih cepat. Tapi sangat terkait dengan partai-partai lain yang juga ada mekanisme internal di DPP masing-masing,” ujar Iskan Qolba Lubis kepada Sumut Pos Group di Jakarta, kemarin (3/7).
Sebelumnya, pada 12 Juni 2012, Iskan mengatakan, DPP PKS telah mengantongi lima nama kandidat bakal cawagub yang akan dipasangkan dengan Gatot. Saat itu dia mengatakan, dalam pekan depan, diusahakan DPP sudah menetapkan satu nama pendamping jagonya PKS di pilgub Sumut 2013 itu.
Begitupun, Koordinator DPP PKS Wilayah Dakwah Sumatera, Iskan Qolba Lubis, belum mau menyebut lima nama dimaksud. Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS itu hanya memberikan sinyal, lima nama itu berasal dari beragam partai. Dengan menyebut nama bendera partai, dia mengisyaratkan lima kandidat pendamping Gatot itu ada yang dari Partai Golkar, dari Demokrat, PPP, dan ada juga dari PDIP.
Terkait dengan pernyataan Waketum DPP PPP Hasrul Azwar yang mengatakan PPP tidak mau lagi berkoalisi dengan PKS, kemarin Iskan mengatakan, partainya masih membuka peluang untuk berkoalisi dengan partai mana pun, termasuk dengan PPP.
“Karena politik itu bukan harga mati, sangat tergantung proses komunikasi. Politik tak hitam putih, peluang tetap ada,” ujarnya.
Dia mengatakan, proses komunikasi dengan partai lain lebih diserahkan ke pengurus DPW PKS Sumut. “DPP hanya memutuskan secara formal. DPW yang lebih tahu. Mungkin masih komunikasi,” terangnya. (sam)
