KARO-Polisi diminta segera menindaklanjuti kasus dugaan korupsi penyalahgunaan aliran dana pengembangan Lembaga Pendidikan Non Formal “Karo Community Colege” (KCC), senilai Rp1 miliar untuk KCC, yang anggarannya bersumber dari APBD Karo tahun 2009 dan tahun 2010.
Mantan Ketua Komisi A DPRD Karo, Jhon Andreas Purba pada wartawan, Minggu (22/7) di Berastagi meminta, Kapolres Tanah Karo agar mengusut kasus tuntas dugaan penyalahgunaan anggaran KCC tersebut.
Karena berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Karo, ditemukan berbagai kejanggalan dan temuan awal adanya dugaan penyelewengan. Dimana, pada APBD Karo Tahun Anggaran 2009 ditampung Rp450 juta untuk KCC.
Dari hasil audit itu ditemukan penggunaan anggaran fiktif pada dokumen Surat Perintah Jalan (SPJ), senilai Rp77 juta. Sedangkan pada APBD Karo tahun 2010, dianggarkan Rp550 juta dan ditemukan penyalahgunaan penggunaan anggaran senilai Rp99 juta, untuk pengadaan barang berupa komputer, laptop, meubiler (fiktif,red).
“Beberapa hari lalu, jajaran Polres Tanah Karo telah meminta keterangan Sekdakab Karo, Ir Makmur Ginting, Msi terkait dana subsidi KCC. Jadi kita harapkan agar terus ada pengembangan kasus,” ujar Jhon.
Kasi Humas Polres Karo, AKP Sayuti Malik pada wartawan menyebutkan, bahwa Setdakab Karo dimintai keterangan (klarifikasi).(wan)
KARO-Polisi diminta segera menindaklanjuti kasus dugaan korupsi penyalahgunaan aliran dana pengembangan Lembaga Pendidikan Non Formal “Karo Community Colege” (KCC), senilai Rp1 miliar untuk KCC, yang anggarannya bersumber dari APBD Karo tahun 2009 dan tahun 2010.
Mantan Ketua Komisi A DPRD Karo, Jhon Andreas Purba pada wartawan, Minggu (22/7) di Berastagi meminta, Kapolres Tanah Karo agar mengusut kasus tuntas dugaan penyalahgunaan anggaran KCC tersebut.
Karena berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Karo, ditemukan berbagai kejanggalan dan temuan awal adanya dugaan penyelewengan. Dimana, pada APBD Karo Tahun Anggaran 2009 ditampung Rp450 juta untuk KCC.
Dari hasil audit itu ditemukan penggunaan anggaran fiktif pada dokumen Surat Perintah Jalan (SPJ), senilai Rp77 juta. Sedangkan pada APBD Karo tahun 2010, dianggarkan Rp550 juta dan ditemukan penyalahgunaan penggunaan anggaran senilai Rp99 juta, untuk pengadaan barang berupa komputer, laptop, meubiler (fiktif,red).
“Beberapa hari lalu, jajaran Polres Tanah Karo telah meminta keterangan Sekdakab Karo, Ir Makmur Ginting, Msi terkait dana subsidi KCC. Jadi kita harapkan agar terus ada pengembangan kasus,” ujar Jhon.
Kasi Humas Polres Karo, AKP Sayuti Malik pada wartawan menyebutkan, bahwa Setdakab Karo dimintai keterangan (klarifikasi).(wan)
