JAKARTA – Pihak-pihak terkait yang berwenang mengurusi masalah keamanan di Sumut sebaiknya mulai mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk menjelang dan saat pagelaran pilgub Sumut 2013 mendatang.
Pasalnya, menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, data menunjukkan adanya tren naiknya jumlah konlik sosial di tanah air. Salah satunya adalah konflik yang dipicu persoalan pemilukada. Isu-isu SARA juga menjadi peletik konflik sosial. Isu-isu sensitif berbau SARA ini akan semakin berpotensi mengobarkan perseteruan di masyarakat jika dibawa-bawa dalam kompetisi di pemilukada.
Gamawan Fauzi menyebutkan, kejadian konflik sosial terus meningkat dalam satu tahun terakhir. Pada 2010 terjadi 93 kasus konflik sosial, lantas mereda di tahun 2011 dengan hanya ada 77 kasus.
Namun, di tahun ini jumlahnya naik pesat. Hingga akhir Agustus 2012 saja, sudah terjadi 89 kasus. “Jadi ada tren peingkatan di tahun ini, ada 89 kasus hingga Agustus,” ujar Gamawan sesaat setelah membuka Rapat Koordinasi Nasional Kesatuan Bangsa dan Politik (Rakornas Kesbangpol) di Hotel Atya Duta, Jakarta Pusat, Selasa (25/9). Hadir di acara itu para Kepala Badan Kesbangpol Provinsi seluruh Indonesia, para Kepala Biro Tata Pemerintahan Pemprov, Direktur Intel Polda, Direktur Intel Kodam, dan para pejabat terkait lainnya.
Selain persoalan seputar pemilukada dan isu SARA, lanjut menteri berkumis lebat itu, pemicu konflik lainnya adalah masalah perebutan atau sengketa lahan, konflik yang melibatkan ormas, konflik pada institusi pendidikan seperti tawuran pelajar, dan konflik yang dilecut oleh masalah kesenjangan sosial.
Karenanya, mantan gubernur Sumbar itu meminta jajaran pegawai di lingkup Badan Kesbangpol daerah untuk mempertajam daya sensitivitasnya dalam mengendus potensi-potensi konflik sosial, sehingga bisa diatasi sejak dini.
“Perlu sensitivitas dari Kesbangpol dan pemerintah daerah untuk mendeteksi dini semua potensi konflik. Saya harap ini menjadi perhatian kita semua,” imbuh mantan bupati Solok itu.
Dia mengatakan, dalam beberapa kasus, konflik sosial dipicu oleh masalah sepele dan konflik personal. Gamawan meminta seluruh jajaran pemerintahan, dari desa/kelurahan hingga kecamatan membuat pemetaan potensi konflik di wilayah kerja masing-masing. (sam)
