MEDAN-Petugas gabungan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan bersama Satuan lalulintas (Satlantas) Polresta Medan dan Sat Pol PP Kota Medan, kembali merazia pool bus liar di Kota Medan, Jumat (19/10) siang. Penertiban langsung dipimpin Kadishub Kota Medan, Renward Parapat, Kasatpol PP Kota Medan, M Sofyan dan Kasatlantas Polresta Medan, Kompol M Risya Mustario.
Penertiban hanya dilakukan di dua pool bus yakni di CV Paradep Trans di Jalan Sisingamangaraja dan CV Halkit Taksi persimpangan Jalan Juanda/Jalan Brigjen Katamso Medan.
Pantauan wartawan di pool bus Paradep, saat petugas tiba di lokasi sebuah mobil bertuliskan Paradep Trans baru keluar dari pool busnya mengangkut penumpang tanpa ada dilakukan pengejaran, padahal di lokasi ada seorang petugas Satlantas.
Saat tiba petugas hanya mendapatkan sejumlah penumpang yang sedang menunggu keberangkatan dan membeli tiket di loket. Aktifitas di lokasi terus berjalan tanpa menghiraukan puluhan petugas tim gabungan yang ada dilokasi yang lengkap dengan atributnya. Aktifitas berhenti saat Kasat Pol PP Kota Medan, M Sofyan mengatakan ingin jumpa dengan pihak manajemen atau pengelola CV Paradep Trans dan menyuruh karyawan Paradep untuk menutup loket dan menghentikan aktifitasnya.
“Mana pihak pengelolanya ini,” kata Sofyan.
Kemudian Sofyan berjumpa dengan perwakilan pengelola dari CV Paradep Trans yang diketahui bernama Bobbi. Sofyan dengan nada tegas kembali memperingatan agar tidak melakukan aktifitas di lokasi baik pengangkutan penumpang atau menurunkan.
“Kedatangan kami di sini dari Dishub Kota Medan, Satlantas Polresta Medan dan saya dari Sat Pol PP Kota Medan, untuk kembali memperingati agar tidak melakukan aktifitas kembali di sini sesuai Perda yang ada, baik itu melakukan penjual tiket mauapu menaik penumpang, kemudian kami meminta agar pengelola ngurus izin usahanya dan tidak mengoperasikan armadanya dengan menggunakan plat hitam,” ucap Sofyan dihadapan Bobbi.
Sofyan kecewa dengan pihak pengelola sudah beberapa kali ditegur secara lisan mauapun tulisan, namun tidak mengindahkan teguran tersebut oleh pihak pengelolaan, untuk dirinya menginstruksikan anggota langsung melakukan penyenggelan di lokasi dengan membuat berita acara penyengelahan.
“Untuk itu kami dari petugas gabungan akan menyegel pool bus ini dan tidak boleh beroperasi sebelum izinnya diurus, dan saya akan menempatkan anggota saya untuk menjaga agar tidak beroperasi kembali, “ujarnya.
Melihat itu, pihak pengelola Bobbi sempat berkata untuk tidak melakukan penyegelan.
“Jangan disegel dulu, Pak, kami minta agar tidak ditutup, “ucapnya. Namun petugas tetap melakukan penyegelan tanpa ada melakukan penyitaan.
Masih dilokasi ini, tepat dibagian belakang pool bus liar milik CV Paradep Trans ini terpapang sejumlah mobil sebagai armada operasi pardep dengan plat hitam, namun tidak dilakukan penyitaan, begitu juga terlihat sejumlah sopir asyik bermain catur di bagian belakang pool bus tanpa menghiraukan penertiban.
Setelah melakukan penyegelan di lokasi, petugas gabungan beranjak ke CV Halkit Taksi, petugas langsung menyegel pool bus liar ini. Saat armada dengan plat hitam milik CV Halkit Taksi mencoba mengeluarkan mobilnya dari lokasi tidak ada satu petugas mencoba menghentikan lajunya. Setelah melakukan penyenggelan, Sofyan memberikan kenterangan atas dilakukan penertiban ini dihadapan para awak media yang melakukan penertiban, dirinya mengungkapkan penertiban ini merupakan lanjutan dari penertiban pool bus liar dan plat hitam bergabung dengan tim penegak Perda tempat-tempat usaha.
Saat ditanya kenapa tidak dilakukan penyitaan, Sofyan mengungkapkan sesuai prosedur yang dilakukan pertama kali dilakukan penyengelan, kemudian membandel dalam artian tetap saja beroperasi akan baru bersama dengan pihak sita pengadilan Negeri (PN) melakukan penyitaan.
Angkot Harus Kaji Pelayanan
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Medan, Salman Alfarisi mengatakan, Pemko Medan harus memberikan perlindungan terhadap angkutan resmi sehingga bisa untuk mencari dan mengangkut penumpang tanpa disaingi keberadaan angkutan plat hitam.
“Pemko Medan harus bisa memberikan perlindungan, jangan lagi ada pembiaran keberadaan plat hitam yang merugikan sopir dan pengusaha angkutan umum, “ujarnya.
Menurutnya, keberadaan angkutan plat hitam tidak memberikan kontribusi PAD bagi Kota Medan dan harus ditindak tegas.
Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kota Medan, Hasyim SE mengungkapkan harusnya Pemko Medan melakukan penertiban pool bus liar dan angkutan plat hitam secara maksimal.
Sementara, katanya, angkutan umum harus meningkatkan falisitas baik itu pelayanan, keamanan dan kenyamanan sehingga masyarakat tidak lari ke angkuta plat hitam.
“Angkutan resmi seharusnya meningkatkan pelayanan, sehingga tidak ada lagi alasan masyarakat beralih ke angkutan plat hitam,” tuturnya.
Pemerhati Transportasi, Bakti Alamsyah mengaku, rencana aksi stop beroperasi angkutan resmi harus dimanfaatkan sebagai intropeksi diri baik perusaha jasa angkutan resmi, pemerintah dan masyarakat selaku penumpang.
Menurutnya, angkutan resmi hendaknya memperhatikan keberadaan dari segi pelayanan dan fasilitas sehingga masyarakat memilih angkutan resmi.
Saat ini, katanya, masyarakat memilih angkutan plat hitam karena pelayanan yang diberikan jasa pengangkutan plat hitam baik dari pelayanan, fasilitas, keamanan dan kenyaman lebih baik dibandingkan angkutan umum yang resmi.
Pemko Medan dan Pemprovsu juga harus memperhatikan nasib para sopir dan pengusaha angkutan umum agar tidak semakin memperihatinkan.
Masyarakat juga harus digugah kesadaranya untuk selalu menggunakan transportasi yang resmi, karena angkutan plat hitam tidak memiliki klaim asuransi dari Jasa Raharja ketika mengalami musibah tabrakan. (gus)
