Libur telah tiba, libur telah tiba// Hore, hore, hore
Masih teringat dengan lirik di atas ketika dinyanyikan Tasya saat masih imut? Ya, sebuah ekspresi yang jujur dari seorang anak ketika masa sekolah telah selesai. Artinya, Tasya seakan mewakili perasaan rekan seusia dalam memaknai liburan. Nah, kini Tasya telah remaja, wajah tak lagi imut menggemaskan. Dia berubah menjadi seorang gadis yang patut dipuja. Tapi, soal libur tampaknya tak berubah. Tasya juga manusia bukan? Ketika dia bisa libur dari aktivitas yang menjeratnya sebagai entertainmen dan tentunya pelajar juga, dia pasti girang bak masa kecil. Ya, persis ketika lagu ‘Libur Telah Tiba’ tadi dia dendangkan.
Soal libur memang tidak mengenal umur. Contohnya ketika libur panjang kali ini. Bayangkan saja, di ujung tahun ini ada dua agenda besar. Pertama Natal dan kedua Tahun Baru. Keduanya sama-sama jatuh pada hari Selasa. Jarak liburan dua agenda ini pun sepekan. Maka, artinya, ada dua Selasa yang libur. Bagi pegawai negeri sipil (PNS) libur hari Selasa tidak berarti Selasa saja. Pasalnya, Senin menjadi kejepit. Dan, sudah bukan rahasia lagi ketika ada hari kejepit libur, maka dia ikut-ikutan libur. Ingat, ini bukan bolos. Ini libur legal.
Dengan kepastian hari Senin libur, maka ada dua Senin juga yang tidak bekerja di akhir tahun ini bukan? Jika ditambah dengan Minggu dan Sabtu, maka libur bagi PNS bisa dikatakan cukup panjang. Bukankah itu sangat menggembirakan bak lirik dan ekspresi Tasya tadi? Libur telah tiba, libur telah tiba//Hore, hore, hore.
Tapi, bagaimana dengan pelayanan publik? Haruskah libur juga? “Masa libur Natal dan Tahun Baru cukup panjang. Kita imbau kepada warga untuk melakukan perekaman e-KTP dan pengambilan e-KTP yang sudah siap cetak karena kantor camat tetap buka,” kata Muslim Harahap, Kadisdukcapil Kota Medan, kemarin.
Imbauan itu sesuai dengan surat edaran Wali Kota Medan kepada kantor camat di Kota Medan agar tetap buka untuk pelayanan perekaman dan pengambilan e-KTP. Jadi, selama libur Natal dan Tahun Baru ada petugas stand by di kantor camat untuk melayani masyarakat untuk perekaman dan pengambilan e-KTP. Dengan kata lain, PNS yang bekerja di kecamatan tidak libur. Bah, tak jadi tamasya seperti Tasya.
Tunggu dulu, soal pelayanan publik kan bukan hanya e-KTP. Ya, masih banyak yang harus tetap dilakukan agar kehidupan bisa terus berlanjut. Baiklah, kita tak harus membicarakan tentang urusan surat tanah, penceraian, rumah sakit pemerintah, kantor polisi, dan sebagainya. Hm, saya percaya pihak pemerintah kota telah memikirkan itu. Pelayanan publik untuk urusan yang urgen pasti telah dicari solusi. Misalnya, petugas yang memperingati Natal dan Tahun Baru tidak diliburkan.
Tapi, adakah itu bisa konsisten? Maksud saya, seperti apa pemerintah mengontrol hal itu. Ayolah, ini bukan hanya soal libur telah tiba bukan? Ini soal kesempatan untuk tidak bekerja. Ayolah, adakah sanksi pada pejabat ketika anggotanya tidak bisa berdiskusi dengannya terkait pelayanan publik yang urgen karena dia sedang liburan? (*)
