DHAKA – Tragedi kembali menimpa dunia garmen di Bangladesh. Api menghanguskan sebuah pabrik pembuat pakaian di ibu kota Dhaka dan menewaskan sedikitnya delapan orang. Insiden terbaru itu semakin membuktikan buruknya sistem keamanan di pabrik-pabrik garmen di negara Asia Timur tersebut.
Otoritas setempat menyatakan, kebakaran terjadi pada Rabu malam (7/5) waktu setempat di distrik industri Mirpur. Peristiwa itu terjadi saat pencarian korban ambruknya pusat bisnis Rana Plaza masih berlangsung.
Sejumlah media melaporkan, seorang polisi dan pemilik pabrik yang terbakar tersebut berada di antara korban tewas. Mereka diyakini sedang mengadakan rapat di bangunan 11 lantai milik eksporter garmen Tung Hai Group saat si jago merah sedang mengamuk.
’’Apinya sangat besar. Tapi, kami berhasil mengisolasinya hanya di lantai satu,’’ terang Direktur Operasi Departemen Pemadam Kebakaran Bangladesh Mahburur Rahman kepada AFP. Tim pemadam memerlukan waktu dua jam untuk menjinakkan api.
Para korban tewas karena menghirup asap beracun dari bahan kain akrilik yang terbakar. Jumlah korban relatif kecil. Sebab, ketika kebakaran terjadi, para buruh sudah pulang.
’’Belum jelas bagaimana kebakaran tersebut terjadi. Namun, kami terus berupaya mencari penyebabnya,’’ jelas Mohammad Atiqul Islam, presiden Asosiasi Eksporter dan Manufaktur Garmen Bangladesh.
Kepala polisi setempat, Khalilur Rahman, kepada AFP menyatakan, delapan orang, termasuk pemilik pabrik, empat staf, seorang perwira polisi, seorang polisi lain berpangkat rendah, serta korban ke delapan, belum teridentifikasi. Tidak ada buruh yang menjadi korban dalam insiden tersebut.
’’Hanya ada pemilik, staf, dan teman-temannya yang berada di lantai atas,’’ tambahnya. Saat itu, api mulai membesar sekitar pukul 23.30 waktu setempat.
Tung Hai, dalam profil Facebook mereka, tertulis sebagai salah satu afiliasi usaha produsen pakaian Primark di Inggris dan Inditex di Spanyol yang dikenal dengan merek Zara.
Rabu (8/5) pemerintah Bangladesh mengumumkan penutupan 18 pabrik garmen yang dianggap tidak memenuhi standar keamanan. Keputusan tersebut diambil selang beberapa hari setelah pembicaraan dengan Organisasi Buruh Internasional (ILO). (dos/jpnn)
