MEDAN – Upaya kesehatan di Kota Medan seyogianya belum terselenggara secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Penyelenggaraan upaya kesehatan yang bersifat peningkatan (promotif) dan pencegahan (preventif) masih dirasakan kurang oleh segenap lapisan masyarakat.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Kebijakan (ELSAKA), Bekmi Darsuman dalam acara training public service monitoring for Medaia Mainstream Journalist, di Hotel Grand Antares Medan, Senin (27/5). “Layanan kesehatan terkesan setengah hati,” katanya.
Lanjutnya, ia menilai Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Medan Sehat (JPKMS) atau Medan Sehat saat ini dapat menjadi solusi bagi kesehatan di Medan. Tetapi realitas penyelenggaraan JPKMS belum maksimal dan dikeluhkan masyarkat.
“Banyak pemegang kartu Medan Sehat ini tidak mendapatkan pelayanan prima dari rumah sakit, karena pihak rumah sakit sering mengabaikan masyarakat yang sakit dengan menggunakan kartu tersebut,”ujarnya.
Realitas penyelenggaraan Medan Sehat, lanjutnya, belum maksimal dan banyak dikeluhkan oleh masyarakat. “Sekalipun program yang digulirkan Pemko ini sudah berjalan memasuki tahun kelima, namun baru satu kali dilakukan evaluasi oleh para penerima manfaat program, yaitu melalui pendekatan Audit Sosial yang difasilitasi oleh ELSAKA,” katanya.
Tambah Bekmi, didapati masih ada masyarakat yang tidak mendapatkan informasi terkait JPKMS. “Banyak juga yang belum mengetahui tentang JPKMS, kalau saya rasa informasi dari pemerintah daerah sudah tersalur, namun kita mencurigai ada oknum seperti lurah atau kepling yang tidak meneruskan informasi ini,” katanya.
Tambahnya, hal inilah yang menjadi polemik karena masyarakat tidak tahu ada program JPKMS dan tidak tahu cara menggunakannya.
Survei yang dilakukan dengan 1.500 warga sebagai responden audit sosial JPKMS, sebanyak 44 persen mengatakan tidak mengetahui apa saja jenis layanan publik yang ada di Kota Medan dan 52 persen mengakui mengetahui pelayanan publik tapi tidak bisa menyebutkan apa jenisnya. Dan sebanyak 4 persen tidak menjawab.
Dia juga mengatakan ada terdapat penyimpangan dalam peluncuran medan sehat ini. “Kita lihat masih ada rumah sakit yang meminta biaya dengan alasan membeli obat seharusnya ini kan menjadi tanggungan kartu Medan Sehat,”terangnya.
Melihat fakta-fakta seperti itu, lanjut Bekmi pihaknya mendorong pemerintah untuk melakukan pelayanan yang menyeluruh.
“Mungkin kita melihat Ide dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) yang rencananya Januari 14 bahwa tidak ada lagi perbedaan semuanya ditanggung oleh pemerintah untuk melayani masyarakat,” jelasnya. (mag-13)
