PT Pos Indonesia (Persero) kembali dipercaya pemerintah untuk menyalurkan BLSM ke masyarakat. Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) I Ketut Mardjana menyatakan siap mendistribusikan hak masyarakat penerima BLSM sebanyak 15.530.897 rumah tangga sasaran (RTS) di seluruh Indonesia.
Saat ini, Pos Indonesia sudah mendapatkan data RTS kartu perlindungan sosial (KPS) dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Kementerian Sosial Republik Indonesia.
“Data itu, sudah divalidasi oleh kedua instansi tersebut,” ujar Mardjana.
Pos Indonesia mulai melakukan pembayaran BLSM 2013 sebesar Rp150 ribu perbulan pada masa bayar pertama di 14 Kota, diantaranya, Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, Denpasar, Ujung Pandung, untuk Solo, Ambon, dan Jayapura.
“Dibayarkan pada 22 dan 24 Juni 2013. Masa bayar II akan dilakukan di 33 provinsi dan masa bayar III akan dilakukan di 410 Pemkab dan 98 Pemkot di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Untuk mendistribusikan pada golongan yang dianggap berhak, pihaknya akan menjamin proses pemberian kompensasi berjalan cepat.
“Pos Indonesia sudah berpengalaman menyalurkan BLT, jaringan pun memungkinkan, jadi penyalurannya nggak akan lama,” tuturnya.
Penyaluran BLSM itu nantinya akan dilakukan di seluruh kantor cabang Pos Indonesia dengan sarana dan prasarana infrastruktur yang dimiliki. Meski pihaknya sudah berpengalaman dalam menyalurkan bantuan, Mardjana menegaskan bahwa seluruh karyawan Pos Indonesia dengan serius bekerjasama untuk turut mensukseskan program pemerintah ini.
KPK Pelototi Pelaksanaan BLSM
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipastikan tidak akan tinggal diam soal, akan menyoroti operasional pembagian program BLSM di seluruh Indonesia. Pengawasan itu dilakukan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan menjamin pelaksanaannya tepat sasaran.
“Semua lembaga negara, termasuk KPK, seyogyanya memberikan perhatian agar program BLSM tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan,” kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto.
Dana BLSM mulai dikucurkan hari ini sehubungan dengan kebijakan pemerintah yang menaikan harga Bahan Bakar Minyak jenis premium menjadi Rp6.500 per liter dan solar Rp5.500 per liter. Pemerintah mengalokasikan dana kompensasi Rp12,009 triliun berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera Perubahan 2013.
Program BLSM menggunakan anggaran lima bulan, yang terdiri dari bantuan tunai Rp11,64 triliun untuk 15.530.897 orang, safeguarding sebesar Rp361 miliar, untuk kebutuhan imbal jasa PT Pos dua tahap sebesar Rp279,55 miliar, percetakan dan pengiriman lembar sosialisasi program oleh PT Pos sebesar Rp70,46 miliar, dan untuk Operasional koordinasi sebesar Rp10,98 miliar.
“BLSM adalah salah satu program strategis pemerintah yang menyangkut langsung ke rakyat dan menggunakan jumlah uang yang cukup besar,” ungkapnya menambahkan alasan KPK ikut mengawasi. (jpnn)
