30 C
Medan
Saturday, September 28, 2024

“Mengapa Kami Tak Dapat BLSM”

TEBINGTINGGI- Pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk penerimaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) pascakenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia tidak merata. Buktinya, warga miskin di Tebingtinggi, Rosliana (66) Warga Jalan Karya Lingkungan IV Kelurahan Karyajaya Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi. Warga yang sudah 45 tahun menetap di kampungnya tidak terdaftar sebagai penerima BLSM.

MISKIN: Kondisi rumah milik Rosliana  Sukardi  Jalan Karyajaya Kelurahan Karyajaya Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi, Jumat (28/6).//SOPIAN/SUMUT POS
MISKIN: Kondisi rumah milik Rosliana dan Sukardi di Jalan Karyajaya Kelurahan Karyajaya Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi, Jumat (28/6).//SOPIAN/SUMUT POS

“Entah mengapa kami tidak dapat pak, sementara kondisi kami seperti ini, rumah terbuat dari tepas itupun sudah bolong, padahal bantuan beras raskin setiap bulannya masih diterimah,” tutur Rosliana wanita renta didampingi suaminya, Sukardi (67) kepada Sumut Pos, Jumat (28/6).

Rosliana mengaku sehari-harinya bekerja mencari barang bekas bersama suaminya. Hasilnya mereka juga untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Rosliana juga mengaku bahwa dia sempat didata sebelum kenaikan BBM, nyatanya BLSM tidak juga diterimanya.

“Sedih pak, penghasilan kami dalam satu harinya hanya mencukupi membeli beras, anak-anak sudah kawin semua dan jauh dari kami. Coba banyangkan saja pak, padahal Kantor Kelurahan Karyajaya hanya berjarak 50 meter dari rumah saya,” kesal Rosliana.

Rosliana berharap kepada pemerintah setempat untuk mengusulkan agar bisa mendapat bantuan BLSM, walaupun program tersebut bukan di daerah, tetapi upaya untuk membantu warganya kemungkinan bisa dilakukan.

“Pak, lihatlah kondisi kami dari dekat, pemerintah harus teliti mendata warga miskin, parahnya yang sudah tidak layak menerima BLSM ternyata di lapangan masih mendapat kartu perlindungan sosial untuk mencairkan dana BLSM di Kantor Pos,” harap Rosliana.

Hal yang sama juga dialami oleh Suliyem (80) warga Jalan Karya Jaya Lingkungan IV Kelurahan Karyajaya Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi. Wanita tua yang hidup sebatang kara ini juga mengaku tidak mendapat bantuan dari imbas kenaikan harga BBM bersubsidi dari pemerintah. “Saya juga tidak dapat BL SM,” aku Iyem.

Iyem berharap kepada pemerintah untuk bisa melakukan pendataan kembali agar warga miskin yang tidak terdata bisa mendapat bantuan. Iyem mengaku mendapatkan makan sehari-hari atas pemberian para tetangga. Terkadang untuk makan sehari-hari harus menahan lapar dengan berpuasa.

“Kalau ada warga yang memberi baru saya makan, kalau tidak ya, puasa. Saya tidak punya keluarga lagi disini,” keluhnya.
Menyikapi hal tersebut, Lurah Karyajaya, Aisah mengaku tidak mengetahui warga tidak menerima BLSM. Sementara data yang tercatat sesuai dengan penerima bantuan beras miskin dikelurahannya sebanyak 750 kepala keluarga.

“Memang ini program Pemerintah Pusat. Program BLSM ini sudah terdata langsung, kepada warga yang tidak menerima agar bersabar, karena pemerintah setempat akan melakukan pendataan kembali,”jelas Aisah. (ian)

TEBINGTINGGI- Pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk penerimaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) pascakenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia tidak merata. Buktinya, warga miskin di Tebingtinggi, Rosliana (66) Warga Jalan Karya Lingkungan IV Kelurahan Karyajaya Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi. Warga yang sudah 45 tahun menetap di kampungnya tidak terdaftar sebagai penerima BLSM.

MISKIN: Kondisi rumah milik Rosliana  Sukardi  Jalan Karyajaya Kelurahan Karyajaya Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi, Jumat (28/6).//SOPIAN/SUMUT POS
MISKIN: Kondisi rumah milik Rosliana dan Sukardi di Jalan Karyajaya Kelurahan Karyajaya Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi, Jumat (28/6).//SOPIAN/SUMUT POS

“Entah mengapa kami tidak dapat pak, sementara kondisi kami seperti ini, rumah terbuat dari tepas itupun sudah bolong, padahal bantuan beras raskin setiap bulannya masih diterimah,” tutur Rosliana wanita renta didampingi suaminya, Sukardi (67) kepada Sumut Pos, Jumat (28/6).

Rosliana mengaku sehari-harinya bekerja mencari barang bekas bersama suaminya. Hasilnya mereka juga untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Rosliana juga mengaku bahwa dia sempat didata sebelum kenaikan BBM, nyatanya BLSM tidak juga diterimanya.

“Sedih pak, penghasilan kami dalam satu harinya hanya mencukupi membeli beras, anak-anak sudah kawin semua dan jauh dari kami. Coba banyangkan saja pak, padahal Kantor Kelurahan Karyajaya hanya berjarak 50 meter dari rumah saya,” kesal Rosliana.

Rosliana berharap kepada pemerintah setempat untuk mengusulkan agar bisa mendapat bantuan BLSM, walaupun program tersebut bukan di daerah, tetapi upaya untuk membantu warganya kemungkinan bisa dilakukan.

“Pak, lihatlah kondisi kami dari dekat, pemerintah harus teliti mendata warga miskin, parahnya yang sudah tidak layak menerima BLSM ternyata di lapangan masih mendapat kartu perlindungan sosial untuk mencairkan dana BLSM di Kantor Pos,” harap Rosliana.

Hal yang sama juga dialami oleh Suliyem (80) warga Jalan Karya Jaya Lingkungan IV Kelurahan Karyajaya Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi. Wanita tua yang hidup sebatang kara ini juga mengaku tidak mendapat bantuan dari imbas kenaikan harga BBM bersubsidi dari pemerintah. “Saya juga tidak dapat BL SM,” aku Iyem.

Iyem berharap kepada pemerintah untuk bisa melakukan pendataan kembali agar warga miskin yang tidak terdata bisa mendapat bantuan. Iyem mengaku mendapatkan makan sehari-hari atas pemberian para tetangga. Terkadang untuk makan sehari-hari harus menahan lapar dengan berpuasa.

“Kalau ada warga yang memberi baru saya makan, kalau tidak ya, puasa. Saya tidak punya keluarga lagi disini,” keluhnya.
Menyikapi hal tersebut, Lurah Karyajaya, Aisah mengaku tidak mengetahui warga tidak menerima BLSM. Sementara data yang tercatat sesuai dengan penerima bantuan beras miskin dikelurahannya sebanyak 750 kepala keluarga.

“Memang ini program Pemerintah Pusat. Program BLSM ini sudah terdata langsung, kepada warga yang tidak menerima agar bersabar, karena pemerintah setempat akan melakukan pendataan kembali,”jelas Aisah. (ian)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/