MEDAN – Sebagai salah satu bentuk keseriusan terhadap penanganan keamanan di kabupaten/kota se-Indonesia, Kementerian Politik, Hukum dan HAM mengelar rapat Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Penanggulangan Gangguan keamanan Dalam Negeri 2013 Tingkat Provinsi Periode B06, Kamis (29/8) di Hotel Aryaduta Medan.
Deputi Menko Polhukam Bidang Koordinasi Keamanan Nasional, Irjen Pol Drs Bambang Suparno SH MHum saat membuka rapat evaluasi mengatakan bahwa kementerian berkominten memperkecil potensi konflik yang ada di Seluruh Indonesia.
“Dari data yang kita terima ada 1804 potensi konflik di Indonesia dan kalau kita serius tak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, ” ujarnya saat membuka rapat.
Menurutnya, tujuan kegiatan ini adalah Ingin menyamakan visi dan pandangan serta komitmen bersama untuk mencari solusi agar gangguan keamanan dalam negeri terlebih masalah konflik bisa diselesaikan dengan baik dari awal hingga tuntas.
“Kita terus berusahan menghentikan konflik. Sejak tahun 2012 cukup banyak dan kita berusaha terus menghentikannya dan sekarang turun dratis sejak terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 tahun 2013 tentang penanganan konflik dan keamanan,” katanya.
Dia juga menyampaikan pihak kementerian konsen dan tidak pernah meluputkan Inpes itu. “Terus bekerja dari awal pencegahannya dan menghentikannya dan paska penghentiannya. Begitu juga tim terpadu yang telah terbentuk terus mengikuti dan bekerja untuk menghentikan konflik yang ada,” katanya.
Maka, lanjutnya, dengan rapat evaluasi yang dihadiri 10 wilayah se pulau Sumatera ini, yang dievaluasi jangan berkecil hati dan yang sudah baik untuk terus dipertahankan dan yang belum baik terus di pacu untuk diperbaiki.
“Bapak-bapak tidak bekerja sendiri kita siap membantu 24 jam supaya jadi baik,” tekannya.
Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugrogo ST MSi yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sumut menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Kementerian Politik, Hukum dan HAM kepada Pemerintah Provinsi Sumut sebagai tuan rumah kegiatan rapat Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Penanggulangan Gangguan keamanan Dalam Negeri 2013 Tingkat Provinsi Periode B06 ini.
“Sumut dengan populasi lebih 15 juta jiwa penduduk bukan sekadar provinsi yang kaya SDM, sumut merupakan potret kecil miniatur masyarakat Indonesia yang multikultural hampir semua suku, agama, ras dan adat budaya dapat ditemukan di sumut dan uniknya keragaman dalam Lanskap multikultural ini dapat hidup berdampingan secara damai,” katanya.
Jika ditelisik mendalam, lanjut sekdaprov, Sumut bukan hanya tanpa masalah berbagai potensi konflik merupakan bahaya laten yang setiap saat bisa mengancam stabilitas wilayah kewaspadaan dan kearifan dalam mengelola dan mengantisipasi potensi konflik secara dini tetap sangat dibutuhkan semangat persatuan dan kebersamaan dalam keragaman harus terus dipupuk.
Dengan kehadiran Inpres yang ditindalanjuti lahirnya tim terpadu di tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten/ kota diharapkan penanganan konflik dapat dilakukan dengan pencegahan dini.
“Rapat evaluasi se-sumatera ini diharapkan menjadi pembekalan bagi daerah untuk pemantapan tim terpadu di daerah masing-masing sejalan dengan hadirnya tim terpadu nasional,” harapnya.
Sekdaprov juga berharap dalam rapat tingkat provinsi ini selain mengevaluasi rencana aksi periode B06 juga dapat memberikan pencerahan dan masukan yang bersifat nasional maupun lokal.
“Seperti penanganan peristiwa kerusuhan lapas kelas 1 Tajung Gusta Medan dan Lapas Labuhan Ruku Batubara yang paling penting dapat memantapkan konsolidasi dan koordinasi dalam pelaksanaan pengamanan gangguan keamanan dalam negeri,” tutupnya.(kl)
