SUMUTPOS.CO-Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal megatakan, mogok nasional (Monas) 31 Oktober dan 1 November akan melumpuhkan 40 lebih kawasan industri.
Titik aksi tersebar di Jakarta, Bekasi, Tanggerang Serang, Subang, Bandung, Cimahi, Medan, Deli Serdang, Batam, Bintan, Karimun, Makasar, Bitung, Gorontalo, Samarinda, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Mojokerto, Purbolinggo, Pekalongan, Cilacap, Demak, Semarang, Yogyakarta, dan kota-kota Industri lainnya.
“Eskalasi mogok nasional tahun ini lebih besar dari mogok nasional tahun lalu baik dari sebaran jumlah kabupaten kota maupun peserta aksi yang terlibat. Tersebar di 20 provinsi dan 150 kabupaten kota di Indonesia dengan total keseluruhan massa demo berkisar 2 juta buruh. Karena itu buruh minta pemerintah dan pengusaha memperhatikan secara sungguh-sungguh tuntutan perjuangan buruh,” kata Said Iqbal, dalam rilisnya, Kamis (31/10).
Karena itu, Presiden KSPI juga minta pihak kepolisian mengamankan mogok nasional sesuai dengan tugas dan fungsi polisi. Menurut UU no 21 tahun 2000 tentang SP/SB, serikat buruh berhak mengorganisir pemogokan dan sesuai UU no 9 tahun 1998 untuk menyampaikan pendapat di muka umum (aksi unjuk rasa secara nasional). Serikat pekerja cukup memberitahu pihak kepolisian dan syarat itu sudah dipenuhi.
“Saya tegaskan, mogok nasional adalah damai, tertib dan tidak anarkis. Dikuawatirkan ada sekelompok orang bayaran dan preman yang akan melakukan kekersan terhadap buruh dalam mogok nasional ini,” kata Iqbal.
Menyikapi kenaikan upah minimum yang akan diputus oleh Gubernur DKI Jakarta, Iqbal menyatakan, agar Jokowi dan Ahok tidak terburu-buru dan tersesat dalam memutuskan kenaikan upah minimum. “Sebab, kebutuhan hidup layak (KHL) yang telah diputuskan sepihak oleh unsur pemerintah dan pengusaha sebesar Rp2.299.860 adalah cacat hukum karena tidak dihadiri unsur buruh dan unsur akademisi,” tegasnya.
Menurut dia, KHL itu sepihak. Diputuskan dengan perhitungan “rata-rata” yang tidak ada metodologinya. Sementara yang diminta buruh adalah menggunakan ilmu statistik regresi sampai Desember 2014 yaitu KHL sebesar Rp2.767.320.
“Kenaikan upah minimum belum bisa diputuskan, bila KHL belum disetujui seluruh anggota Dewan Pengupahan. Jadi kalau upah minimum DKI akan diputuskan maka perhitungannya harus mengunakan KHL 2.767.260+inflasi+pertumbuhan ekonomi+produktivitas,” ungkap Iqbal.
Terakhir dikatakannya, aksi mogok nasional ini, berpotensi kemacetan arus lalu-lintas. “Untuk itu buruh meminta maaf dan berharap masyarakat menghindari jalur aksi massa buruh,” imbuhnya. (fas/jpnn)
