SUMUTPOS.CO – Sebanyak 10,4 juta daftar pemilih tetap (DPT) dinilai bermasalah dan memicu pro kontra di antara partai politik. Adapun salah satu alasan penyebab DPT bermasalah itu adalah karena Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari Kemendagri tidak seratus persen valid.
Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB Abdul Malik Haramain berpendapat, jumlah DPT yang ditetapkan KPU masih dinamis. Menurut dia, ada kemungkinan DPT tersebut bisa berubah sesuai dengan catatan ada rekomendasi Bawaslu.
“Yang kedua, DPT juga dinamis jika dari jumlah 10,4 juta itu ternyata ada data fiktif atau tidak ada orangnya. KPU yakin bahwa 10,4 juta itu ada orangnya, hanya data elemennya, salah satu NIK-nya belum ada,” ujar Malik saat dihubungi wartawan, Jakarta, Kamis (7/11).
Politikus PKB itu mengakui jika awal DPT bermasalah di KPU berasal dari data yang disetorkan Kemendagri. “Kemendagri menyerahkan data potential pemilih/DP 4 yang 190-an juta. Belum tentu data 190 juta itu juga 100 valid. Menurut saya yang paling valid DPSHP yang merupakan hasil pemutakhiran DP 4,” jelas Malik.
Menindaklanjuti DPT bermasalah sebanyak 10,4 juta itu, lanjut Malik, PKB tentunya tidak tinggal diam. “PKB minta dan mendorong Bawaslu agar benar-benar mengawasi proses penentuan DPT, termasuk data 10,4 juta itu. KPU harus memproses jika Bawaslu mengeluarkan koreksi atas 10,4 jt itu,” katanya.
Dua hari lalu, setelah sempat tertunda KPU akhirnya menetapkan DPT pada Pemilu 2014 sebanyak 186.612.255 pemilih. DPT sebanyak itu terdiri dari 93.439.610 pemilih laki-laki dan 93.172.645 pemilih perempuan. Sementara DPT yang bermasalah itu akan diselesaikan sebelum Pemilu 2014.
[has]
SUMUTPOS.CO – Sebanyak 10,4 juta daftar pemilih tetap (DPT) dinilai bermasalah dan memicu pro kontra di antara partai politik. Adapun salah satu alasan penyebab DPT bermasalah itu adalah karena Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari Kemendagri tidak seratus persen valid.
Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB Abdul Malik Haramain berpendapat, jumlah DPT yang ditetapkan KPU masih dinamis. Menurut dia, ada kemungkinan DPT tersebut bisa berubah sesuai dengan catatan ada rekomendasi Bawaslu.
“Yang kedua, DPT juga dinamis jika dari jumlah 10,4 juta itu ternyata ada data fiktif atau tidak ada orangnya. KPU yakin bahwa 10,4 juta itu ada orangnya, hanya data elemennya, salah satu NIK-nya belum ada,” ujar Malik saat dihubungi wartawan, Jakarta, Kamis (7/11).
Politikus PKB itu mengakui jika awal DPT bermasalah di KPU berasal dari data yang disetorkan Kemendagri. “Kemendagri menyerahkan data potential pemilih/DP 4 yang 190-an juta. Belum tentu data 190 juta itu juga 100 valid. Menurut saya yang paling valid DPSHP yang merupakan hasil pemutakhiran DP 4,” jelas Malik.
Menindaklanjuti DPT bermasalah sebanyak 10,4 juta itu, lanjut Malik, PKB tentunya tidak tinggal diam. “PKB minta dan mendorong Bawaslu agar benar-benar mengawasi proses penentuan DPT, termasuk data 10,4 juta itu. KPU harus memproses jika Bawaslu mengeluarkan koreksi atas 10,4 jt itu,” katanya.
Dua hari lalu, setelah sempat tertunda KPU akhirnya menetapkan DPT pada Pemilu 2014 sebanyak 186.612.255 pemilih. DPT sebanyak itu terdiri dari 93.439.610 pemilih laki-laki dan 93.172.645 pemilih perempuan. Sementara DPT yang bermasalah itu akan diselesaikan sebelum Pemilu 2014.
[has]
