Swasta Mulai Malas Rebut Inalum

SUMUTPOS.CO – Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) semula berminat bermitra dengan konsorsium BUMD bentukan Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota untuk bisa mendapatkan 58,88 persen saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang sebelumnya dikuasai Nippon Asahan Alumunium (NAA).

Skema kerja sama yang ditawarkan, Apemindo ingin mendapatkan 25 persen dari angka 58,88 persen. Namun, setelah keluar rekomendasi Komisi VI DPR bahwa jatah maksimal pemda hanya 30 persen, niat Apemindo untuk bermitra dengan pemda mulai kendor.

“Konsep kami menjadi buyar karena hanya 30 persen. Itu terlalu kecil, kami tak bisa mengendalikan kalau hanya maksimal 30 persen yang menjadi porsi pemda,” ujar Direktur Eksekutif Apemindo, Ladjiman Damanik, kepada koran ini di Jakarta, kemarin (12/11).

Terang-terangan Ladjiman Damanik menyatakan, kecilnya porsi saham itu lantaran pemda tidak ngotot dalam melakukan negosiasi dengan pemerintah pusat. Karenanya, saat ini pihaknya juga sudah tidak ngotot lagi untuk bisa ikut bermitra dengan pemda.

Dia berharap, masih ada peluang bagi pemda untuk bisa menego ulang agar jatah saham tidak hanya 30 persen saja. Ladjiman menyarankan, pemda harus total dan ngotot dalam melakukan nego dengan pusat.

“Kalau pemdanya ‘gak ngotot, ya kami biasa-biasa saja. Karena ‘gak mungkin kami sebagai pengusaha ngotot. Pemda yang harus di depan (melakukan lobi dengan pusat, red),” ujar Ladjiman.

Dijelaskan, Apemindo pada awalnya menginginkan bisa menjadi mitra pemda untuk mengembangkan Inalum dan kawasan industri Kualatanjung. “Karena kami punya pakar-pakarnya, punya ahli-ahli di bidang bauksit, nikel, timah hitam, seng, yang nantinya terpadu di Kualatanjung. Jadi kami tidak hanya berpikir mengenai Inalum,” terangnya.

Dikatakan pula, Apemindo juga berhasrat mengelola tiga pembangkit yang dimiliki Inalum, yang akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan listrik Sumut. “Karena dari enam pembangkit yang ada di Inalum, baru tiga yang dipakai. Yang tiga bisa kita ambil untuk listrik Sumut,” ujar Ladjiman.

Ini penting, lanjutnya, karena data akhir menunjukkan sekitar 15 persen atau 862 dari total 5.744 desa di wilayah Sumut belum teraliri listrik. Dikatakan, jika hanya mendapat jatah 30 persen, yang nantinya angka itu masih dibagi lagi antara pemda dengan swasta sebagai mitranya, maka keuntungan yang didapat pemda tidak lah seberapa.

“Tapi kalau mendapat saham yang lebih besar lagi, maka keuntungan yang didapat akan lebih besar. Ini sebagian bisa untuk mengembangkan kawasan Danau Toba sebagai kawasan wisata yang mumpuni,” bebernya.

Sebelumnya, Bupati Samosir Mangindar Simbolon selaku jubir 10 bupati/walikota, mengakui, selain PT Toba Sejahtera milik Jenderal TNI (Purn) Luhut Panjaitan, pihaknya juga sudah melakukan pembicaraan dengan Apemindo. Diakui pula, pembicaraan dengan dua swasta itu masih dengan asumsi pemda mendapat jatah di angka 58,88 persen, bukan maksimal 30 persen.

“Karena konsep awal kita saat bicara dengan dua pihak swasta itu 58,87 persen, bukan 30 persen. Jadi masih perlu dibicarakan lagi,” ujar Mangindar. (sam)

SUMUTPOS.CO – Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) semula berminat bermitra dengan konsorsium BUMD bentukan Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota untuk bisa mendapatkan 58,88 persen saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang sebelumnya dikuasai Nippon Asahan Alumunium (NAA).

Skema kerja sama yang ditawarkan, Apemindo ingin mendapatkan 25 persen dari angka 58,88 persen. Namun, setelah keluar rekomendasi Komisi VI DPR bahwa jatah maksimal pemda hanya 30 persen, niat Apemindo untuk bermitra dengan pemda mulai kendor.

“Konsep kami menjadi buyar karena hanya 30 persen. Itu terlalu kecil, kami tak bisa mengendalikan kalau hanya maksimal 30 persen yang menjadi porsi pemda,” ujar Direktur Eksekutif Apemindo, Ladjiman Damanik, kepada koran ini di Jakarta, kemarin (12/11).

Terang-terangan Ladjiman Damanik menyatakan, kecilnya porsi saham itu lantaran pemda tidak ngotot dalam melakukan negosiasi dengan pemerintah pusat. Karenanya, saat ini pihaknya juga sudah tidak ngotot lagi untuk bisa ikut bermitra dengan pemda.

Dia berharap, masih ada peluang bagi pemda untuk bisa menego ulang agar jatah saham tidak hanya 30 persen saja. Ladjiman menyarankan, pemda harus total dan ngotot dalam melakukan nego dengan pusat.

“Kalau pemdanya ‘gak ngotot, ya kami biasa-biasa saja. Karena ‘gak mungkin kami sebagai pengusaha ngotot. Pemda yang harus di depan (melakukan lobi dengan pusat, red),” ujar Ladjiman.

Dijelaskan, Apemindo pada awalnya menginginkan bisa menjadi mitra pemda untuk mengembangkan Inalum dan kawasan industri Kualatanjung. “Karena kami punya pakar-pakarnya, punya ahli-ahli di bidang bauksit, nikel, timah hitam, seng, yang nantinya terpadu di Kualatanjung. Jadi kami tidak hanya berpikir mengenai Inalum,” terangnya.

Dikatakan pula, Apemindo juga berhasrat mengelola tiga pembangkit yang dimiliki Inalum, yang akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan listrik Sumut. “Karena dari enam pembangkit yang ada di Inalum, baru tiga yang dipakai. Yang tiga bisa kita ambil untuk listrik Sumut,” ujar Ladjiman.

Ini penting, lanjutnya, karena data akhir menunjukkan sekitar 15 persen atau 862 dari total 5.744 desa di wilayah Sumut belum teraliri listrik. Dikatakan, jika hanya mendapat jatah 30 persen, yang nantinya angka itu masih dibagi lagi antara pemda dengan swasta sebagai mitranya, maka keuntungan yang didapat pemda tidak lah seberapa.

“Tapi kalau mendapat saham yang lebih besar lagi, maka keuntungan yang didapat akan lebih besar. Ini sebagian bisa untuk mengembangkan kawasan Danau Toba sebagai kawasan wisata yang mumpuni,” bebernya.

Sebelumnya, Bupati Samosir Mangindar Simbolon selaku jubir 10 bupati/walikota, mengakui, selain PT Toba Sejahtera milik Jenderal TNI (Purn) Luhut Panjaitan, pihaknya juga sudah melakukan pembicaraan dengan Apemindo. Diakui pula, pembicaraan dengan dua swasta itu masih dengan asumsi pemda mendapat jatah di angka 58,88 persen, bukan maksimal 30 persen.

“Karena konsep awal kita saat bicara dengan dua pihak swasta itu 58,87 persen, bukan 30 persen. Jadi masih perlu dibicarakan lagi,” ujar Mangindar. (sam)