JAKARTA – Politisi Partai Golkar, Yorrys Raweyai, mengatakan partainya harus segera mengevaluasi kinerja kepemimpinan Aburizal Bakrie (Ical) selaku Ketua Umum Golkar.
Ini menyusul dipanggilnya Sekjen PG Idrus Marham dan Bendahara Umum PG Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus suap terhadap Akil Mochtar saat jadi ketua Mahkamah Konstitusi (MK).
Selain itu, menurut Yorrys, ditahannya Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah oleh KPK sebagai tersangka korupsi pengadaan alat kesehatan dan kasus suap Akil Mochtar, menambah daftar negatif Golkar menjelang 2014.
“Pemilu sudah dalam hitungan hari. Sekjen dan bendahara umum dipanggil KPK serta tokoh Golkar Provinsi Banten Ratu Atut Chosiyah jadi tahanan KPK. Menurut saya, ini kondisi yang mencemaskan dan perlu dilakukan evaluasi atas kinerja kepemimpinan ketua umum,” kata Yorrys Raweyai, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (2/1).
Dijelaskan Yorrys, kondisi Golkar saat ini berbeda dengan era kepemimpinan Ketua Umum yaitu Jusuf Kalla (JK). Saat itu JK melarang partainya dijadikan tempat berlindung koruptor.”Pak JK waktu itu sebagai ketua umum meningingatkan Partai Golkar jangan jadi tempat berlindung koruptor. Karena itu, selama JK memimpin, tidak ada kader yang tersangkut korupsi,” ungkap Yorrys.
Indrus dan Setya Novanto, lanjutnya, memang hanya sebagai saksi di KPK. Tapi, menurutnya, bila sudah diperiksa KPK berjam-jam sudah jelas akan mempengaruhi citra partai.”Memang masih sebagai saksi, tapi minimal dengan keberadaan sebagai apa pun, apakah sebagai saksi atau tersangka, itu akan mempengaruhi citra Golkar. Apalagi di tahun politik ini. Sehingga perlu ada evaluasi kepemimpinan Golkar,” ujar anggota Komisi I DPR itu.
Ketua DPP Partai Golkar, Hajriyanto Y Thohari mengatakan, pemanggilan Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Bendahara Umum (Bendum) Golkar masing-masing Idrus Marham dan Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus suap Akil Mochtar merupakan resiko politik menjelang Pemilu 2014.
“Pemanggilan Idrus dan Setya Novanto selaku pengurus Golkar oleh KPK itu resiko politik menjelang Pemilu 2014,” kata Hajriyanto Y Thohari, menjawab pertanyaan wartawan, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (2/1).
Dari sisi internal partai kata Hajriyanto tidak ada masalah kadernya dipanggil KPK karena Golkar antikorupsi. Efek yang sangat dirasakan adalah sisi psikologi politik karena orang dipanggil KPK dipersepsi publik terlibat korupsi.”Padahal dipanggil KPK belum tentu terlibat atau telah melakukan tindakan korupsi,” ujar Wakil Ketua MPR itu. (fas/jpnn/ila)
