JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Polemik status pegawai alih daya (outsourcing) di sejumlah BUMN kembali mendapat sorotan. Dalam rapat bersama Komisi IX DPR kemarin (4/3), pemerintah menyepakati penyelesaian seputar outsourcing tersebut hingga Mei 2014.
“Prinsipnya, asal tidak menabrak aturan, siap,” kata Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam acara rapat kerja (raker) bersama Komisi IX di komplek parlemen Jakarta kemarin (4/3).
Menurut dia, kementerian yang dipimpinnya siap menghapus outsourcing di kelompok usaha yang menurut UU Nomor 13/2013 tentang Ketenagakerjaan tidak diperbolehkan. BUMN nantinya akan membuat kerangka waktu penyelesaian dengan membedakan antara BUMN publik dan nonpublik. Termasuk, BUMN yang memiliki kemampuan keuangan dan BUMN yang dalam posisi mengalami kesulitan.
Sedangkan untuk unit usaha BUMN yang boleh menggunakan outsourcing, lanjut dia, pihaknya juga akan terus memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan. Termasuk status serta jenjang karir para karyawan alih daya yang ada.
Di awal rapat, Dahlan sempat mengungkapkan kekecewaan terhadap anggota DPR. Sebab, dia menilai permasalahan outsourcing BUMN berusaha digiring ke ranah politik.
Kekecewaan tersebut menanggapi pernyataan salah satu anggota Komisi IX DPR Indra yang tiba-tiba mempersoalkan masalah video di situs media sosial YouTube yang sudah tidak dapat diakses lagi. Video yang dimaksud berisi pernyataan Dahlan terkait komitmen akan menjalankan semua rekomendasi dari hasil Panja Outsourcing Komisi IX beberapa waktu lalu.
“Saya tidak tahu di YouTube ada omongan Pak Dahlan yang di-upload, tapi mengapa bisa hilang omongan Pak Dahlan? Saya juga tidak tahu bagaimana kemampuan hacker-nya sampai begitu hebatnya,” seloroh Indra pada kesempatan raker kemarin.
Mendengar pernyataan tersebut, Dahlan merasa kaget. Dia mempertanyakan, kenapa persoalan outsourcing hingga dibawa ke masalah YouTube. “Apakah dengan begitu saya (dapat) mengintervensi YouTube? Saya tidak mau dituduh-tuduh seperti itu. Kenapa ini dibawa ke YouTube? Saya rasa kalimat-kalimat itu kontra produktif, saya tahu politik itu bersayap, tapi saya tidak mau kalau (urusan outsourcing) ini jadi bernuansa politis,” tegas salah satu peserta konvensi capres Partai Demokrat itu.
Dalam raker tersebut, mantan dirut PLN itu juga sempat mengingatkan pada para anggota DPR bahwa permasalahan outsourcing sudah ada saat dirinya ditunjuk menjadi menteri pada 2011. Saat itu, sudah ada sekitar 200 ribu pekerja alih daya yang berada di lingkungan perusahaan BUMN. “Masalah outsourcing bukan saya yang memulai, saya ini menerima warisan (outsourcing, Red),” kata Dahlan.
Fenomena outsourcing di Indonesia mulai makin menjamur sejak terbitnya UU No.13 Tahun 2003. Di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri itu lah banyak perusahaan merasa lebih aman dan efisien meng-outsource karyawannya daripada jasa pekerja tetap. “Jadi DPR seharusnya lebih komprehensif tentang masukan masalah outsourcing, nggak mungkin hari itu juga seketika nggak ada outsourcing, nanti ada dampaknya,” ingat Dahlan. (dyn/agm)
