JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menegaskan lembaganya hanya akan menerima pendaftaran pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden dari partai politik atau gabungan partai politik yang kepengurusannya sah menurut hukum.
Karena itu jika Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak juga menyelesaikan konflik internal hingga masa pendaftaran bakal capres 18-20 Mei mendatang, maka partai berlambang Ka’bah tersebut terancam tidak dapat berkontribusi dalam pelaksanaan pilpres 9 Juli mendatang.
“Iya, pengajuan capres oleh parpol/gabungan parpol itu hanya bisa diajukan oleh kepengurusan parpol yang sudah terdata di KPU yang sah menurut hukum,” ujar Ferry di Gedung KPU, Jakarta, Senin (21/4).
Menurutnya, aturan tertera dalam Undang-Undang Pemilihan Presiden (UU Pilpres) Pasal 10 ayat (3), Pasal 13 dan Pasal 15 huruf a. Disebutkan, parpol atau gabungan parpol hanya dapat mencalonkan satu pasangan calon dan surat pencalonan wajib ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal parpol bersangkutan.
Meski begitu KPU, kata Ferry, tidak akan mencampuri urusan internal parpol peserta pemilu. Ia hanya berharap parpol dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di tanah air.
“Kalau ditanya apakah PPP mungkin atau tidak menggganti kepengurusan sebelum pilpres, itu sebaiknya ditanya langsung ke parpol. Tapi memang segala sesuatunya sangat mungkin terjadi,” katanya.
Kemarin petang, Ketua Umum Partai persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali (SDA) menyatakan tidak akan mengundang sejumlah kadernya yang telah dipecat untuk hadir dalam rapat pleno di kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Selasa (22/4). Salah satu pertimbangannya karena mereka yang telah dipecat bisa saja menggagalkan rapat pleno tersebut.
“Yang dicopot tentu tidak akan diundang,” kata SDA saat menyambangi kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Senin (21/4)
Pria yang kini menjabat Menteri Agama menegaskan yang terjadi di internal partainya bukanlah drama, tapi kekisruhan yang memalukan. Karena itu dirinya tetap akan mengupayakan adanya islah antara dirinya dengan sejumlah kader DPP PPP.
“Upaya Islah tetep dilakukan. Besok saya akan rapat pleno dengan menghadirkan KH Maimun Zubair (Ketua Majelis Syariah PPP),” jelas SDA yang datang ke kantor MUI terkait urusan kementerian yang dia pimpin.
SDA menyebut langkah Romahurmuziy menyelenggarakan musyawarah kerja nasional sebagai langkah liar.
“Rapimnas dan mukernas itu liar,” katanya. Dia menegaskan, yang berhak menyelenggarakan musyawarah kerja nasional adalah ketua umum. “Bukan oleh wakil ketua umum atau sekjen yang sudah dirotasi,” tukasnya lagi.
SDA mengatakan PPP memiliki empat wakil ketua umum dan banyak ketua. Jika semuanya menyelenggarakan rapat, kata dia, akan ada banyak rapat pimpinan nasional (rapimnas) dan musyawarah kerja nasional (mukernas). Karena itu, kata Suryadharma, kegiatan penting di partainya hanya ditandatangani oleh ketua umum.
Dia mengatakan ukuran setiap tindakan yang dia lakukan adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Meskipun kubu Romahurmuziy sepuluh kali menyelenggarakan rapimnas, hasilnya tetap tidak sah.
Dijelaskan lebih lanjut, pencopotan Suharso Monoarfa sebagai wakil ketua umum dan Romahurmuziy sebagai sekretaris jenderal sudah memenuhi aturan. Dia membantah jika rapat yang dia lakukan tak kuorum. Dia mengingatkan PPP memiliki pengurus aktif dan tidak aktif. PPP memiliki mekanisme jika rapat tak kuorum.
“Dalam aturan organisasi, jika tak kuorum, ditunggu sampai waktu tertentu. Jika tetap tak kuorum, rapat tetap dilanjutkan,” pungkasnya.
Langkah islah untuk mengakhiri konflik di tubuh PPP diperkirakan bakal gagal. Ini lantaran kubu Ketum PPP Suryadharma Ali dan kubu Sekjen PPP Romahurmuziy, masih sama-sama ngotot dan saling menyalahkan.
Pengamat yang mendalami tradisi politik warga Nahdliyin dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, Agus Riyanto, mengatakan, solusi ideal untuk mengakhiri konflik di tubuh partai berlambang Kabah ini adalah dengan win win solution.
Kubu Romi, panggilan Romahurmuziy, harus mau mengakui dan menempatkan SDA sebagi ketum sampai muktamar PPP digelar nantinya. Di sisi lain SDA juga harus mau menganulir SK pemecatan terhadap kader PPP dan mengembalikan ke posisi semula.
“Namun hal ini akan sangat sulit terwujud jika kubu Romi tetap saja bersikeras menuntut SDA menganulir keputusannya berberkoalisi dengan Gerindra mendukung Prabowo sebagai calon presiden,” ujar Agus Riyanto saat dihubungi JPNN dari Jakarta.
Menurut lulusan pascasarjana Ilmu Politik UGM itu, SDA tidak akan mau menganulir dukungannya ke Prabowo.
Mengapa” Saya menduga sudah ada “deal-deal tertentu” antara Prabowo dengan SDA yang menyebabkan SDA bertindak cepat mendeklarasikan koalisi dengan Gerindra untuk mendukung Prabowo sebagai capres tanpa berkonsultasi dulu dengan seluruh jajaran pimpinan PPP,” ujar Agus.
Mengenai upaya islah yang rencananya akan ditengahi kyai kharismatik asal Rembang, KH Maemun Zubair, menurut Agus sebenarnya itu hal yang bagus.
Pasalnya, ada semacam nilai-nilai tradisi Islam khususnya yang dianut dalam kalangan pesantren bahwa santri ideal harus selalu mematuhi dan mentaati atau sami’na wa atho’na terhadap semua keputusan, fatwa atau nasehat Kyai. Dengan demikian peran KH Maemun Zubair sebagai tokoh yang dituakan sangat sentral dalam penyelesaian konflik ini.
Hanya saja, lanjut Agus, dalam persoalan konflik di internal PPP ini, terlihat sekali kedua kubu sangat egois, hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya.
“Ini yang menyebabkan islah nampaknya akan sulit terwujud, meskipun upaya rekonsiliasi ini sudah dipandu langsung oleh KH Maemun Zubair,” ujarnya.
Dikatakan, jika nantinya yang islah tidak terwujud meskipun KH Maemun Zubair sudah turun tangan langsung, maka ini mengindikasikan bahwa ada degradasi nilai dalam partai Islam ini khususnya tradisi kepatuhan kepada kyai. Fatwa dan tausyiah kyai tidak lagi menjadi acuan dan keputusan yang harus ditaati, dikalahkan oleh ego pribadi dan kelompok.
“Dan saya kira ini akan sangat kontraproduktif bagi PPP ke depan. Karena konflik ini jelas akan mengganggu konsolidasi partai dalam menghadapi pilpres, di sisi lain rakyat pasti akan muak melihat tontotan konflik yang tidak Islami ini justru disuguhkan oleh elit-elit di partai yang mengklaim sebagai rumah besar umat Islam,” pungkasnya. (fat/awa/jpnn/sam/val)
