Pembatasan Waktu Solar Hanya Berlaku 548 SPBU

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Upaya pembatasan penyaluran BBM bersubsidi dengan beberapa cara terus mendapatakan protes. Namun, pihak pemerintah kukuh untuk tetap menjalankan kebijakan tersebut. Menurut mereka, kebijakan tersebut tak akan mempengaruhi ketersediaan BBM bersubsidi bagi yang membutuhkan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menyatakan, masyarakat sebenarnya tak perlu khawatir tentang upaya pembatasan BBM bersubsidi di Indonesia. Pasalnya, pembatasan tersebut bakal dilakukan di cluster-cluster tertentu. “Tidak usah resah. Kami hanya mengendalikan di sektor terbatas saja. Tidak di seluruh Indonesia,” ujarnya di Jakarta kemarin (5/8).

Dia mencontohkan, pembatasan waktu penjualan solar bersubsidi dari pukul 08.00 hingga 18.00. Menurutnya, pengendalian itu hanya bakal diterapkan di daerah perkebunan, pertambangan, industri serta wilayah yang sekitar pinggir laut yang rawan kebocoran. “Yang dibatasi adalah SPBU di luar jalur logistik. Di jalur-jalur logistik utama, tidak dilakukan pembatasan waktu operasi,” imbuhnya.

Saat ini, lanjut dia, terdapat sekitar 4.570 SPBU yang beroperasi di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Namun, hanya sekitar 548 SPBU atau 12 persen saja terkena pembatasan tersebut. Bahkan, hanya lima persen dari total 3.061 SPBU di Jawa yang terkenda dampak tersebut.

“Untuk SPBU di Jakarta Pusat memang ditiadakan penjualan Solar bersubsidinya. Saya harap masyarakat mau berhemat saat membeli di SPBU di sekitar daerah itu. Bagi masyarakat yang mampu tolong beli BBM non subsidi,” ujarnya.

Jero menegaskan, upaya ini memang harus dilakukan. Hal itu seiring realisasi BBM bersubsidi hingga tengah tahun yang mencapai 22,91 juta kilo liter (kl). Angka itu lebih tinggi dari proyeksi pemerintah sebesar 22,81 juta kl.

“Konsumsi ini disebabkan oleh pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Dalam 3 tahun terakhir, rata-rata angka penjualan mobil mencapai 1,1 juta unit per tahun. Sedangkan, penjualan motor mencapai 7,6 unit per tahun,” katanya. (jp)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Upaya pembatasan penyaluran BBM bersubsidi dengan beberapa cara terus mendapatakan protes. Namun, pihak pemerintah kukuh untuk tetap menjalankan kebijakan tersebut. Menurut mereka, kebijakan tersebut tak akan mempengaruhi ketersediaan BBM bersubsidi bagi yang membutuhkan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menyatakan, masyarakat sebenarnya tak perlu khawatir tentang upaya pembatasan BBM bersubsidi di Indonesia. Pasalnya, pembatasan tersebut bakal dilakukan di cluster-cluster tertentu. “Tidak usah resah. Kami hanya mengendalikan di sektor terbatas saja. Tidak di seluruh Indonesia,” ujarnya di Jakarta kemarin (5/8).

Dia mencontohkan, pembatasan waktu penjualan solar bersubsidi dari pukul 08.00 hingga 18.00. Menurutnya, pengendalian itu hanya bakal diterapkan di daerah perkebunan, pertambangan, industri serta wilayah yang sekitar pinggir laut yang rawan kebocoran. “Yang dibatasi adalah SPBU di luar jalur logistik. Di jalur-jalur logistik utama, tidak dilakukan pembatasan waktu operasi,” imbuhnya.

Saat ini, lanjut dia, terdapat sekitar 4.570 SPBU yang beroperasi di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Namun, hanya sekitar 548 SPBU atau 12 persen saja terkena pembatasan tersebut. Bahkan, hanya lima persen dari total 3.061 SPBU di Jawa yang terkenda dampak tersebut.

“Untuk SPBU di Jakarta Pusat memang ditiadakan penjualan Solar bersubsidinya. Saya harap masyarakat mau berhemat saat membeli di SPBU di sekitar daerah itu. Bagi masyarakat yang mampu tolong beli BBM non subsidi,” ujarnya.

Jero menegaskan, upaya ini memang harus dilakukan. Hal itu seiring realisasi BBM bersubsidi hingga tengah tahun yang mencapai 22,91 juta kilo liter (kl). Angka itu lebih tinggi dari proyeksi pemerintah sebesar 22,81 juta kl.

“Konsumsi ini disebabkan oleh pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Dalam 3 tahun terakhir, rata-rata angka penjualan mobil mencapai 1,1 juta unit per tahun. Sedangkan, penjualan motor mencapai 7,6 unit per tahun,” katanya. (jp)