JAKARTA, SUMUT POS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyerahkan penilaian mereka terkait nama-nama calon menteri kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Lembaga antikorupsi itu mengharapkan Jokowi tidak memilih figur yang berpotensi bermasalah sebagai pembantu di kabinet.
“Kami harapkan orang yang menurut kami bermasalah dan berpotensi bermasalah, kami harapkan tidak dipilih,” tutur Wakil Ketua KPK Zulkarnain saat dihubungi wartawan, Senin siang (20/10).
Sebelumnya, pimpinan KPK sudah melakukan pertemuan dengan Jokowi, Minggu (19/10). Dalam pertemuan itu mereka membahas nama-nama calon menteri yang disampaikan Jokowi kepada KPK. Selain itu juga membahas soal delapan agenda pemberantasan korupsi.
Zul menyatakan, calon menteri yang dianggap paling berisiko diberi tanda warna merah. Sedangkan bagi yang kurang berisiko diberikan warna kuning. “Kalau ada yang potensial suspect (tersangka, red) ya dikasih warna merah,” jelasnya.
Namun, mantan jaksa itu enggan mengungkapkan nama-nama calon menteri yang dianggap berpotensi menjadi tersangka korupsi. Zul menegaskan, proses penilaian terhadap nama-nama calon menteri dilakukan KPK dengan membuat profil nama-nama yang sebelumnya diserahkan Tim Transisi Jokowi ke komisi pimpinan Abraham Samad itu. “Semua yang terkait yang bisa membuat profil, orang-orang yang tentu terkait dengan perkara korupsi atau potensi korupsi, juga ketaatan terhadap ketentuan yang menyangkut pencegahan korupsi. Dari laporan masyarakat juga, perkara yang ditangani selama ini, dari LHKPN (Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara, red) dan gratifikasi,” tuturnya.
Zul berharap Jokowi bisa merealisasikan semua program yang dicanangkannya. “Jangan program disusun baik tapi enggak terlaksana sehingga tidak mencapai sasaran,” katanya.
KPK, sambung Zul, siap membantu Jokowi dalam hal pemberantasan korupsi. Bantuan tersebut dilakukan melalui kajian-kajian yang sudah mereka buat. “KPK juga sudah menyusun delapan agenda pemberantasan korupsi yang untuk membantu presiden dan itu sudah disampaikan (ke presiden). Kami harap itu dilaksanakan secara baik dan optimal,” tegasnya. (gil/jpnn/saz)
