Jet NATO Kembali Serang Rumah Kadhafi
TRIPOLI-Pemimpin Libya Muammar Kadhafi akhirnya mau berkompromi. Kamis(16/6) Saif al-Islam, putra Kadhafi, mengusulkan pemilihan umum (pemilu) sebagai solusi atas krisis politik di negerinya. Bersamaan itu, utusan Rusia tiba di Kota Tripoli untuk menjadi mediator terkait situasi di negeri Afrika Utara tersebut.
“Pemilu di bawah pengawasan pemantau internasional akan menjadi satu-satunya solusi yang tidak menyakitkan bagi kedua belah pihak,”terang Saif dalam wawancara dengan harian Italia, Corriere della Sera, Kamis (16/6).
Putra kedua Kadhafi itu yakin bahwa pemilu akan mengembalikan stabilitas politik di dalam negeri Libya. Kepada koran tersebut, Saif menegaskan ayahnya tak akan meninggalkan Libya atau tinggal di pengasingan. Karena, pemilu di bawah pengawasan internasional bisa menjadi jalan keluar. Dengan begitu, transparansi proses dan hasil pemilu dijamin.
Pemilu itu sebaiknya diselenggarakan dalam tiga bulan mendatang. Atau, paling lambat akhir tahun ini,” tegas pria 38 tahun itu. “Asal mekanismenya sesuai prosedur, kami tak keberatan dengan kehadiran pengawas dari Uni Eropa atau Uni Afrika. Bahkan, pengawas dari PBB atau NATO sekalipun tak masalah asal mereka menjalankan tugas dengan baik,”paparnya di satu hotel di Tripoli.
Menurutnya, ayahnya seharusnya mundur jika kalah perang. Tetapi, itu mustahil dilakukan Kadhafi. Meski demikian, Saif mengakui bahwa rezim ayahnya telah kehilangan legitimasi. Dia memiliki Libya kelak akan menjadi negara federal dengan otonomi yang kuat di tangan pemerintah lokal. Sementara itu, pemerintah pusat di Tripoli tak lagi pegang kendali seperti selama ini. Dalam kesempatan itu, dia mengimbau rakyat Libya untuk mendukung pemilu. Sebab, hanya pemilu yang akan menjadi solusi paling aman bagi oposisi dan pemerintah. “Ayo kita beramai-ramai memberikan suara. Biarkan yang terbaik keluar sebagai pemenang,” tandas Saif.
Menlu Italia, Franco Frattini mendesak pemimpin suku di Libya bertemu untuk membahas rekonsiliasi.
Dia memperkirakan sekitar 300 orang wakil dari seluruh Libya akan hadir dalam pertemuan tersebut. Frattini tidak menyebutkan tanggal pertemuan. Tapi, kantor berita ANSA menyatakan, pertemuan mungkin berlangsung pekan depan.
Terpisah, Mikhail Margelov kemarin tiba di Tripoli. Diplomat yang menjabat sebagai utusan khusus Presiden Rusia Dmitry Medvedev itu langsung bertemu Perdana Menteri (PM) Baghdadi al-Mahmudi. “Tak ada rencana bertemu Kadhafi,” kata jubir Margelov, Varvara Paal.
Dalam pertemuan tersebut, Margelov menyampaikan kembali imbauan Moskow agar Kadhafi segera mundur. “Kadhafi tidak tercantum sebagai bagian dari masa depan Libya,” tegasnya.
Lantas, Margelov bertemu Menlu Libya, Abdul-Ati al-Obeidi. Keduanya lebih banyak membahas sikap rezim Kadhafi. “Saya diberitahu Kadhafi belum siap dari Libya. Pemerintah hanya mau membahas masa depan Libya setelah tercapai gencatan senjata,” ungkapnya.
Lawatan kemarin merupakan perjalanan kedua Margelov ke Tripoli. Pekan lalu, dia mengunjungi Benghazi, markas oposisi. Lantas, dia menuju Kairo, Mesir, untuk bertemu sepupu Kadhafi, Ahmed Gaddaf al-Dam, dan pejabat pro pemerintah. Saat itu, dia menyatakan kesediaan Moskow untuk menjadi penengah.
Pasukan NATO tak henti membombardir Tripoli. Lagi-lagi, sasarannya adalah kediaman Kadhafi di kawasan Bab al-Aziziyah. Wenzrik Hotel yang berada tak jauh dari Bab al-Aziziyah pun terimbas dampak serangan. Hotel yang memang sudah dikosongkan itu porak-poranda.
Sementara itu, Pemerintah Amerika Serikat (AS) semakin menunjukkan keseriusannya menyerang Libya, hingga kini negara adidaya itu sudah menghabiskan dana hingga US dolar 800 juta atau sekitar Rp6,8 triliun dalam operasi sekutu di Libya. Diperkirakan angka itu bakal terus bertambah hingga miliaran dolar apabila operasi masih diteruskan.
Seperti dilansir dari laman CNN, Kamis (16/6) pernyataan mengenai anggaran itu termuat di dalam laporan setebal 32 halaman yang berjudul “Aktifitas Amerika Serikat di Libya”.
Anggaran Rp6,8 triliun itu mulai dihabiskan selama empat bulan, pasca Resolusi Dewan keamanan (DK) PBB disahkan 17 Maret lalu.
Laporan itu juga menyebutkan total anggaran yang dihabiskan AS jika operasi berlangsung hingga 30 September mendatang mencapai US dolar 1,1 miliar setara Rp9,4 triliun. (afp/ap/hep/dwi)
