Massa honorer K2 saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana, beberapa waktu lalu. Foto: dok.JPNN
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Merasa dipimpong oleh pemerintah, honorer kategori dua (K2) mengancam akan memporakporandakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Ancaman ini disampaikan honorer K2 yang hadir saat audience dengan Karo Hukum Komunikasi Informasi Publik (HKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Herman Suryatman, di Jakarta, Senin (17/11).
“Ini pusat dan daerah jawabannya saling lempar handuk. Daerah bilang kebijakan verifikasi dan validasi datanya dari pusat, pusat bilang itu tergantung daerah. Yang benar mana ini?” kata Ketua Dewan Pembina Forum Honorer Indonesia (FHI) Pusat Hasbi.
Dia menyesalkan sikap pemerintah pusat yang tidak jelas dengan aturannya. Meminta daerah melakukan verval, tapi ketika daerah tidak melaksanakan malah membiarkan.
“Kenapa pusat tidak memberikan tekanan misalnya memberikan sanksi bagi yang tidak melakukan verval agar daerah segera melakukan tugasnya,” kritiknya.
Hasbi yang membawa puluhan honorer K2 dari seluruh Indonesia meminta ada kejelasan tentang datanya mau dibawa ke mana. Jangan sampai honorer K2 yang sudah menunggu lama hilang sabar dan akhirnya memporakporandakan BKD.
“Ini yang datang ke sini adalah honorer dari daerah konflik semua. Mereka sudah galau sekali dan tinggal dipicu dikit langsung nekat menghancurkan BKD. Jadi kami minta pusat mengeluarkan kebijakan jelas agar daerah secepatnya melaksanakan kewajibannya, jangan sampai kesabaran honorer habis,” tandasnya. (esy/jpnn)
Massa honorer K2 saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana, beberapa waktu lalu. Foto: dok.JPNN
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Merasa dipimpong oleh pemerintah, honorer kategori dua (K2) mengancam akan memporakporandakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Ancaman ini disampaikan honorer K2 yang hadir saat audience dengan Karo Hukum Komunikasi Informasi Publik (HKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Herman Suryatman, di Jakarta, Senin (17/11).
“Ini pusat dan daerah jawabannya saling lempar handuk. Daerah bilang kebijakan verifikasi dan validasi datanya dari pusat, pusat bilang itu tergantung daerah. Yang benar mana ini?” kata Ketua Dewan Pembina Forum Honorer Indonesia (FHI) Pusat Hasbi.
Dia menyesalkan sikap pemerintah pusat yang tidak jelas dengan aturannya. Meminta daerah melakukan verval, tapi ketika daerah tidak melaksanakan malah membiarkan.
“Kenapa pusat tidak memberikan tekanan misalnya memberikan sanksi bagi yang tidak melakukan verval agar daerah segera melakukan tugasnya,” kritiknya.
Hasbi yang membawa puluhan honorer K2 dari seluruh Indonesia meminta ada kejelasan tentang datanya mau dibawa ke mana. Jangan sampai honorer K2 yang sudah menunggu lama hilang sabar dan akhirnya memporakporandakan BKD.
“Ini yang datang ke sini adalah honorer dari daerah konflik semua. Mereka sudah galau sekali dan tinggal dipicu dikit langsung nekat menghancurkan BKD. Jadi kami minta pusat mengeluarkan kebijakan jelas agar daerah secepatnya melaksanakan kewajibannya, jangan sampai kesabaran honorer habis,” tandasnya. (esy/jpnn)
