JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Tanda tangan usul penggunaan hak interpelasi ke pemerintah terkait dengan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi mulai digalang di parlemen oleh sejumlah politikus lintas fraksi. Pimpinan DPR juga menyatakan siap memproses usulan penggunaan hak meminta keterangan tersebut.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyatakan bahwa tanda tangan sebagai syarat awal pengajuan itu akan diproses setelah resmi diajukan. “Saat ini sedang dikumpulkan kawan-kawan,” kata Agus di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin (20/11).
Dia menegaskan, sesuai syarat yang ada, usulan bisa diajukan kalau ditandatangani 20 anggota dewan. “Lebih banyak lebih baik, nanti baru kami proses,” imbuh wakil ketua umum Partai Demokrat itu.
Sekretaris Fraksi Partai Golongan Karya Bambang Soesatyo menilai hak interpelasi terhadap Presiden Jokowi mendapat dukungan sejumlah fraksi. Karena itu, Bambang menyatakan akan merealisasikan hal itu melalui dukungan nyata. “Dalam waktu dekat, DPR akan gulirkan penggalangan tanda tangan lintas fraksi untuk penggunaan hak interpelasi,” kata Bambang.
Menurut dia, kenaikan harga BBM saat ini tidak masuk akal, bahkan sulit diterima akal sehat. Sebab, kenaikan itu muncul ketika harga minyak di pasar internasional turun drastis, lebih rendah daripada asumsi APBN tahun berjalan. APBNP 2014 mengasumsikan harga minyak 105 dolar AS per barel untuk syarat kenaikan, sementara saat ini harga minyak menyentuh level di bawah 80 dolar AS per barel. “Artinya, tekanan beban fiskal bagi pemerintah baru relatif belum bertambah karena turunnya harga minyak di pasar internasional,” ujarnya.
Penggunaan hak interpelasi, kata Bambang, adalah upaya DPR memanggil presiden. Presiden harus menjelaskan dasar yang digunakan untuk menaikkan BBM. Presiden tidak bisa begitu saja mengambil jalan pintas dengan mengalihkan beban fiskal pemerintah langsung ke pundak rakyat.
“Kalau penjelasan presiden atau pemerintah memuaskan, hak interpelasi selesai. Namun, kalau tidak memuaskan, bisa berlanjut ke penggunakan hak dewan yang lain. Seperti hak angket dan tidak tertutup kemungkinan bisa ke hak menyatakan pendapat atau impeachment,” tegasnya.
Secara terpisah, meski tidak melarang penggunaan hak dewan, politikus PDIP Arif Wibowo tetap berharap pihak-pihak pengusul berpikir ulang. Mantan wakil ketua komisi II itu meminta hak interpelasi tidak dilakukan secara serampangan. “Jangan asal menggunakan saja walaupun syaratnya tidak sulit,” kata Arif.
Dia kembali mengingatkan, penjelasan mengenai kenaikan harga BBM bisa dilakukan pemerintah tanpa melalui mekanisme interpelasi. “Jadi, lebih baik interpelasi tidak terlalu dipaksakan,” ujarnya.
Arif juga mengingatkan efek yang mungkin muncul ketika interpelasi dipaksakan. Dia menyebutkan, salah satunya risiko DPR kembali bisa terbelah. Padahal, situasi saat ini mulai cooling down. “Konflik yang ada jadi tidak pernah selesai,” imbuhnya.
Peringatan yang sama disampaikan sejumlah petinggi partai yang tergabung dalam Forum Sekretaris Jenderal Partai-Partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Secara garis besar, mereka menyatakan bahwa pihak-pihak yang mewacanakan interpelasi perlu melihat secara realistis urgensi pengalihan subsidi BBM. Bagi mereka, kenaikan itu satu kesatuan dengan upaya mereformasi struktur perekonomian nasional.
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa pengurangan subsidi BBM tidak berdiri sendiri. Melainkan, dilakukan dengan hal-hal lain. Misalnya, reformasi pajak untuk meningkatkan kedaulatan ekonomi Indonesia. Termasuk penyehatan APBN hingga pengembangan infrastruktur untuk menggerakkan sektor produktif perekonomian rakyat.
“Yang tidak kalah penting adalah peningkatan efisiensi hulu-hilir di sektor perminyakan. Kami sadar ini tidak populer dan presiden siap tidak populer dalam mengemban tanggung jawab terhadap rakyat,” papar Hasto saat bersama-sama memberikan keterangan pers di eks Media Center Jokowi-JK, Jalan Cemara, Jakarta, kemarin.
Selain Hasto, hadir pada kesempatan itu Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Wasekjen Nasdem Willy Adhitya, dan Sekjen Hanura Dossy Iskandar. Sekjen PPP (kubu Romahurmuziy) Aunur Rofiq dan Sekjen PKPI Rully Sukarta juga hadir. (dyn/bay/c6/fat/jpnn/tom)
