Foto; Miftahuddin/Jawa Pos Radar Bali Ketum Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Wantim Akbar Tanjung dan Nurdin Halid memberikan keterangan pers usai terilih aklamasi dalam Munas IX di Bali, Rabu (3/12)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Partai Golkar berencana segera menyerahkan susunan kepengurusan yang baru berdasar hasil munas di Bali yang mengantarkan Aburizal Bakrie kembali menjabat ketua umum. Saat ini mereka masih menyempurnakan struktur kepengurusan tersebut.
“Senin depan kami akan menyerahkan daftar kepengurusan yang baru. Kami juga sudah menghubungi Menkum HAM. Tadi saya telepon beliau,” ujar Sekjen Partai Golkar Idrus Marham saat mengumumkan hasil munas di DPR, Jumat (5/12).
Sangat mungkin pemerintah tidak akan langsung mengakui hasil munas di Bali tersebut. Pasalnya, sampai kini kepengurusan Golkar dalam sengketa. Masih ada presidium penyelamat organisasi yang kini menduduki Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta.
Menyikapi kemungkinan itu, Idrus yakin kepengurusan Golkar di bawah Aburizal adalah yang sah. Dia meminta pemerintah tidak ragu untuk menyetujui hasil munas di Bali.
Terkait pendudukan kantor DPP oleh presidium penyelamat organisasi, Idrus menegaskan bahwa pihaknya sudah melaporkan kasus itu ke Polda Metro Jaya dengan tembusan ke Polres Metro Jakarta Barat. Namun, dia meminta para pendukung munas Bali tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam mempertahankan keyakinan. “Kemarin sore (Kamis sore) saya sudah lapor. Dalam waktu dekat akan diproses. Ini kan negara hukum,” tuturnya. (aph/c9/fat/jpnn)
Foto; Miftahuddin/Jawa Pos Radar Bali Ketum Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Wantim Akbar Tanjung dan Nurdin Halid memberikan keterangan pers usai terilih aklamasi dalam Munas IX di Bali, Rabu (3/12)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Partai Golkar berencana segera menyerahkan susunan kepengurusan yang baru berdasar hasil munas di Bali yang mengantarkan Aburizal Bakrie kembali menjabat ketua umum. Saat ini mereka masih menyempurnakan struktur kepengurusan tersebut.
“Senin depan kami akan menyerahkan daftar kepengurusan yang baru. Kami juga sudah menghubungi Menkum HAM. Tadi saya telepon beliau,” ujar Sekjen Partai Golkar Idrus Marham saat mengumumkan hasil munas di DPR, Jumat (5/12).
Sangat mungkin pemerintah tidak akan langsung mengakui hasil munas di Bali tersebut. Pasalnya, sampai kini kepengurusan Golkar dalam sengketa. Masih ada presidium penyelamat organisasi yang kini menduduki Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta.
Menyikapi kemungkinan itu, Idrus yakin kepengurusan Golkar di bawah Aburizal adalah yang sah. Dia meminta pemerintah tidak ragu untuk menyetujui hasil munas di Bali.
Terkait pendudukan kantor DPP oleh presidium penyelamat organisasi, Idrus menegaskan bahwa pihaknya sudah melaporkan kasus itu ke Polda Metro Jaya dengan tembusan ke Polres Metro Jakarta Barat. Namun, dia meminta para pendukung munas Bali tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam mempertahankan keyakinan. “Kemarin sore (Kamis sore) saya sudah lapor. Dalam waktu dekat akan diproses. Ini kan negara hukum,” tuturnya. (aph/c9/fat/jpnn)
