RATAKAN: Pekerja meratakan tanah dengan buldozer untuk pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan jalan tol Medan-Kualanamu-Tebingtinggi terus berlanjut. Bahkan pada ruas jalan Medan-Binjai sedang dalam proses tender, tepatnya di seksion tiga di ujung Jalan Megawati, Binjai. “Memang tidak didomainnya kita. Tapi dari hasil koordinasi kita, jalan tol Medan-Binjai sekarang dalam proses tender di seksi tiga yang di ujung Jalan Megawati. Untuk seksion Medan-Binjai dikerjakan oleh PT Hutama Karya,” kata Kepala Dinas Bina Marga Provsu, Effendi Pohan kepada Sumut Pos, kemarin (23/2).
Sedangkan pada ruas Lubukpakam-Tebingtinggi, lanjutnya, sudah berjalan yang dikerjakan oleh PT Jasa Marga. Meski begitu, dia mengaku masih ada lahan yang belum dibebaskan untuk pembangunan jalan tol tersebut, kira-kira 16 persen lagi dari total 100 persen lahan. Ini karena masih menunggu peraturan presiden (Perpres) tentang pembebasan lahan untuk kepentingan umum.
Dikatakannya, di Kementerian PU sendiri, uang tersebut sudah dianggarkan senilai Rp5 triliun untuk seluruh Indonesia dalam hal pembebasan lahan. Tim appresial juga akan menghitung harga tanah masyarakat, di mana sifatnya tidak lagi ganti rugi melainkan ganti untung.
“Kalau mengenai angka ganti rugi, sebenarnya masyarakat tidak ada masalah. Tim juga sudah menyetujui. Hanya mungkin kita menunggu perpres yang baru sebagai dasar hukum untuk membayar segala proses administrasi. Semua ditangani satker Kementerian PU,” ungkapnya.
Kepala Bappeda Provsu Arsyad Lubis sebelumnya mengungkapkan, realisasi pembangunan jalan tol Medan-Kualanamu-Tebingtinggi baru mencapai 17 persen. Realisasi ini dianggap masih lambat mengingat target pembangunan seharusnya mencapai 28 persen. “Progres fisiknya baru sekitar 17,01 persen dari yang direncanakan 28 persen. Jadi ada deviasi tak tercapai sesuai rencana. Ini kemungkinan pada tanah-tanah yang tidak terbebaskan,” sebutnya didampingi Kepala Bidang Fisik dan Tata Ruang Tetty Magdalena Nasution, baru-baru ini.
Begitupun, sebut Arsyad, dengan reali-sasi keuangan yang baru mencapai 21,20 persen dari total Rp380,049 miliar pada tahap pertama sampai 2016. Sedangkan pada sesi kedua yakni Lubuk Pakam-Tebingtinggi. Besaran dana untuk sesi kedua senilai 1,347 triliun yang terdiri dari pinjaman Cina Rp1,212 triliun atau 90 persen dana tersebut berasal dari Cina. Sedangkan kendala yang dihadapi saat ini masih soal pembebasan lahan milik masyarakat. Berdasar laporan, masyarakat tidak percaya dengan harga pemerintah sehingga membuat harga sendiri. Kendala itu terjadi di sesi dua dari jalan tol Kualanamu-Tebingtinggi. Diketahui, masih ada 17 persen lahan yang belum bebas di seputaran Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang.
Arsyad menyebutkan, luas lahan yang dibutuhkan untuk sesi pertama 138,75 hektare. Kepemilikan lahan terdiri dari masyarakat, PTPN, PT PP London Sumatera (Lonsum) dan Departemen Pekerjaan Umum. Mengenai progres pembebasan lahan Medan-Lubukpakam sendiri, sudah 71,64 persen, terdiri dari lahan masyarakat. Sementara lahan milik PTPN II dan Lonsum sudah 100 persen terbebaskan. Untuk sesi kedua yakni Kualanamu-Tebingtinggi dengan luas lahan 239,89 hektare dan panjang 41,7 km. Lahan pada sesi kedua ini terdiri dari lahan masyarakat, PTPN II dan PTPN IV, PT PP Lonsum, PT Indah Poncan, dan Socfindo. (prn/ila)
