Pemerintah berjanji akan terus memantau pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di kantor pos. Pemberian BLSM dinilai lebih efektif dibandingkan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), karena lebih tertib dan terarah.
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung Laksono mengatakan, dengan mekanisme baru cara pengambilan BLSM lebih aman dan terselenggaranya lebih tertib. Sehingga BLSM dapat tersampaikan langsung kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Sementara, untuk menghindari penumpukan, jadwal pembagian BLSM akan berakhir pada 2 Desember 2013. Hal diperhitungkan guna memberikan kelonggaran jika yang bersangkutan berhalangan.
Terkait hal itu awak redaksi Sumut Pos, Amoz Simanungkalit coba mewawancara Rurita Ningrum selaku Direktur FITRA Sumut terkait pemberian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)
Selamat Sore, Apa kabar?
Kabar Baik
Apakah anda setuju harga BBM dinaikkan?
FITRA Sumut sangat tidak setuju dengan kenaikan Bahan Bakar Minyak yang terjadi saat ini, sangat membebani dan memberatkan rakyat miskin, sangat tidak sebanding antara BLSM (Bantuan Langsung Sementara masyarakat) dengan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat, saat ini masyarakat miskin sangat gelisah, resah dan was-was atas mengingat kenaikan BBM bersamaan dengan datangnya bulan suci Ramadan dan tahun ajaran baru bagi anak bersekolah.
Apa yang FITRA lakukan dalam upaya penolakan kenaikan BBM ini?
Dalam permasalahan yang saat ini dihadapi sehubungan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) maka hari ini (23 Juni 2013) FITRA Sumut mengimbau kepada pemerintah dalam releasenya yaitu :
Pemerintah harus menyampaikan secara transparan dan jujur berapa hasil penerimaan dan lifting minyak yang menjadi bagian pemerintah Indonesia sesuai dengan ICP (Indonesian Crude Price), Berapa yang harus kita beli dari impor plus biaya refinery yang menjadi harga pokok produksi.
Kita ketahui selama ini Pemerintah RI selalu membeli minyak melalui pihak ketiga yang tidak pernah kita ketahui berapa mark up perbarrelnya dan Berapa margin pertamina plus penyalur sehingga rakyat harus membayarnya berapa rupiah, saat ini kita tidak pernah tau berapa subsidinya, perlu keterus-terangan pemerintah dalam hal ini, selama ini rakyat hanya disodori harga pembelian dari calo dan harga jual ke konsumen, selisih itu yang disebut subsidi. Saat ini diduga ada kongkalikong antara calo dan pusat kekuasaan jika demikian adanya kita menyubsidi calo.
Anda menganggap jika selama ini Pemerintah belum transparan terkait kenaikan BBM ini?
Kami meyakini jika semua transparan, mau naik berapapun harga BBM semua pihak pasti bisa menerima. kenaikan BBM saat ini menjadi hal aneh karena terjadi di tengah harga minyak dunia turun Indonesia malah menaikkannya.
Pasca kenaikan harga BBM pemerintah telah mengedarkan BLSM ke rakyat miskin. Menurut anda Apa bedanya BLSM dengan BLT?
BLSM dan BLT nyaris sama saja tidak ada yang berbeda, hanya berbeda nama dan model pembagiannya saja, kalau BLT masih manual sementara pada BLSM sudah memakai sistem online dan dilengkapi KPS (Kartu Perlindunga Sosial)
Menurut anda BLSM sendiri berfungsi tidak untuk rakyat golongan miskin?
Rakyat golongan miskin versi siapa yang dimaksud, karena miskin versi BPS dan versi kepling /RT saja sudah berbeda, ini yang nantinya akan menjadi permasalahan dan konflik pada masyarakat, jumlah orang miskin nantinya akan menjadi bertambah, dan uang senilai Rp150.000 untuk saat ini tidak memiliki nilai yang cukup layak untuk mensubsidi dampak kenaikan BBM yang terjadi, apalagi jika pemberiannya dalam jangka waktu cukup lama yakni 6 bulan, hal ini akan semakin sulit untuk melakukan pengawasannya.
Pemberian BLSM direncanakan akan dilakukan selama 6 bulan. Apa enam bulan itu terlalu lama, bisa dijelaskan?
Waktu 6 (enam) bulan waktu yang sangat lama. Karena tidak efektif dan efisien, akan berdampak negatif, selain jumlahnya sedikit juga diberikan dalam waktu yang cukup lama (6 Bulan) maka akan sulit dalam pengawasaannya.
Apakah BLSM rawan dipolitisasi?
BLSM sangat rawan dipolitisasi, sama halnya dengan Jamkesmas dan Jamkesda yang ada saat ini sudah menjadi ajang politisasi para legislatif dan calon legislatif begitupula bagi kepala daerah, utamanya bagi partai penguasa, BLSM seolah-olah sebagai kebaikan hati pemerintah, namun sejatinya uang rakyat harus kembali kepada rakyat, terlepas dalam bentuk apapun baik subsidi maupun program lain yang tepat sasaran dalam pengentasan kemiskinan.
Selain rakyat, mungkin tidak pihak lain mendapat keuntungan dari BLSM itu?
Sangat banyak kemungkinan yang akan terjadi pada saat adanya BLSM yakni akan adanya praktik percaloan, dan politisasi yang mengambil keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung
Menurut anda apakah bentuk penyaluran BLSM hari ini tepat sasaran atau tidak?
Tidak tepat sasaran karena BLSM bukanlah satu-satunya cara terbaik
Kenapa Anda menilai seperti itu?
Upaya Pemerintah memberikan solusi meringankan beban rakyat miskin melalui penyaluran BLSM belum tepat sasaran, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak mampu mengentaskan kemiskinan sehingga kita kembali bertanya-tanya pertumbuhan ekonomi Indonesia sejatinya dinikmati oleh siapa? Sehingga pertumbuhan ekonomi yang dimaksud pemerintah menjadi tidak berarti jika hanya dinikmati oleh segelintir orang dan banyak orang lainnya tetap terpuruk dalam kelompok miskin yang menjadi ajang politisasi pemerintah
Apakah bentuk pengawan yang akan dilakukan FITRA dalam penyaluran BLSM ini?
FITRA Sumut adalah bagian dari masyarakat, kita akan memantau pembagian BLSM di wilayah jangkauan kita, menunggu laporan masyarakat dan bekerjasama dengan masyarakat guna memaksimalkan penyaluran BLSM sampai kepada pihak yang berhak, jangan terulang kembali kasus BLT yang banyak menuai permasalahan mulai dari pungli dan orang yang tidak sepantasnya menerima ikut menerima BLSM, pemerintah juga harus menggandeng berbagai pihak untuk melakukan pengawasan dalam penyaluran BLSM menjadi tepat sasaran. (*)
