HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Ketua Serikat Perusahaan Pers (SPS) Sumatera Utara H Farianda Putra Sinik, sangat menyesalkan pemberhentian langganan koran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Humbang Hasundutan (Humbahas).
“Seharusnya Pemerintah Humbahas membantu media cetak, bukan menyetop,” ujar Farianda saat dimintai tanggapannya, sekaitan 19 OPD di jajaran Pemkab Humbahas berhenti langganan koran dengan alasan anggaran habis, Selasa (26/7).
Dikatakannya, Pemerintah Humbahas seharusnya mengingat sejarah perjuangan surat kabar yang turut ikut andil dimasa penjajahan sebagai alat mengabarkan kondisi hingga kemerdekaan.
Dari sejarah itu, lanjut dia, seyogianya Pemerintah Humbahas turut menjaga dan melestarikan dengan membantu perusahaan media cetak. Dengan menambah oplah koran dan bekerjasama semisal yakni iklan dan advetorial.
Dan, bukan beralasan tidak ada anggaran untuk pembayaran koran, seharusnya ditambah dan dibangun kerja sama.
“ Bupati Humbahas seharusnya tidak lupa sejarah dari surat kabar. Apalagi, sudah ada surat Gubernur Sumut agar Walikota dan Bupati untuk membantu dan memberikan solusi agar media cetak tetap eksis dan terbit,” kata Farianda.
Karena, sambung Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ini lagi, media cetak juga ikut andil dalam mencerdaskan, dan anti hoax. “Jadi, kita berharap Bupati Humbahas agar kembali berlangganan koran, dan menambah oplah pemesanan koran serta bekerjasama dalam bidang iklan, dan advetorial,” harapnya.
Diberitakan sebelumnya, sebanyak 19 kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan ogah baca koran atau stop langganan koran. Penolakan itu disampaikan, melalui lisan kepada loper koran.
19 kantor itu adalah, Dinas Kominfo, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Inspektorat, Bappeda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Perizinan, Dinas Perdagangan Koperasi dan Tenaga Kerja.
Selanjutnya, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, RSUD Dolok Sanggul, Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, Dinas Pertanian, DPMD2P, Kantor UPT PAM, dan Dinas Perkim.
Kebijakan ini pun menuai protes dari loper koran dan agen. Mereka menilai, efisiensi anggaran dengan memutus berlangganan koran merupakan berlebihan.
Seperti diungkapkan Selis Tumanggor, loper koran. Pemutusan berlangganan koran di 19 kantor dinas tersebut, ketika dirinya saat mengantar koran.
“Sesuai pemberitahuan mereka, semua koran sudah disetop mulai triwulan tiga dan keempat. Dan ada yang sampai hanya triwulan saja ditampung berlangganan Tumanggor, Senin (18/7).
Menurut Selis, seharusnya Pemerintah Humbahas bila ingin mengefisiensi anggaran, kegiatan seperti perjalanan dinas dikurangi. Selain itu, anggaran makan minum kantor, bukan menyetop langganan koran.
“ Ini sama saja enggan baca koran,” sambung dia.
Dia mengaku, akibat penyetopan itu, dirinya terpaksa menerima konsekuensi pemotongan gaji dari agen korannya yang tidak lagi sesuai harapannya.
“ Kalau sudah seperti ini, mau tidak mau gaji kita dipotong oleh agen,” keluh Selis.(des/han)
