Dinas Pendidikan Sumut menerapkan penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA dan SMK secara online.
Sementara Ketua Komisi E DPRD Sumut, Zahir mendesak agar Disdik Sumut segera merampungkan petunjuk teknis (juknis) PPDB 2017. Menurutnya, semakin cepat juknis dibuat maka akan semakin banyak waktu sekolah mempersiapkan diri.
Politisi PDIP ini mengaku sudah pernah diundang rapat oleh Disdik Sumut perihal juknis PPDB. “Rencananya PPDB tahun ini akan dibuat secara online,” ujar Zahir saat ditemui di Kantor DPD PDIP Sumut, Kamis (1/6).
Setiap calon siswa baru, kata dia, diwajibkan mengikuti ujian masuk yang digelar oleh masing-masing sekolah. “Bobot ujian sekolah 28 persen, dan hasil ujian nasional (UN) SMP 72 persen,” ungkapnya.
Zahir juga menyoroti belum dilantiknya 15 kepala unit pelaksana tugas (UPT), padahal sudah ada Pergubnya. Oleh karena itu, dia berharap agar 15 kepala UPT itu dapat dilantik sebelum PPDB dimulai.
Dengan adanya UPT, Zahir menyebut Pemprovsu akan melakukan penghematan anggran serta efesiensi dalam bekerja.
“Kemarin ada kepala sekolah asal Paluta yang mengeluh karena harus mengikuti rapat di Kota Medan. Perjalanan dari Paluta ke Medan itu 12 jam, kalau ada UPT kepala sekolah cukup rapat di sana, selanjutnya kepala UPT yang melaporkan hasil rapat ke Disdik Sumut,”paparnya.(ris/dik/adz)
Dinas Pendidikan Sumut menerapkan penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA dan SMK secara online.
Sementara Ketua Komisi E DPRD Sumut, Zahir mendesak agar Disdik Sumut segera merampungkan petunjuk teknis (juknis) PPDB 2017. Menurutnya, semakin cepat juknis dibuat maka akan semakin banyak waktu sekolah mempersiapkan diri.
Politisi PDIP ini mengaku sudah pernah diundang rapat oleh Disdik Sumut perihal juknis PPDB. “Rencananya PPDB tahun ini akan dibuat secara online,” ujar Zahir saat ditemui di Kantor DPD PDIP Sumut, Kamis (1/6).
Setiap calon siswa baru, kata dia, diwajibkan mengikuti ujian masuk yang digelar oleh masing-masing sekolah. “Bobot ujian sekolah 28 persen, dan hasil ujian nasional (UN) SMP 72 persen,” ungkapnya.
Zahir juga menyoroti belum dilantiknya 15 kepala unit pelaksana tugas (UPT), padahal sudah ada Pergubnya. Oleh karena itu, dia berharap agar 15 kepala UPT itu dapat dilantik sebelum PPDB dimulai.
Dengan adanya UPT, Zahir menyebut Pemprovsu akan melakukan penghematan anggran serta efesiensi dalam bekerja.
“Kemarin ada kepala sekolah asal Paluta yang mengeluh karena harus mengikuti rapat di Kota Medan. Perjalanan dari Paluta ke Medan itu 12 jam, kalau ada UPT kepala sekolah cukup rapat di sana, selanjutnya kepala UPT yang melaporkan hasil rapat ke Disdik Sumut,”paparnya.(ris/dik/adz)
