Kapoldasu, Irjen Eko Hadi Sutedjo, didampingi Kabid Humas Kombes Helfi Assegaf, memeriksa persiapan ujian calon siswa bintara Polri, di Gedung Serbaguna Pemrovpsu jalan William Iskandar, Medan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Protes orangtua dan calon siswa (casis) Bintara Polri 2015 terkait dugaan kecurangan dalam penerimaan tahun ini, membuat Kapolda Sumut, Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo, bertindak. Dia langsung mengumpulkan panitia seleksi dan menginventarisasi masalah terkait protes yang sempat berujung demo itu.
Diakuinya, casis yang berhak melanjutkan seleksi, diumumkan setelah hasil ujian itu dicocokkan dengan menggunakan rumus dan bobot psikologi dari Mabes Polri. “Jadi memang pada waktu itu, sebelum diumumkan hasil resmi, sudah ditayangkan hasil sementara. Nah, ini yang dianggap sebagai acuan dan akhirnya menuai perbedaan. Namun, resminya casis itu lanjut atau tidak lanjut berdasarkan pengumuman setelah menggunakan rumus dari Mabes Polri. Rumusnya memakai bobot dari Mabes, bukan dari panitia,” terangnya, Selasa (2/6).
Sama seperti sebelumnya, dia meminta orangtua dan casis yang merasa tidak puas dengan hasil tes psikologi, bisa mengajukan keberatan. Walau pihaknya sudah mencoba memberikan penjelasan terkait hal tersebut. Tapi, bila tetap tak puas, panitia juga sudah memberikan ruang atau meja pelayanan bagi orang tua yang tidak puas dengan hasil seleksi tersebut.
Dalam proses seleksi kali ini, jelasnya, pihaknya menerapkan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH). Seluruh proses seleksi mulai dari penerimaan soal sampai pengumuman hasil seleksi diawasi terus oleh pengawas internal dan eksternal.
”Prinsip BETAH memang benar-benar kita terapkan dalam proses seleksi kali ini. Pengawas internal yang terdiri dari Bidpropam, Intel dan Irwasda terus mengawasi. Begitu juga dengan pengawas eksternal yang terdiri dari pihak Depdikbud, dosen perguruan tinggi, LSM dan Pemda terus memantau jalannya seleksi. Pengawasan Penerimaan sudah ketat, sehingga tidak ada celah untuk curang,” pungkasnya didampingi Karo SDM Poldasu, Kombes Tabana Bangun.
Bagaimana bila oknum polisi dan PNS atau lainnya melakukan kecurangan? “Jika dalam proses seleksi ini nantinya ditemukan oknum personel yang ikut terlibat meluluskan casis dan berujung pada tindak pidana, akan diusulkan dipecat. Jadi, jangan mudah menerima rayuan dan iming-iming dari seseorang untuk meluluskan casis. Info sekecil apapun akan saya terima menyangkut penerimaan tamtama, brigadir dan akpol,” ujarnya.
”Saya tegaskan kepada pihak-pihak yang ingin mengambil kesempatan negatif dalam penerimaan ini agar mengurungkan niatnya. Sebab, saya akan memberikan sanksi kepada pelakunya. Ini menyangkut masa depan anak-anak yang ikut tes. Jadi, jangan dibuat ajang yang tidak baik,” tandas jendral bintang dua itu.
