SERGAI- Sekitar dua ribuan pengunjuk rasa Komite Tani Menggugat (KTM) yang tergabung dalam 12 kelompok tani, mendatangi Kantor DPRD Serdang Bedagai dan Kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) di Jalan Tebingtinggi-Medan, Firdaus,Kabupaten Serdang Bedagai, sekira pukul 10.00 WIB, Senin (2/7). Massa sempat memblokir jalan lintas sehingga kemacatan tidak terelakkan mencapai puluhan kilometer.
Massa melakukan unjuk rasa terkait tidak adanya penyelesaian antara pihak perkebunan dengan kelompok petani terkait sengketa tanah eks HGU.
Dalam orasinya, Kordinator Aksi, Wendi Hutabarat meminta wakil rakyat mendesak Pemkab dan BPN setempat untuk memperjelas perampasan tanah rakyat oleh pihak perkebunan. “Kami minta tanah kami dikembalikan. DPRD harus punya nyali sebagai wakil rakyat.”
Sempat terjadi kericuhan antara petugas polisi dan kelompok tani yang ingin masuk ke gedung dewan. Kapolres Tebingtinggi AKBP Andi Rian Djajadi dan Kapolres Serdang Bedagai AKBP Arif Budiman terpaksa menenangkan massa.
Komite Tani langsung ditemui Ketua Komisi A DPRD Sergai membidangi masalah pertahanan, Defriaty Tambah. Tetapi yang bersangkutan tidak bisa memberikan jawaban untuk mengentaskan permasalahan. “Mari kita berdialog di kantor,” ujarnya.
Karena tidak mendapatkan jawaban, massa melanjutkan aksi kantor BPN. Dalam orasinya para pendemo meminta agar BPN Sergai tidak berkhianat kepada rakyat dan membela kepentingan yang punya uang banyak . “BPN harus menjalankan reformasi UU PA Nomor 5 tahun 1996.Cabut izin HGU yang bermasalah sengketa dengan lahan masyarakat,” seru seorang orator. Kasubag Tata Usaha BPN Sergai, Rosmaida Gultom hanya bisa menampung aspirasi dan keluhan kelompok tani. ”Kami akan sampaikan ketingkat yang lebih tinggi,” jelasnya.
DPRD Sumut Cuek
Sejumlah petani dari Padang Lawas (Palas) yang menggelar aksi menginap di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, kembali menagih janji para wakil rakyat. Sayangnya, aksi yang dilakukan para ibu-ibu itu tidak mendapat perhatian anggota DPRD Sumut.
Enam ibu dengan membawa anak-anaknya, masuk ke gedung DPRD Sumut, Senin (2/7) siang. Mereka hendak menjumpai anggota DPRD Sumut, untuk memberitahukan rumah dan ladang mereka di Palas terus dirusak oleh buldozer-buldozer milik dua perusahaan di Palas. Sejumlah petani juga mogok makan dan jahit mulut.
“Kami tunggu sikap DPRD Sumut dengan menginap di tenda. Sampai sekarang rumah dan tanaman kami terus dirusak perusahaan itu. Padahal, bapak-bapak dewan ini bilang sudah menyurati Kapolda agar menghentikan kegiatan perusahaan di lahan kami sebelum ada penyelesaian,” kata I Sitorus menangis sembari menggendong anaknya saat mengitari sejumlah ruangan di DPRD Sumut.
Karena banyak ruangan kosong, setelah paripurna, ibu-ibu menemukan ruangan Badan Musyawarah (Banmus), yang ketika itu sedang digunakan rapat sejumlah dewan.
Meski terus dilarang pihak kepolisian dan petugas security DPRD Sumut, para ibu yang menangis dan menggendong anak mereka terus mendesak masuk ke ruang Banmus.
Meskipun para ibu dan anak-anaknya tersebut menangis dan berteriak ingin bertemu para anggota dewan, tak seorang pun dari wakil rakyat itu menemui mereka.
Tak jauh dari ruang Banmus, Sekretaris Komisi A DPRD Sumut M Sitompul, terlihat hanya memandangi aksi di depan ruang Banmus, tak jauh dari tempat dia berdiri di dekat lift DPRD Sumut. “Apalagi itu, besok kan sudah diagendakan rapat, besok sajalah disampaikan semuanya,” kata M Sitompul.(mag-3/ari)
