DAIRI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 14 organisasi perangkat daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi masih dijabat pelaksana tugas (Plt). Kondisi ini sudah berlangsung selama dua bulan lebih.
Menurut Wakil Bupati (Wabup) Dairi, Jimmy Andrea Lukita Sihombing, penunjukkan Plt ini akan berdampak buruk pada kinerja pemerintahan apalagi sampai berlangsung lama.
“ Hal ini, mengingat proses perekrutan (lelang jabatan) yang terlalu lama terhadap pimpinan jabatan tinggi pratama (JPT) untuk menetapkan pejabat defenitif dan ini bisa mempengaruhi kinerja pemerintahan,” jelas, Jimmy Andrea Lukita Sihombing saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa (3/3).
Jimmy mengakui dampak dari kekosongan JPT itu hal- hal yang strategis tidak bisa diputuskan oleh Plt. “Jadi harus segera diangkat pejabat defenitif,” tegasnya.
Jimmy menyebut, dalam waktu dekat pimpinan OPD depenitif akan diisi. Panitia seleksi sudah ada, tinggal menunggu rekomendasi dari komisi aparatur sipil negara (KASN).
Lamannya proses lelang ini akan memakan waktu beberapa minggu, karena ada beberapa tahapan yang dilalui. Dengan demikian pelantikan JPT bisa sampai bulan April mendatang.
Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dapot Hasudungan Tamba mengatakan, pelaksanaan proses lelang jabatan pimpinan OPD masih menunggu rekomendasi dari komisi aparatur sipil negara (KASN).
Dapot juga mengatakan, bahwa tim seleksi (timsel) sudah dibentuk terdiri dari akademisi, pakar atau dari tokoh masyarakat serta unsur birokrasi.
Sementara itu, ke 14 OPD yang masih dijabat Plt yakni Badan Perencanaan Pem bangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas Pemberdayaan dan Desa (Dispemdes), Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disparbudpora), Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Inspektorat, Disperindag dan KUKM, Sekretariat Dewan (Setwan), Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Keluarga Berencana (PPAKB), dan Pengendalian Penduduk, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
Bahkan, salah satu OPD yakni Dinas PUPR pelaksana tugasnya yaitu, Agusman Padang belum lama ini sudah dilantik jadi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat. Wabup, Jimmy AL Sihombing, membenarkan belum ada penunjukkan pengganti Agusman Padang. (rud/azw)
