MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho, ST, MSi mendadak melakukan inspeksi ke Dinas Pendapatan Sumatera Utara pada hari pertama kerja setelah delapan hari pelaksanaan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1435 H, Senin (4/8). Secara umum tingkat kehadiran PNS di jajaran Pemerintah Pemprovsu cukup baik dimana dari
6.585 PNS, 79 orang atau 1,2% tidak hadir tanpa keterangan.
Meski sudah menjadi kegiatan rutin, namun kehadiran Gubsu pada inspeksi tersebut tidak dijadwalkan. Gubsu langsung menentukan tujuan inspeksi ke Dinas Pendapatan, sementara para pejabat pendamping yang terdiri dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pandapotan Siregar, Kepala Dinas Kominfo Jumsadi Damanik, Kepala Inspektur Daerah Hasban Ritonga, Asisten Administrasi Umum M Fitriyus mengikuti mobil Gubsu dari belakang.
Gubsu yang kemudian bertindak sebagai pemimpin apel, kepada sekitar 800 PNS di jajaran Disependa menyebutkan bahwa dirinya sengaja memilih Dispenda sebagai target Sidak mengingat dinas ini menjadi ujung tombak pembangunan Sumatera Utara.
“Dinas Pendapatan adalah ujung tombak kesuksesan pelaksanaan program kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pencapaian target pendapatan menjadi penentu atas keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah,” tegas Gubsu.
Usai memimpin apel, Gubsu menggelar rapat dengan pejabat structural di Dinas Pendapatan daerah untuk membahasan pencapaian target pendapatan daerah. Gubsu menekankan agar target 4,5 T pendapatan daerah harus tercapai.
Sementara itu, Wagubsu H T Erry Nuradi melakukan sidak ke Dinas Pendidikan Provsu yang juga menemukan kehadiran PNS cukup baik.
Berdasarkan data yang dihimpun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dari 6.585 jumlah PNS di jajaran Pemprovsu (di luar UPT), hadir mengikuti apel pagi sebanyak 6.143 orang atau (98,8 persen).
“Sebanyak 79 orang atau 1,2% tidak hadir tanpa keterangan,” ujar Kepala BKD Pandapotan dalam keterangan pers di kantor BKD, Senin (4/8). Tingkat kehadiran tersebut menurut Pandapotan meningkat dari tahun dimana jumlah pegawai tidak hadir tanpa keterangan mencapai 1,24 persen.
“Terhadap PNS yang tidak hadir tanpa keterangan akan dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaiakan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang menduduki jabatan structural dan penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun bagi PNS non struktural,” ujar Pandapotan.
Pemprovsu melalui Sekda Provsu sudah melayangkan laporan kehadiran PNS Pemprovsu setelah pelaksanaan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri tersebut kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri RI. (rel/mea)
