KARO, SUMUTPOS.CO -Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengajak seluruh komisioner dan sekretaris KPU kabupaten/kota ke Hotel Sinabung Resort, Brastagi. Agenda rapat pimpinan (rapim) itu digelar selama tiga hari mulai 28-30 September 2017.
Pada kesempatan itu, KPU Provinsi Sumut bersama KPU kabupaten/kota ingin membahas sejumlah isu krusial menjelang Pilgubsu 2018 serta Pemilu dan Pilpres 2019. Salah satu isu krusial yang dibahas antara lain mengenai carut-marutnya jumlah daftar pemilih tetap (DPT).
Ketua KPU Provinsi Sumut, Mulia Banurea mengatakan isu-isu berkembang menjelang Pilgubsu 2018 juga akan dibahas saat rapat panel.
Dia berharap agenda Rapim kali ini mampu menghasilkan sesuatu demi terlaksananya Pilgubsu 2018 yang jujur dan adil.
Di sisi lain, Mulia berpesan kepada seluruh jajarannya baik di KPU Sumut ataupun KPU Kabupaten/Kota untuk cermat dalam mengelola anggaran Pilgubsu.
“Kita semua menjadi sorotan publik mengenai anggaran Pilgubsu,” kata Mulia melalui keterangan tertulis saat membuka Rapim, Kamis (28/9) malam.
Disebutkannya isu krusial saat ini adalah banyaknya anggapan dan pandangan bahwa data pemilih yang ditampilkan oleh KPU se-Sumut dalam beberapa pemilu terakhir tidak akurat.
“Inilah yang menjadi tantangan kita semua. Apa yang akan dibuat dalam mengatasi hal tersebut, tentunya agar DPT bisa lebih akurat,” imbuhnya.
Mulia juga mengimbau betapa pentingnya peningkatan potensi dalam merekrut anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) pada 12 Oktober mendatang.
Diharapkan anggota yang terpilih merupakan sosok yang berpotensi dan taat pada asaz KPU. “Minimal mereka mempunyai integritas yang tinggi, transaparan, dan terbuka dalam menjalankan program kerja KPU,” ujarnya.
Komisioner KPU Sumut Divisi Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan SDM Yulhasni menilai tingkat parmas aka menjadi sebuah tolak ukur untuk menilai apakah Pilgubsu 2018 berhasil atau tidak.
Dengan anggaran Pilgubsu 2018 yang berjumlah Rp855 Miliar, harusnya mampu memajukan tingkat partisipasi masyarakat dan jumlah pemilih khususnya pemilih pemula yang menjadi target utama Parmas.
“Untuk itu dibutuhkan kinerja KPU dalam meningkatkan Parmas dan jumlah pemilih. sehingga isu miring mengenai buruknya kinerja KPU dalam mengelola dana yang besar bisa pudar dari masyarakat,”jelasnya.(dik/azw)
