Remigo Yolando Berutu: Tegakkan HAM Mencapai Kesejahteraan

PAKPAK BHARAT, SUMUTPOS.CO -Sorotan mata dunia terhadap Indonesia ternyata begitu tinggi. Itulah yang dirasakan Dr Remigo Yolando Berutu MFin MBA, Bupati Pakpak Bharat, Sumatera Utara, delegasi Indonesia pada 27th session of the Universal Periodic Review (UPR) of Human Rights di Jenewa, Swiss. “Demokrasi dan Pilkada yang terlaksana dengan baik menjadi isu utama dan diskursus internasional, selain itu turut menjadi bahasan juga mengenai pemerataan pendidikan, akses kesehatan terutama kepada kaum perempuan, ibu dan anak, yang menjadi isu strategis dan diapresiasi oleh negara-negara lain”, terang Bupati Remigo via telepon genggam, kamis (4/5).

Kata Remigo, sangat menarik ternyata karena tema-tema yang diangkat dalam pertemuan ini sejalan dengan visi dan misi Pakpak Bharat untuk mencapai kesejahteraan, khususnya persoalan pendidikan, akses kesehatan serta ibu dan anak.

Kehadiran Bupati dalam acara ini tak lepas dari prestasi empat tahun berturut-turut meraih penghargaan Kabupaten Peduli Hak Azasi Manusia (HAM). “Ini menjadi bagian yang penting dalam pemenuhan tuntutan dunia atas penegakan HAM. Komitmen terhadap pendidikan, kesehatan, kebebasan beribadah dan berbagai hal telah dilakukan sebagai beberapa parameter Kabupaten Peduli HAM, dan itu akan terus dipedomani serta dilaksanakan,” tandasnya.

Dengan didampingi Kepala Bagian Hukum Setda, Romian Sitopu SH dan Kasubbag Pengkajian, Informasi dan Bantuan Hukum, Idhul Oberto Berasa, SH MH, Remigo juga menyatakan respect-nya kepada Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi serta Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly yang memimpin delegasi Indonesia. “Mereka pantas disebut diplomat ulung karena dengan kematangan yang tinggi kita banyak mendapat dukungan dari 109 delegasi negara atas capaian keberhasilan Indonesia sejauh ini dalam penegakan HAM, terutama dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo,” katanya.

Senada dengan Bupati, Menteri Retno mengutarakan bahwa pasca UPR tahun 2012 yang lalu telah dilakukan berbagai upaya konkrit dan capaian Indonesia. Sejumlah capaian dalam hal ratifikasi instrumen HAM PBB, upaya legislasi yang lebih menghormati HAM, serta penegasan kemitraan antara lembaga HAM nasional dan masyarakat sipil di Indonesia menjadi hal-hal pokok yang Indonesia tunjukan ke masyarakat internasional. “Mengurangi disparitas antara yang miskin dan kaya menjadi salah satu prioritas Pemerintah dalam memperjuangkan hak ekonomi dan sosial masyarakat di Indonesia,” tegas Menlu.

PAKPAK BHARAT, SUMUTPOS.CO -Sorotan mata dunia terhadap Indonesia ternyata begitu tinggi. Itulah yang dirasakan Dr Remigo Yolando Berutu MFin MBA, Bupati Pakpak Bharat, Sumatera Utara, delegasi Indonesia pada 27th session of the Universal Periodic Review (UPR) of Human Rights di Jenewa, Swiss. “Demokrasi dan Pilkada yang terlaksana dengan baik menjadi isu utama dan diskursus internasional, selain itu turut menjadi bahasan juga mengenai pemerataan pendidikan, akses kesehatan terutama kepada kaum perempuan, ibu dan anak, yang menjadi isu strategis dan diapresiasi oleh negara-negara lain”, terang Bupati Remigo via telepon genggam, kamis (4/5).

Kata Remigo, sangat menarik ternyata karena tema-tema yang diangkat dalam pertemuan ini sejalan dengan visi dan misi Pakpak Bharat untuk mencapai kesejahteraan, khususnya persoalan pendidikan, akses kesehatan serta ibu dan anak.

Kehadiran Bupati dalam acara ini tak lepas dari prestasi empat tahun berturut-turut meraih penghargaan Kabupaten Peduli Hak Azasi Manusia (HAM). “Ini menjadi bagian yang penting dalam pemenuhan tuntutan dunia atas penegakan HAM. Komitmen terhadap pendidikan, kesehatan, kebebasan beribadah dan berbagai hal telah dilakukan sebagai beberapa parameter Kabupaten Peduli HAM, dan itu akan terus dipedomani serta dilaksanakan,” tandasnya.

Dengan didampingi Kepala Bagian Hukum Setda, Romian Sitopu SH dan Kasubbag Pengkajian, Informasi dan Bantuan Hukum, Idhul Oberto Berasa, SH MH, Remigo juga menyatakan respect-nya kepada Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi serta Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly yang memimpin delegasi Indonesia. “Mereka pantas disebut diplomat ulung karena dengan kematangan yang tinggi kita banyak mendapat dukungan dari 109 delegasi negara atas capaian keberhasilan Indonesia sejauh ini dalam penegakan HAM, terutama dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo,” katanya.

Senada dengan Bupati, Menteri Retno mengutarakan bahwa pasca UPR tahun 2012 yang lalu telah dilakukan berbagai upaya konkrit dan capaian Indonesia. Sejumlah capaian dalam hal ratifikasi instrumen HAM PBB, upaya legislasi yang lebih menghormati HAM, serta penegasan kemitraan antara lembaga HAM nasional dan masyarakat sipil di Indonesia menjadi hal-hal pokok yang Indonesia tunjukan ke masyarakat internasional. “Mengurangi disparitas antara yang miskin dan kaya menjadi salah satu prioritas Pemerintah dalam memperjuangkan hak ekonomi dan sosial masyarakat di Indonesia,” tegas Menlu.