30 C
Medan
Friday, May 17, 2024

Bantuan Siswa Miskin Rp2,1 M Tertahan di Pemprovsu

SIMALUNGUN-Bantuan Siswa Miskin (BSM) senilai Rp2,1 miliar tahun ini di Kabupaten Simalungun masih tertahan di Biro Keuangan Pemprovsu. Bantuan ini ditujukan bagi sekitar 6.000 siswa miskin mulai SD hingga SMA di kabupaten ini.

“Sampai sekarang sebanyak Rp2,1 miliar BSM (Bantuan Siswa Miskin, red) tahun ini belum ada kita terima dari Propinsi. Hari Senin akan saya suruh staf saya ke Medan menanyakan masalah ini,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Simalungun Albert Sinaga, Kamis (4/8).

Menurut data yang disampaikan Albert, sekitar 6.000 siswa  telah mereka usulkan ke Disdik Propinsi untuk menerima bantuan ini mulai SD hingga SMA. Kategori penerima bantuan yakni siswa dari keluarga miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari lurah atau pangulu nagori.

“Setiap bulan setiap siswa akan menerima Rp60 ribu. Pencairan dilakukan setiap semester. Untuk datanya, kita minta kepsek menentukan secara objektif. Namun kita berusaha agar yang menerima bantuan ini termasuk  siswa miskin yang berprestasi dan berperilaku baik di sekolahnya,” jelasnya.

Dikatakan Albert, jika dana ini cair, tidak ada sangkut pautnya dengan Disdik Simalungun. Dana ini dikirimkan Disdik Propinsi ke kas daerah kabupaten/kota, selanjutnya dikirimkan ke rekening masing-masing sekolah. Jika rekening sekolah yang bersangkutan belum ada, dikirimkan ke kantor pos terdekat dari sekolah yang bersangkutan.
Anggota DPRD Sumatera Utara dari wilayah pemilihan Simalungun Janter Sirait menyebutkan, sudah menelusuri di Pemprovsu terkait belum cairnya BSM ini untuk Simalungun.

Penuturan Janter, sesuai informasi yang diperolehnya, Disdik Propinsi telah menyerahkan berkas BSM Simalungun ke Biro Keuangan Sekretariat Daerah Pemprovsu. Saat ini BSM Simalungun tertahan di Biro Keuangan.

“Kendalanya di Biro Keuangan, kita minta supaya Biro Keuangan jangan memperlambat SPD2 Simalungun, begitu juga dengan kabupaten/kota lain. Kita minta supaya Kepala Biro Keuangan yang baru ini lebih proaktif menyikapi ini,” jelasnya.

Sepengetahuan dia, Biro Keuangan Pemprovsu memang baru diganti Plt Gubsu, namun dia beraharap meski baru menduduki posisi baru, agar BSM jangan sampai dipersulit pencairannya.
“Siswa-siswa ini jangan dibuat berlama-lama menunggu, kasihan mereka menunggu yang menjadi hak mereka,” jelasnya. (ral/smg)

SIMALUNGUN-Bantuan Siswa Miskin (BSM) senilai Rp2,1 miliar tahun ini di Kabupaten Simalungun masih tertahan di Biro Keuangan Pemprovsu. Bantuan ini ditujukan bagi sekitar 6.000 siswa miskin mulai SD hingga SMA di kabupaten ini.

“Sampai sekarang sebanyak Rp2,1 miliar BSM (Bantuan Siswa Miskin, red) tahun ini belum ada kita terima dari Propinsi. Hari Senin akan saya suruh staf saya ke Medan menanyakan masalah ini,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Simalungun Albert Sinaga, Kamis (4/8).

Menurut data yang disampaikan Albert, sekitar 6.000 siswa  telah mereka usulkan ke Disdik Propinsi untuk menerima bantuan ini mulai SD hingga SMA. Kategori penerima bantuan yakni siswa dari keluarga miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari lurah atau pangulu nagori.

“Setiap bulan setiap siswa akan menerima Rp60 ribu. Pencairan dilakukan setiap semester. Untuk datanya, kita minta kepsek menentukan secara objektif. Namun kita berusaha agar yang menerima bantuan ini termasuk  siswa miskin yang berprestasi dan berperilaku baik di sekolahnya,” jelasnya.

Dikatakan Albert, jika dana ini cair, tidak ada sangkut pautnya dengan Disdik Simalungun. Dana ini dikirimkan Disdik Propinsi ke kas daerah kabupaten/kota, selanjutnya dikirimkan ke rekening masing-masing sekolah. Jika rekening sekolah yang bersangkutan belum ada, dikirimkan ke kantor pos terdekat dari sekolah yang bersangkutan.
Anggota DPRD Sumatera Utara dari wilayah pemilihan Simalungun Janter Sirait menyebutkan, sudah menelusuri di Pemprovsu terkait belum cairnya BSM ini untuk Simalungun.

Penuturan Janter, sesuai informasi yang diperolehnya, Disdik Propinsi telah menyerahkan berkas BSM Simalungun ke Biro Keuangan Sekretariat Daerah Pemprovsu. Saat ini BSM Simalungun tertahan di Biro Keuangan.

“Kendalanya di Biro Keuangan, kita minta supaya Biro Keuangan jangan memperlambat SPD2 Simalungun, begitu juga dengan kabupaten/kota lain. Kita minta supaya Kepala Biro Keuangan yang baru ini lebih proaktif menyikapi ini,” jelasnya.

Sepengetahuan dia, Biro Keuangan Pemprovsu memang baru diganti Plt Gubsu, namun dia beraharap meski baru menduduki posisi baru, agar BSM jangan sampai dipersulit pencairannya.
“Siswa-siswa ini jangan dibuat berlama-lama menunggu, kasihan mereka menunggu yang menjadi hak mereka,” jelasnya. (ral/smg)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/