LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Kecewa dan merasa ditipu, sebanyak 10 dari 15 dokter PTT yang tadinya berstatus tenaga honorer berasal dari puskesmas-puskesmas kecamatan se-Kabupaten Langkat, meradang. Lantaran tidak kunjung diangkat menjadi PNS, mereka menggelar aksi damai, Selasa (4/8) sekitar pukul 10.00 WIB. Unjuk rasa para tenaga medis itu dilakukan di BKD dan Dinkes Langkat.
Dalam aksi yang dilakukan para tenaga muda medis itu, sejumlah orang di Kabupaten Langkat disebut mereka ada terlibat. Mulai dari keluarga Bupati Langkat, Kadis Kesehatan, serta beberapa oknum di Dinkes dan BKD Langkat. “Kita ini sudah pada tahap pemberkasan CPNS sesuai PP No 56 thn 2012 tentang pengangkatan tenaga honor. Kadis yang lama, Pak Gunawan pun sudah membawa berkas kita ke Jakarta dan sudah diverifikasi BKN Pusat,” kata dr Marojahan Simanjuntak, selaku pimpinan aksi.
Disebutkannya, setelah melalui tahapan tadi itu, mereka malah dipersulit di daerah. “Kalau kadis yang lama mendukung kita. Justru kadis yang sekarang ini yang mempersulit aspirasi kita ini. Soalnya semua aturan dan arahan sudah kita jalankan, tapi kok ada saja alasan untuk memperlambat. Kita juga disuruh ke BKD, tapi tetap tidak ada solusi,” ujar Marojahan. Disebutkan Marojahan dan kawan-kawan senasibnya, permasalahan ini sudah timbul sejak Amril duduk sebagai Kepala BKD Langkat.
“Pak Amril dan pak Sadikun dari dulu cuma bilang, tunggulah K2 dan tenaga dosen yang bekerja di Akper dan Akbid Langkat. Jadi kami yang sudah memenuhi aturan dan ketentuan ini, mau dikesampingkan menunggu itu, kan nggak adil ini. Mau disuruh sabar sampai kapan?” kesalnya. Selain itu, kata Marojahan, mereka juga sudah mengeluarkan sejumlah uang. Rata-rata untuk administrasi senilai Rp1,5 juta. Sedangkan untuk ongkos berangkat ke Jakarta sesuai arahan dari petinggi kedua instansi itu, mencapai Rp5 jutaan.
“Tadinya kita ada 30 orang. Sebagian ada yang pindah, ada yang menyerah. Jadi sekarang tinggal kita 15 orang saja. Kalau ditotal dana yang sudah kami keluarkan secara kolektif, sudah mencapai ratusan juta. Tapi tetap saja nggak beres-beres,” keluh mereka. Uang yang mereka keluarkan itu, katanya bukan hanya untuk petinggi-petinggi di Dinkes dan BKD. “Abang ipar Bupati Langkat, juga ada kita serahkan Rp 1 juta per orang, waktu kita masih ada 30 orang dokter. Katanya untuk pengurusan ke Jakarta sekitar tahun 2014 lalu. Tapi tetap aja nggak ada hasilnya,” ujar Marojahan.
Masih disebutkan Marojahan dan kawan-kawan, anehnya saat ini Dinkes Langkat justru sedang disibukkan untuk mencari dokter PTT untuk mengisi kekosongan di puskesmas-puskesmasnya. “Untuk dokter umum butuh 20 orang, dokter gigi butuh 13 orang. Harusnya kan tidak perlu lagi kalau kami ini sudah diangkat. Tapi karena kondisi ini, tenaga kami yang harusnya mengisi puskesmas-puskesmas jadi tidak aktif lagi,”sebutnya. Usai berdiskusi dengan sejumlah wartawan di pelataran parkir BKD Langkat, para dokter muda ini lalu diajak seorang utusan dari instansi itu untuk mediasi.
“Kami nggak mau lagi mediasi. Kami cuma mau ini semua diketahui banyak pihak melalui media,” kata Marojahan dan kawan-kawan menolak ajakan itu dan melanjutkan aksi yang sama di kantor Dinkes Langkat. Sama seperti di BKD, para dokter muda itu juga menolak tawaran mediasi yang disampaikan pihak Dinkes Langkat. Kata mereka, hari ini juga akan beranjak ke Dinkes Provinsi dan BKD Provinsi mengadukan hal ini. “Apalagilah yang kurang dari kita? Kita sudah dapat persetujuan dari BKN Pusat. Kita juga sudah dapat rekomendasi dari Kadis Kesehatan sebelumnya. Tapi kenapa justru kadis yang sekarang menghambat?” kesal Marojahan.
Disebutkan kesepuluh perwakilan dokter muda itu, mereka sudah mengabdi selama ini di semua puskesmas daerah, namun sepertinya tidak dihargai. “Tapi beginilah gambaran Langkat. Selalu saja dipenuhi dengan kecurangan. Infus yang kami bawa ini, pertanda di Dinkes ini sudah tidak sehat. Sudah ribuan masyarakat yang mendapatkan layanan kita,” kata mereka. Sebelum meninggalkan Dinkes Langkat, mereka juga membeberkan soal adanya oknum-oknum berlagak preman yang diutus pejabat di instansi itu untuk menakut-nakuti mereka.
“Kalau kita sudah membeberkan soal kita yang sudah sesuai dengan ketentuan, mereka akan mengancam kita dengan mengutus preman. Malah dibilang, di dinas ini ada tukang tikam. Jadi ada di sini khusus ditempatkan orang-orang untuk menakut-nakuti kami ini,” kata mereka sembari menyebut sedikitnya ada 3 nama berinisial DS, Y dan dr P. Dihubungi terpisah, Kadinkes Langkat, dr Sadikun mengatakan, tuduhan yang diberikan para dokter muda itu harusnya bukan kepada mereka. Tetapi selayaknya ke BKN dan BKD. “Prinsipnya gini, kalau mereka tidak kunjung diangkat menjadi CPNS, itu bukan tupoksinya Dinas Kesehatan. Itu bagiannya BKN Pusat dan BKD. Dinas Kesehatan tidak pernah menolak tenaga yang akan ditempatkan. Makin senang malahan,” sebut Sadikun.
Kemudian soal dieprsulit dengan adanya alasan map jelek dan sebagainya, Sadikun tak menampiknya. Hanya saja katanya, itu bukan mempersulit, tapi tak lebih dari batas etika. “Aku pikir segala sesuatu kan ada etikanya. Kalau keharusan tentang map yang bagus kan, supaya etis dan diterima. Tapi begitu pun, pada intinya soal penerimaan ini bukan jobdes nya dinas kesehatan. Tapi itu kewenangan BKD. Sementara menurut BKD, formasi untuk itu belum ada,” ujarnya lagi.
Soal tenaga medis PTT yang saat ini sedang dibutuhkan, kata Sadikun itu ranahnya pemerintah pusat yang mengumumkan secara online untuk penempatan dokter di daerah. “Itu bukan ranah kita,” dalihnya. Soal adanya preman, katanya itu adalah tuduhan-tuduhan yang tidak logis. “Kalau mau menakut-nakuti dokter itu bukan pakai preman, tapi pakai penyakit,” ujarnya sambil tertawa kecil.(jon/deo)
